TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sejumlah pengguna BisKita Transpakuan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membenahi fasilitas halte dan armada bus sebelum merealisasikan rencana kenaikan tarif layanan.

Mereka menilai rencana kenaikan tarif dari Rp 4.000 menjadi Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per perjalanan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan agar penumpang merasa lebih nyaman.

Salah satu pengguna, Muryanto (38), warga Jakarta, mengatakan tarif baru tersebut dinilai cukup mahal jika fasilitas yang tersedia belum mengalami perbaikan.

Menurut dia, kondisi halte BisKita Transpakuan masih kalah nyaman dibandingkan halte Transjakarta.

"Bangkunya kurang luas, enggak kayak Transjakarta gitu luas. Kurang nyaman haltenya kurang bersih gitu banyak coret-coret, sampah banyak. Kalau di Jakarta bersih kan dia halternya gitu ada CCTV-nya, banyak kurangnya sih di sini," kata Muryanto saat ditemui Kompas.com di Halte Balai Kota, Minggu (12/7/2026).

Muryanto mengaku kerap menggunakan BisKita Transpakuan saat berkunjung ke Bogor untuk melepas penat dari pekerjaannya sebagai petugas gudang di Jakarta.

Dalam sebulan, ia biasanya datang ke Bogor hingga tiga kali dan telah menganggarkan sekitar Rp 300.000 untuk menggunakan transportasi umum.

Namun, apabila tarif BisKita naik, ia berencana mengurangi frekuensi kunjungannya.

"Ya, mikir-mikir juga, ya. Paling sebulan sekali lah, biasanya sebulan tiga kali," ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan Syahril (38), warga Jakarta lainnya.

Ia berharap Pemkot Bogor lebih dulu membenahi halte agar lebih nyaman, termasuk membuat desain yang lebih tertutup seperti halte Transjakarta.

"Mungkin halte dulu kali, ya. Maksudnya haltenya kan ini outdoor ya. Maksudnya ya kalau bisa sih agak lebih tertutup kayak Transjakarta di Jakarta gitu kan," kata Syahril saat ditemui Kompas.com di Halte Balai Kota, Minggu.

Selain itu, Syahril menyoroti banyaknya halte yang dipenuhi coretan vandalisme.

"Mungkin banyak orang juga bakalan menyalahgunakan, entah coret-coret atau apa pun itu, gitu. Kayak benerin kelengkapan fasilitasnya lah," tambah Syahril.

Menurut dia, kapasitas kursi di dalam armada BisKita juga masih perlu ditingkatkan.

"Busnya udah dingin sih. Cuma emang kapasitas kursinya yang kurang," katanya.

Syahril mengaku rutin menggunakan BisKita Transpakuan saat berkunjung ke Bogor untuk beristirahat dari rutinitas pekerjaan di Jakarta.

Dalam sebulan, ia mengalokasikan anggaran sekitar Rp 300.000 hingga Rp 500.000 untuk kebutuhan transportasi dan rekreasi.

Sementara itu, Aliyah (26), warga Bogor, juga mengaku keberatan apabila tarif BisKita Transpakuan dinaikkan.

Ia menggunakan BisKita setiap hari sebagai moda penghubung (feeder) menuju layanan Transjabodetabek P11 rute Bogor-Blok M untuk berangkat bekerja.

"Jujur sebenarnya sih keberatan ya, karena kan emang aku sendiri pribadi kenapa milih lebih BisKita daripada angkot karena tarifnya murah dan emang rumah aku kan terjangkau juga dengan BisKita," kata Aliyah saat ditemui di Halte Balai Kota, Minggu.

Aliyah berharap jumlah armada lebih dulu ditambah sebelum tarif dinaikkan.

Setiap bulan, ia mengalokasikan sekitar Rp 200.000 untuk biaya transportasi.

Jika tarif benar-benar naik, ia mengaku akan mengurangi pengeluaran lain agar anggaran transportasinya tetap mencukupi.

"Paling kalau aku sih ngorbaninnya ya pulang jalan kaki, dari situ kan dekat kan dari Botani ke Sempur dekat. Paling ngopi ya dikurangin," ujarnya.

Tarif Diusulkan Naik Rp 6.000-Rp 7.000

Pemerintah Kota Bogor sebelumnya mewacanakan kenaikan tarif BisKita Transpakuan dari Rp 4.000 menjadi sekitar Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per perjalanan.

Saat ini, tarif Rp 4.000 berlaku untuk empat koridor yang masih mendapat subsidi dari Pemkot Bogor, yakni Koridor 1, Koridor 2, Koridor 5, dan Koridor 6.

Ke depan, dua dari empat koridor tersebut akan beroperasi tanpa subsidi atau menggunakan skema mandiri.

Subsidi nantinya dialihkan untuk Koridor 3 dan Koridor 4 yang sedang dipersiapkan untuk beroperasi.

Koridor 3 akan melayani rute Bubulak-Sukasari, sedangkan Koridor 4 melayani rute Ciawi-Ciparigi melalui Jalan Pajajaran.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, tarif pada koridor yang tidak lagi mendapat subsidi diperkirakan berkisar Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per perjalanan.

"Jadi banyak nanti hal-hal yang harus dibahas. Kenapa? Karena kalau mandiri berarti non-subsidi. Kalau non-subsidi ini pasti ada penyesuaian tarif. Tadi juga kita bahas, kira-kira willingness to pay-nya atau tarifnya berapa. Tarifnya masih terjangkau, kurang lebih antara Rp 6.000 sampai Rp 7.000. Jadi artinya yang mandiri Rp 6.000-Rp 7.000. Kalau yang subsidi masih sekitar Rp 4.000," ujar Dedie, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (9/7/2026).

Sumber: Kompas.com