TRIBUNSTYLE.COM - Air mata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak terbendung saat menyaksikan langsung realitas pahit di balik dinding pabrik pengolahan batu kapur di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Di sana, ia berhadapan langsung dengan kenyataan bahwa para pekerja diduga kuat telah menjadi korban eksploitasi demi keuntungan sepihak.
Alih-alih mendapatkan hak yang layak, para buruh di pabrik tersebut harus bekerja ekstra keras tanpa jaminan keselamatan yang memadai. Padahal, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), pria yang akrab disapa KDM ini mendapati perusahaan memajang sertifikat kepesertaan BPJS secara formal.
Langkah sidak KDM dimulai dari PT Batu Raya di Desa Gunungmasigit. Di lokasi pertama ini, ia dikejutkan dengan sistem pengupahan borongan yang diterapkan kepada pekerja berstatus karyawan. Mereka mengaku hanya mengantongi upah minim sekitar Rp 600 ribu per minggu.
Mirisnya, dengan pendapatan seadanya itu, para pekerja harus menanggung sendiri biaya jaminan kesehatan mereka.
"Status karyawan tapi BPJS bayar sendiri. Status karyawan tapi keselamatan kerja diabaikan. Ini kerja apa dikerjain," ujar Dedi Mulyadi dengan nada kecewa.
Kondisi di lokasi kedua ternyata jauh lebih memprihatinkan. Di pabrik berikutnya, KDM menemui lima orang buruh yang upahnya tak menentu, dengan rata-rata hanya Rp 500 ribu per minggu untuk sistem kerja borongan.
"Kalau saya mah gak tentu, borongan. Paling rata-rata Rp 500 ribu seminggu. BPJS gak ada. Kalau jumat dikasih (makan)," ungkap salah seorang buruh di sana.
Pendapatan yang minim itu pun masih bisa merosot tajam jika pasokan batu kapur sedang seret. Upah tersebut dirasa sangat tidak sebanding dengan risiko kesehatan yang mengintai mereka setiap hari. Meski mengantongi Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 1,2 juta saat Lebaran, urusan kesehatan para pekerja sepenuhnya diabaikan.
Saat ditanya mengenai fasilitas pemeriksaan kesehatan, buruh tersebut mengaku harus berobat dengan biaya sendiri meski kerap menderita sakit akibat debu pabrik.
"Gak ada pemeriksaan kesehatan. Iya (pernah sakit batuk) berobat sendiri. Kemarin asma," tuturnya pilu. Padahal, mereka harus memeras keringat dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB setiap harinya.
Baca juga: Tak Hanya Disanksi Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Bakal Dipanggil Kemendagri Buntut Polemik Lagu
Ketidaksesuaian antara dokumen resmi dan realitas di lapangan membuat Dedi Mulyadi meradang. Saat memasuki area kantor, matanya tertuju pada selembar sertifikat kepesertaan BPJS yang terpampang rapi.
"Ini bohong nih sertifikat nih, kalau dari pengakuan tadi. Ini ada sertifikat kepersetaan. Ambil gambar yah. Ini ada sertifikat tapi ketika saya tadi kan tidak. Gimana ?" cecar Dedi keheranan.
Geram melihat ketidakadilan tersebut, ia langsung menghubungi pihak pengawas di Dinas Ketenagakerjaan untuk segera menindaklanjuti temuan ini. Menurutnya, pembiaran terhadap praktik seperti ini adalah sebuah kelalaian fatal.
"Ini kelalaian kita lho kalau saya gak mampir, ini pegawai tidak dibayar standar tidak punya peserta BPJS, tidak ada jaminan kesehatan, keselamatan kerja," tegasnya.
Dedi Mulyadi sangat menyayangkan eksploitasi terhadap para pekerja yang berjalan beriringan dengan rusaknya alam Jawa Barat tanpa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
"Gunung abis, rakyat sengsara," tutup Dedi dengan nada getir.
(TribunStye.com/TribunBogor.com/Sanjaya Ardhi)
