Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat Kebijakan Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan, menilai arah kebijakan pendidikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menunjukkan upaya melakukan terobosan atau breakthrough policy.

Menurut Cecep, pendekatan tersebut merupakan langkah positif selama mampu ditopang oleh birokrasi yang memiliki kecepatan dan kemampuan menerjemahkan gagasan gubernur menjadi kebijakan yang matang dan dapat diimplementasikan.

"Kalau saya memandang dari sisi positifnya, KDM ingin ada loncatan-loncatan kebijakan. Ini bukan kebijakan yang incremental, tetapi breakthrough policy, dengan memangkas birokrasi agar proses pengambilan keputusan lebih cepat," ujarnya saat dihubungi, Selasa (14/7/2026).

Namun, ia mengingatkan bahwa kecepatan seorang kepala daerah harus diimbangi dengan birokrasi yang responsif. Sebab, jika langkah tersebut tidak dilakukan, maka berbagai persoalan teknis di lapangan akan terus muncul.

"Birokrasi harus memiliki kecepatan yang sama dengan gubernur. Jangan sampai gubernur sudah bergerak ke depan, sementara birokrasi masih berkutat dengan persoalan administratif dan manajerial," kata Cecep.

Baca juga: Pemprov Jabar Genjot Perbaikan Jalan, Dedi Mulyadi: Pajak Kendaraan Kembali untuk Rakyat

Cecep mengatakan, ide-ide yang lahir dari intuisi kepemimpinan tetap perlu diperkuat melalui kajian akademik dan data yang memadai. Menurutnya, birokrasi memiliki fungsi penting menyiapkan hasil riset dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Intuisi pemimpin itu penting, tetapi birokrasi harus menopangnya dengan evidence based policy, yaitu kebijakan yang berbasis data dan hasil kajian," ucapnya.

Ia menilai penyelesaian berbagai persoalan pendidikan di Jawa Barat belum cukup mengandalkan program baru. Pemprov Jabar perlu memprioritaskan penyelesaian persoalan mendasar, seperti kualitas pendidikan, rata-rata lama sekolah, kesejahteraan guru, sekolah rusak, dan persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurut Cecep, arah kebijakan pendidikan seharusnya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan Jawa Barat secara menyeluruh, termasuk memperbaiki capaian indikator pendidikan daerah.

"Jadi, rata-rata lama sekolah itu harus ditingkatkan, kesejahteraan guru harus ditingkatkan, kualitas pendidikan kita juga harus ditingkatkan," ujar Cecep.

Atas hal tersebut, pihaknya mendorong agar setiap kebijakan pendidikan disusun melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, satuan pendidikan, komite sekolah, Dewan Pendidikan, hingga dunia usaha.

Di sisi lain, Cecep juga mendorong keberadaan Dewan Pendidikan Jawa Barat perlu segera diaktifkan kembali sebagai forum yang menjembatani gagasan kepala daerah dengan birokrasi dan masyarakat pendidikan.

Baca juga: Penurunan Kabel Udara di Bandung Tak Ganggu Jaringan Internet Bagi Empat Layanan Vital

Kemudian, Cecep menekankan pentingnya penyusunan blueprint atau peta jalan pendidikan jangka panjang agar setiap kebijakan gubernur menjadi bagian dari pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, bukan sekadar program sesaat.

"Yang terpenting sekarang adalah bagaimana arah kebijakan pendidikan difokuskan pada problematika dasar pendidikan Jawa Barat. Kebijakan boleh cepat, tetapi harus dibarengi dengan kajian yang kuat sehingga implementasinya tepat sasaran," katanya. (*)