TRIBUN-TIMUR.COM - Dulu, Makassar selalu gelisah menunggu hujan berhenti.

Hari ini, kota ini justru mulai cemas ketika hujan tak kunjung datang.

Begitulah perubahan iklim bekerja.

Ia tidak menghapus bencana.

Ia hanya mengganti wajahnya.

Kemarin banjir menjadi ancaman.

Hari ini kekeringan mengambil giliran.

Boleh jadi, beberapa tahun ke depan, keduanya datang bergantian. Bahkan bersamaan.

Karena itu, ratusan personel yang berkumpul dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana di Anjungan MNEK, Center Point of Indonesia (CPI), Selasa (14/7/2026), bukan sekadar seremoni apel kesiapsiagaan.

Kehadiran mereka menandai perubahan orientasi pemerintah dalam membaca ancaman masa depan.

Data BPBD mencatat 173 titik kekeringan telah muncul di enam kecamatan di Makassar.

Lebih dari 50 ribu warga mulai merasakan sulitnya memperoleh air bersih.

Angka memang penting. Namun, di balik setiap angka selalu ada cerita.

Ada ibu yang harus menunggu mobil tangki datang demi memasak untuk keluarganya.

Ada anak-anak yang mulai belajar hidup hemat menggunakan air.

Ada lansia yang harus berjalan lebih jauh hanya untuk mengisi jeriken. 

Kekeringan bukan sekadar persoalan cuaca. Ia adalah persoalan martabat.

Air bersih adalah hak dasar setiap manusia.

Ketika akses terhadap air mulai terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan, tetapi juga kualitas hidup, produktivitas, pendidikan, hingga harmoni sosial.

Karena itu, keputusan Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan produksi PDAM, memperbanyak tandon air, membangun sumur bor dalam, serta mempercepat distribusi air bersih patut diapresiasi.

Kebijakan yang baik selalu lahir sebelum krisis mencapai puncaknya.

Yang lebih menarik adalah keputusan BPBD menggandeng 23 program studi dari berbagai perguruan tinggi.

Ini bukan sekadar penandatanganan kerja sama.

Ini adalah perubahan cara berpikir.

Selama ini kita terlalu sering menempatkan bencana sebagai urusan petugas lapangan.

Padahal bencana adalah urusan seluruh disiplin ilmu.

Ahli teknik bicara tentang infrastruktur air.

Ahli kesehatan mengantisipasi penyakit.

Ahli sosial membaca perilaku masyarakat.

Ahli komunikasi membangun edukasi publik.

Ahli lingkungan menjaga keseimbangan ekologi.

Kampus akhirnya kembali pada salah satu fungsi utamanya: menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.

Di sinilah sesungguhnya kekuatan sebuah kota.

Bukan hanya pada besarnya APBD.

Bukan pula pada tingginya gedung pencakar langit.

Melainkan pada kemampuannya menyatukan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan gotong royong.

Perubahan iklim memang tidak dapat dihentikan oleh satu kota.

Namun dampaknya dapat diperkecil oleh kota yang mau belajar.

Makassar memiliki pengalaman panjang menghadapi banjir.

Kini pengalaman baru sedang ditulis: belajar hidup bersama musim kemarau yang semakin panjang.(*)