SRIPOKU.COM, LAHAT – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lahat memanas setelah Anggota DPRD Lahat dari Fraksi Partai Gerindra, Nopran Marjani SPd, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
Dalam rapat paripurna ke-10 DPRD Kabupaten Lahat dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (15/7/2026), Nopran menilai masih ada kepala OPD atau kepala dinas yang bekerja dengan pola ABS (Asal Bapak Senang).
Menurutnya, laporan yang disampaikan kepada pimpinan diduga tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
"Jangan sampai anggaran dari pemerintah habis saja, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Program harus diawasi secara serius, bukan sekadar laporan asal pimpinan senang," tegas Nopran.
Ia menilai berbagai program unggulan Pemerintah Kabupaten Lahat di bawah kepemimpinan Bupati Bursah Zarnubi dan Wakil Bupati Widia Ningsih perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
Menurut Nopran, visi "Membangun Desa, Menata Kota" tidak akan tercapai apabila pelaksanaan program di lapangan tidak berjalan sesuai fakta.
Soroti Program Budidaya Ikan
Sebelumnya, pada Selasa (14/7/2026), Nopran mengungkap dugaan ketidaksesuaian antara laporan Dinas Perikanan dengan kondisi di lapangan terkait program budidaya ikan di Desa Penandingan, Kecamatan Mulak Sebingkai.
Berdasarkan laporan Dinas Perikanan, sebanyak 500.000 ekor bibit ikan disebut telah direalisasikan. Namun, hasil temuan di lapangan menurut Nopran menunjukkan jumlah bibit yang tersedia hanya sekitar 260.000 ekor.
Selain itu, ia juga menyoroti distribusi bantuan pakan ikan.
Dari total 76 ton pakan yang disalurkan kepada kelompok tani, hanya sekitar 24 ton yang telah dimanfaatkan, sedangkan 52 ton lainnya masih tersimpan di gudang.
Menurut Nopran, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada kualitas pakan karena masa simpan pakan ikan hanya sekitar delapan bulan sejak diproduksi.
"Ini bukti bahwa pelaksanaan program tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Ia juga menyebut sejumlah kelompok tani mengeluhkan minimnya pendampingan dari Dinas Perikanan, sehingga mereka harus menjalankan budidaya ikan tanpa pembinaan dan pelatihan yang memadai.
"Inilah namanya gagal total. Saya minta Bupati Lahat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD terkait agar anggaran yang dikucurkan benar-benar dimanfaatkan secara efektif, transparan, tepat sasaran, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
