Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sinca Ari Pangistu
TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Pemerintah Daerah (Pemda) Bondowoso terus berupaya mengejar ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi finansial di tengah masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Pemda menggelar perhelatan bertajuk Bondowoso Digital Day yang dipusatkan di Alun-Alun Ki Bagus Asra, jantung kota Kabupaten Bondowoso.
Gelaran edukatif yang dikemas dengan hiburan rakyat ini resmi dibuka pada Selasa (14/7/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pajak Nasional, dan dijadwalkan akan memanjakan sekaligus mengedukasi warga selama dua pekan ke depan.
Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, mengungkapkan bahwa agenda besar ini menjadi stimulus penting untuk memicu kesadaran masyarakat agar mulai beralih dari pola transaksi tunai ke transaksi digital. Langkah ini diambil secara masif lantaran Bondowoso dinilai masih tertinggal dalam adopsi transaksi digital sehari-hari.
Baca juga: Portal Rusak Belum Diganti, Forkopimca Bondowoso Minta Pak Ogah Berani Stop Truk di Jembatan Koncer
Selain menyasar sektor riil, kegiatan ini bertujuan memangkas birokrasi dengan mendekatkan layanan pembayaran pajak digital serta sistem manajemen daerah yang kini telah terintegrasi secara elektronik ke hadapan publik.
"Jadi, kalau tata kelola pemerintahannya sudah bermigrasi ke digital tetapi masyarakatnya belum ikut bergerak, kan nanti jadinya timpang. Maka dari itu, Bondowoso Digital Day ini menjadi ruang sosialisasi langsung yang masif ke masyarakat," terang Bupati Hamid di lokasi acara, Selasa (14/7/2026).
Guna menyelaraskan target tersebut, Bupati Hamid menegaskan bahwa sedikitnya 200 pelaku UMKM lokal yang ikut serta memeriahkan bazar ini diwajibkan menyediakan opsi pembayaran nontunai, sehingga mempermudah pembeli sekaligus membiasakan pedagang bersentuhan dengan dompet digital.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso, Selamet Yantoko, menambahkan bahwa akselerasi ini merupakan bentuk komitmen penuh terhadap perluasan dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) demi mendongkrak indeks digitalisasi daerah di tingkat provinsi maupun nasional.
Meski demikian, Selamet mengakui mengubah kebiasaan masyarakat dari uang kartal ke digital bukanlah perkara instan.
"Ini membutuhkan edukasi yang telaten dan proses yang bertahap. Kehadiran kami di alun-alun ini adalah wujud jemput bola memberikan edukasi tersebut kepada ratusan UMKM dan pengunjung," kata Selamet.
Lebih lanjut, Selamet menjelaskan bahwa Bapenda Bondowoso saat ini telah memiliki sejumlah instrumen layanan pembayaran PBB nontunai yang bisa dimanfaatkan warga lewat portal resmi maupun pemindaian kode QRIS. Rangkaian produk digital tersebut di antaranya meliputi aplikasi E-SPPT dan E-STTS.
"Saat ini kami juga tengah mematangkan persiapan untuk meluncurkan layanan E-SPTPD. Dalam menyukseskan integrasi proses dan sistem ini, Bapenda berjalan beriringan bersama pihak perbankan serta didukung penuh oleh jajaran teknis dari Diskominfo Bondowoso," pungkas Selamet.
