TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah (Jateng) menyebut bencana kekeringan telah melanda di 14 Kabupaten/kota di Jateng.

Tidak menutup kemungkinan, bakal ada lima daerah lainnya yang akan mengalami hal serupa terutama pada puncak musim Kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus 2026.

"Sejauh ini ada 14 Kabupaten/kota terdampak kekeringan, kami memprediksi wilayah tersebut bakal bertambah setidaknya lima kabupaten pada puncak kemarau pada Agustus mendatang," ujar Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursari Penanggungan kepada Tribun, Senin (13/7/2026).

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Jateng telah menyediakan stok air bersih sebanyak 129 juta liter yang tersebar di 29 Kabupaten/kota.

Dari ratusan juta liter ini, BPBD telah mendistribusikan 2,2 juta liter air bersih hingga 8 Juli 2026.

"Iya, kami telah distribusikan 2,2 juta liter air bersih ke wilayah kekeringan di 14 kabupaten/kota terdampak, stok masih banyak," sambung Bergas.

Merujuk data BPBD Jateng, memasuki minggu kedua bulan Juli, krisis air bersih di Jawa Tengah  mengalami eskalasi yang cukup signifikan.

Akumulasi bantuan air bersih persisnya mencapai 2.251.000 liter yang disalurkan melalui 453 tangki.

Warga terdampak turut mengalami kenaikan menjadi 20.393 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 57.413 jiwa.

Wilayah yang terdampak juga meluas dari 14 kabupaten/kota terdampak, mencakup 40 kecamatan dan 60 desa.
Belasan kabupaten kota itu meliputi Cilacap, Banyumas,  Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Boyolali, Klaten.
Berikutnya Sukoharjo,  Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Kota Semarang, dan Pemalang.

"Kalau ditanya daerah mana paling parah, kami melihat yang disuplai paling besar yaitu Klaten. Disusul Banjarnegara, Pemalang, Cilacap, dan Purbalingga," ungkap Bergas.

Baca juga: Titiek Soeharto Kagum Pengelolaan Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen

Ia merinci, sebanyak dua kabupaten paling terdampak meliputi Klaten dan Pemalang. Kabupaten Klaten menjadi episentrum krisis dengan total bantuan  mencapai 1.045.000 liter (209 tangki) untuk melayani 23.366 jiwa.

Sementara Kabupaten Pemalang, mengalami kenaikan kebutuhan yang signifikan dalam satu minggu rentang awal Juli dengan total distribusi mencapai 402.000 liter  (83 tangki) untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebanyak 6.516 jiwa.

"Adapula wilayah prioritas lainnya seperti Kabupaten Banjarnegara salurkan 171.000 liter,  Grobogan 135.000 liter, dan Cilacap 125.000 liter," ungkapnya.

Dari data itu, wilayah pegunungan menjadi lokasi paling terdampak. Bergas mengungkap, wilayah terdampak kekeringan di Klaten merupakan kawasan yang dekat dengan Gunung Merapi.

Hal serupa terjadi di Boyolali dan Banjarnegara. Wilayah dataran tinggi secara geologis mudah kehilangan air yang secara kontur air akan mengalir ke bawah. Terlebih, wilayah daerah tersebut tidak memiliki kawasan tangkapan air.

"Daerah tersebut  selama ini kalau terjadi musim kemarau pasti kekurangan air bersih. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pipanisasi, seperti di Klaten, tapi butuh pipanisasi sepanjang 30 kilometer itu sangat jauh sekali sehingga perlu kajian mendalam, sementara yang bisa dilakukan adalah langkah kedaruratan yakni distribusi air bersih," bebernya.

Diprediksi Lebih Kering

Bergas melanjutkan, kebutuhan air terdampak kemarau akan terus meningkat karena BMKG memprediksi kondisi kekeringan di Jateng mengalami puncaknya pada Agustus 2026.
Hal ini disebabkan, pada Mei 2026, indeks berada pada level Moderate (1.04)  dan diprediksi akan menguat menjadi El Nino Kuat pada periode Juni- Agustus (JJA) hingga Juli-September (JAS).

Ditambah, adanya Fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi beralih menuju fase IOD Positif mulai Juli hingga November 2026. 

"Kombinasi kedua fenomena global ini secara  signifikan meningkatkan peluang terjadinya musim kemarau dengan sifat Bawah Normal (Sangat Kering). Mengingat Juli dan Agustus adalah puncak  musim kemarau, tekanan terhadap ketersediaan air bersih diperkirakan  masih akan terus meningkat," ungkapnya.

Namun demikian, ia menilai, kemarau tahun ini tidak seekstrem tahun 2023. Dalam periodik waktu yang sama, tahun 2023 silam, pihaknya telah mendistribusikan air bersiih ke 33 daerah dari 35 kabupaten/kota ada 33. Artinya hampir seluruh kabupaten/kota alami kekeringan.

"Ini baru 14 Kabupaten/kota saja yang mengajukan permohonan kepada BPBD untuk dibantu suplai air bersihnya," terangnya.

Meskipun demikian, pihaknya tidak menganggap enteng ancaman musim kemarau di Jateng. Bergas menyatakan, secara anggaran tidak ada alokasi khusus.

Namun, manakala membutuhkan, ia bakal menghadap Gubernur Jateng untuk meminta bantuan alokasi  dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Ia juga meminta pemerintah daerah mulai diperkuat dengan penetapan status hukum untuk mempercepat penanganan melalui skema penetapan status darurat bencana yang merujuk  Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 9 Juni  2026 tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Status Darurat, lanjut dia, perlu jadi pertimbangan bagi  wilayah-wilayah yang sudah mengalami krisis air bersih yang berkelanjutan.

"Kami juga akan memperkuat manajemen logistik dropping air bersih  terutama untuk daerah yang sudah rutin mendapatkan bantuan," katanya.

(Iwn)