Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah meminta seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani tengah menjalani proses hukum setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan pelayanan publik kepada masyarakat tidak boleh terganggu akibat proses hukum yang menjerat kadernya tersebut.
"Kami menghimbau kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar dapat memastikan roda pemerintahan maupun pelayanan publik kepada rakyat tetap berjalan normal dan optimal sebagaimana mestinya," kata Dolfie, dalam keterangan resminya yang diterima TribunSolo.com, Sabtu (11/7/2026).
Ia menegaskan masyarakat tetap membutuhkan kehadiran pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program dan memberikan pelayanan, meskipun pimpinan daerah sedang menghadapi proses hukum.
Dolfie mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Etik Suryani dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada lembaga antirasuah tersebut.
"Sebagai Partai yang taat asas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, kami menempatkan hukum di atas segalanya dan meyakini institusi penegak hukum akan bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan," kata Dolfie
Menurut Dolfie, kejadian tersebut menjadi momentum bagi PDIP untuk kembali memperkuat komitmen dalam mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, baik di lingkungan partai maupun pemerintahan.
Baca juga: KPK Amankan Logam Mulia Hingga Uang Miliaran dari OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani
Ia menyebut seluruh kader PDIP yang mendapat amanah sebagai pejabat publik selalu diingatkan untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan sesuai aturan perundang-undangan.
"Selalu mengedepankan prinsip pemerintahan yang bersih atau clean governance, berintegritas, dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan," ujar dia.
Selain itu, DPD PDIP Jawa Tengah juga meminta jajaran Pemkab Sukoharjo tetap fokus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Terkait posisi Etik Suryani sebagai kader PDIP, Dolfie mengatakan partai akan mengambil langkah sesuai mekanisme internal apabila nantinya status hukum yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi oleh aparat penegak hukum.
Baca juga: OTT KPK Bupati Sukoharjo Jadi Alarm, PDIP Jateng Singgung Integritas Kader dan Pemerintahan Bersih
DPD PDIP Jawa Tengah, lanjutnya, akan mengusulkan pemberian sanksi organisasi kepada DPP PDIP apabila memenuhi ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan partai.
"DPD PDIP Jateng memahami bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kami menegaskan bahwa selalu berkomitmen dalam mendukung setiap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, taat pada peraturan perundang-undangan, serta melayani kepentingan rakyat," pungkas dia.
