Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjadi alarm bagi PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah untuk kembali menegaskan komitmen terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Dolfie Othniel Frederic Palit, menilai kejadian tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kader PDIP yang mendapat amanah sebagai pejabat publik agar selalu menjalankan pemerintahan secara bersih dan berintegritas.
Ia menegaskan, kader partai yang duduk di jabatan eksekutif maupun legislatif terus diingatkan untuk memegang prinsip pemerintahan yang baik serta menaati seluruh aturan yang berlaku.
"Selalu mengedepankan prinsip pemerintahan yang bersih atau clean governance, berintegritas, dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan," ujar dia, melalui keterangan resmi yang diterima TribunSolo.com, Sabtu (11/7/2026).
Menurutnya, DPD PDIP Jawa Tengah menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan terhadap Etik Suryani.
Partai juga menegaskan akan mengikuti mekanisme organisasi apabila nantinya terdapat penetapan status hukum secara resmi terhadap kadernya tersebut.
Dolfie mengatakan PDIP menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Etik Suryani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Otonomi DPD PDIP Jawa Tengah kepada KPK.
"Sebagai Partai yang taat asas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, kami menempatkan hukum di atas segalanya dan meyakini institusi penegak hukum akan bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan," kata Dolfie.
Baca juga: Wakil Bupati Sukoharjo Tak Tahu Perkara Etik Suryani Terjaring OTT KPK, Ini Pengakuannya
Dolfie menjelaskan, apabila aparat penegak hukum telah menetapkan status hukum tindak pidana khusus terhadap kader yang bersangkutan, DPD PDIP Jawa Tengah akan mengambil langkah sesuai aturan internal partai.
Langkah tersebut berupa pengusulan sanksi organisasi kepada DPP PDIP melalui mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan partai.
Selain itu, DPD PDIP Jawa Tengah meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tetap memastikan roda pemerintahan berjalan normal selama proses hukum berlangsung.
Baca juga: KPK Amankan Logam Mulia Hingga Uang Miliaran dari OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani
"Kami menghimbau kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar dapat memastikan roda pemerintahan maupun pelayanan publik kepada rakyat tetap berjalan normal dan optimal sebagaimana mestinya," kata Dolfie.
Ia menambahkan, PDIP memahami harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
"DPD PDIP Jateng memahami bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kami menegaskan bahwa selalu berkomitmen dalam mendukung setiap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, taat pada peraturan perundang-undangan, serta melayani kepentingan rakyat," pungkas dia.
