SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arif Wahyudi, mendesak Pemkot Malang segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, kekosongan jabatan yang berlangsung lebih dari satu tahun berpotensi menghambat kinerja birokrasi hingga memengaruhi penyerapan anggaran.

Arif mengatakan hal itu saat rapat paripurna di DPRD Kota Malang, Senin (13/7/2026).

Ia menilai, lambatnya pengisian jabatan definitif membuat sejumlah aparatur di tingkat bawah kesulitan menjalankan program pemerintah secara optimal. Salah satunya terlihat dalam pelaksanaan program RT Berkelas.

"Saya mengingatkan Wali Kota Malang, sudah lebih dari setahun masih ada kekosongan jabatan. Lurah sampai bingung menjalankan program RT Berkelas."

"Ini harus segera ada langkah cepat," kata Arif kepada SURYAMALANG.COM, Senin (13/7/2026).

Ia meminta Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memanfaatkan skema manajemen talenta yang telah dimiliki pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mempercepat proses mutasi dan promosi jabatan, bukan justru menjadi hambatan dalam pengisian posisi strategis.

"Manajemen talenta jangan sampai justru menyulitkan proses mutasi jabatan yang ada. Harus menjadi instrumen untuk mempercepat pengisian jabatan sehingga roda pemerintahan berjalan normal," ujarnya.

Baca juga: PKL dan Pedagang Asongan Menjamur di Kota Malang, Pengamat Tagih Ketegasan Pemkot Malang

Menurut Arif, keberadaan pejabat definitif sangat penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga koordinasi antar perangkat daerah berjalan lebih efektif.

Ia menilai kondisi tersebut juga dapat berpengaruh terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Malang yang mencapai lebih dari Rp300 miliar pada tahun anggaran 2025.

"Saya menganggap salah satu penyebab SILPA juga karena persoalan ini. Ketika banyak jabatan kosong, tentu proses pelaksanaan program dan penyerapan anggaran tidak bisa berjalan secara maksimal," katanya.

Arif berharap pengisian jabatan segera direalisasikan agar kinerja eksekutif kembali optimal dan berbagai program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai target.

"Kalau struktur birokrasi sudah terisi secara definitif, saya yakin koordinasi akan lebih baik dan pelaksanaan program pemerintah bisa lebih efektif," pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, Rokhmat, juga menyoroti masih banyaknya jabatan kosong di lingkungan Pemkot Malang. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) hingga memengaruhi penyerapan anggaran selama tahun 2025.

Rokhmat menyebut, berdasarkan data yang dimilikinya, sebanyak 308 aparatur sipil negara (ASN) memasuki masa pensiun, sementara empat ASN mengalami mutasi ke luar daerah. Kondisi itu menyebabkan 79 jabatan di lingkungan Pemkot Malang belum terisi.

"Sebanyak 308 ASN pensiun, empat mutasi keluar, sehingga saat ini masih ada 79 jabatan yang kosong. Kondisi ini tentu memengaruhi pelaksanaan anggaran pada 2025," kata Rokhmat.

Baca juga: Pembakaran Sampah Liar Resahkan Warga Istana Dieng, DLH Kota Malang Gercap Cari Titik Asap

Menurutnya, kekosongan jabatan dalam jumlah besar seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih baik. Ia mempertanyakan manajemen kepegawaian yang tengah dikerjakan oleh Pemkot Malang.

"Saat menjadi Pj Wali Kota Malang, apakah tidak ada manajemen yang baik? Hal seperti ini seharusnya sudah bisa dipetakan sejak awal," ujarnya.

Ia menilai jabatan yang kosong berpotensi menghambat pengambilan keputusan, pelaksanaan program pemerintah, hingga proses penyerapan anggaran di masing-masing OPD.

Karena itu, Rokhmat meminta Pemerintah Kota Malang segera melakukan langkah percepatan untuk mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.

"Ini tidak boleh terjadi terus-menerus. Pemerintah harus segera mengambil langkah agar kekosongan jabatan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan," tegasnya.