Blackout Sumatra-Bali Dinilai Imbas Lemahnya Pengawasan Pasokan Batubara
Whiesa Daniswara July 13, 2026 04:19 AM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Center of Energy and Resources Institute (CERI) menilai bahwa skandal korupsi batubara yang mengakibatkan blackout listrik di Sumatra dan Bali dinilai akibat lemahnya pengawasan pasokan batubara, oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengatakan kurangnya pasokan batubara terjadi karena banyak perusahaan tambang batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO (Domestic Market Obligation).

Mereka tidak mendapatkan sanksi berat meski tidak memenuhi DMO, dan masih bisa terus berproduksi dan mengekspor ke luar negeri.

“Semestinya hal tersebut dicegah dengan menggunakan instrumen peraturan yang dimiliki kementerian ESDM,” ujarnya Sabtu, (11/7/2026).

Kementerian ESDM, kata dia, dapat memeriksa perusahaan yang tidak penuhi kewajiban DMO.

Mereka memiliki Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batubara) dengan informasi yang real time.

“Setiap penambang mesti input data ke Simbara mengenai berapa banyak yang mereka produksi, berapa royalti yang dibayar, kewajiban DMO, dan lain sebagainya”, tuturnya.

Padahal menurut dia perusahaan tambang yang tidak penuhi kewajiban DMO, tidak bisa mendapatkan izin ekspor.

“Kalau satu perusahaan melanggar, mereka otomatis tidak akan dapat izin ekspor. Setiap penambang tidak akan bisa ekspor jika tidak keluar rekomendasi ekspor dari Dirjen Minerba kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri”, katanya.

Kurangnya sanksi terhadap perusahaan nakal yang tidak penuhi kewajiban DMO, menyebabkan tidak adanya efek jera. Para pengusaha tambang tetap memilih ekspor karena untungnya lebih besar.

“Jika memenuhi DMO, biaya perusahaan tambang produksi sampai bawa ke PLTU itu sekitar 45 dollar. Kalau tidak memenuhi DMO, denda 5 dollar per ton. Sedang harga di pasar internasional itu sekitar 68 dollar per ton. Jadi kalau perusahaan tambang tidak memenuhi DMO karena ekspor, mereka masih untung 17-18 dollar per ton,” katanya.

Oleh karena itu menurutnya kurangnya penerapan instrumen-instrumen seperti RKAB, Simbara, dan rekomendasi ekspor dinilai sebagai alasan utama defisit pasokan energi primer yang berakibat pada blackout PLN beberapa waktu lalu.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.