TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak lagi diberlakukan pada tahun depan atau 2027, Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Mamuju, itu disampaikan Sutinah usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Mamuju, Selasa (14/7/2026). 

Sutinah mengatakan, meski beberapa tahun terakhir daerah menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah Kabupaten Mamuju tetap mampu mencatat sejumlah capaian berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat.

"Yang kita hadapi beberapa tahun terakhir ini, alhamdulillah masih ada juga pencapaian-pencapaian yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. Tentu ini berkat kolaborasi bersama antara eksekutif dan legislatif, semua stakeholder, masyarakat Mamuju juga," kata Sutinah.

Baca juga: Kadis Kominfopers Pasangkayu Zulfikar Jagokan Les Bleus Prancis Juara Piala Dunia 2026

Baca juga: Prabowo Yakin Indonesia Bisa Produksi BBM dari Singkong, Jagung, dan Sorgum dalam 4 Tahun

Ia berharap sinergi tersebut terus terjaga sehingga semakin banyak program pembangunan yang dapat direalisasikan pada masa mendatang.

"Kita berharap mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin banyak lagi program-program yang kita bisa realisasikan," ujarnya.

Namun demikian, Sutinah mengakui kebijakan efisiensi anggaran menjadi kendala utama dalam merealisasikan sejumlah program yang telah direncanakan bersama Wakil Bupati Mamuju.

"Kita berdoa juga mudah-mudahan tahun depan tidak ada efisiensi lagi, karena kami betul-betul sangat terdampak dengan adanya efisiensi. Banyak janji-janji kami bersama Wakil Bupati untuk kita laksanakan, tapi terkendala dengan adanya efisiensi," tuturnya saat di wawancarai tribun-sulbar.com

Ia pun berharap pemerintah pusat dapat mendengar aspirasi pemerintah daerah terkait dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan di daerah.

"Kami berharaplah mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi kami dari pemerintah daerah, sehingga efisiensi tidak ada lagi," pungkas Sutinah.(*)