TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA – Pengembangan Kawasan Industri Pulau Penebang di Kabupaten Kayong Utara dinilai telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri Forum Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan (TSLB) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Forum TSBLP/CSR berfungsi sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menyelaraskan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebijakan serta prioritas pembangunan daerah.

Keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dampak dan efektivitas program CSR, sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat sekaligus mendukung tercapainya sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2027.

Gubernur menyebut PT Dharma Inti Bersama (DIB) di Pulau Penebang sebagai bagian dari dunia usaha yang tidak hanya memperkuat investasi di Kalimantan Barat, tetapi juga membuka peluang kerja dan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.

Ia menyebut keberadaan perusahaan telah membuka lapangan kerja sekaligus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

"PT DIB dan kegiatan usahanya di Pulau Penebang banyak memberikan dampak langsung bagi masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja dan beberapa dampak ekonomi lainnya," ujar Norsan.

Baca juga: DIB KIPP Pulau Penebang Perkuat Akses Pendidikan Bahasa Inggris bagi Siswa Kepulauan Karimata

Selain itu, ia juga mencontohkan sejumlah program yang telah dirasakan masyarakat Desa Pelapis.

"Di Desa Pelapis, tadinya listrik menjadi beban masyarakat, sekarang dibantu oleh perusahaan, demikian juga dengan bantuan beras untuk masyarakat," katanya.

Dalam forum tersebut, Norsan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 5,39 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,90 persen.

Ia mengatakan, pertumbuhan yang signifikan ini didukung peningkatan investasi di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat juga menurun menjadi 6,16 persen per Maret 2025.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kata Norsan, berharap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya terus memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui berbagai program tanggung jawab sosial, termasuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kalbar Linda Purnama mengungkapkan komitmen CSR yang berhasil dihimpun dalam Forum TSLB mencapai Rp17,9 miliar dan diperkirakan masih akan bertambah seiring partisipasi perusahaan di Kalimantan Barat. (*)