TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kepala Dinas PUPRD Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin menegaskan target operasional Sekolah rakyat terintegrasi 21 Mamuju, tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan.
Berdasarkan arahan Kementerian Sosial, tahapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak 1 Juli 2026.
Baca juga: PSSI Cabut Larangan Suporter Away Pendukung PSM Minta Kedewasaan Semua Suporter
Baca juga: Fans Argentina di Mamuju Tengah Deg-degan Usai Swiss Samakan Kedudukan 1-1
Tahapan awal meliputi pengecekan bangunan, dilanjutkan mobilisasi siswa dan guru pada 10–13 Juli, sebelum kegiatan belajar mengajar dijadwalkan dimulai pada 17 Juli.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Mamuju baru mencapai sekitar 80 persen, sehingga target operasional sesuai jadwal dinilai sulit direalisasikan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dibawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait kemungkinan penyesuaian jadwal pembukaan sekolah menjadi 31 Juli 2026, dengan syarat fasilitas utama telah siap digunakan.
“Penyelesaian pekerjaan tidak boleh semata-mata berorientasi pada target waktu. Jika masih terdapat kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna, khususnya para siswa, maka jangan dipaksakan. Pastikan seluruh pekerjaan memenuhi standar teknis, standar mutu, dan ketentuan keselamatan konstruksi. Keselamatan peserta didik adalah prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan,” tegas Surya Yuliawan.
Ia menambahkan, PUPRD Sulbar akan terus mengawal penyelesaian pekerjaan bersama seluruh pemangku kepentingan agar bangunan Sekolah Rakyat benar-benar siap digunakan, memenuhi persyaratan laik fungsi, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna.
Melalui koordinasi yang solid dan pengawasan yang ketat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis Sekolah Rakyat dapat beroperasi dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekda Sulawesi Barat Junda Maulana mengatakan, kontraktor menyampaikan asrama sudah bisa digunakan, sementara ruang belajar belum sepenuhnya selesai.
Junda Maulana menegaskan, apabila pembelajaran dimulai saat masih terdapat pekerjaan konstruksi, maka proses tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun membahayakan keselamatan para siswa.
"Jangan sampai anak-anak sudah berada di dalam, tetapi masih terganggu oleh pekerjaan pembangunan. Yang paling penting juga jangan sampai ada risiko keselamatan akibat aktivitas proyek," tegas Junda Maulana.
Selain kesiapan gedung, Pemprov Sulbar juga mengevaluasi kesiapan tenaga pendukung, mulai dari guru, tenaga kependidikan, juru masak, petugas laundry hingga petugas kebersihan yang akan mendukung operasional Sekolah Rakyat.
Menurut Junda Maulana, seluruh aspek tersebut harus dipastikan siap sebelum sekolah mulai menerima siswa. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar menjadwalkan rapat evaluasi kembali pada 21 Juli 2026 untuk menerima laporan kesiapan seluruh perangkat pendukung.
Selanjutnya, pada 23 Juli akan dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi bangunan.
Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan mendapat persetujuan dari kementerian, siswa beserta tenaga pendidik ditargetkan mulai masuk pada 31 Juli 2026. Namun apabila belum disetujui, operasional Sekolah Rakyat akan ditunda hingga pembangunan selesai sepenuhnya. (*)
