Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan empat Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditargetkan rampung sebelum akhir 2026. 

Baca juga: Bupati Lampung Timur Tinjau Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Muara Gading Mas

Di balik percepatan pembangunan fisik tersebut, kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola kawasan dinilai menjadi tantangan utama agar program benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, mengatakan pembangunan empat KNMP masih berlangsung di Kecamatan Limau (Kabupaten Tanggamus), Kecamatan Rajabasa (Kabupaten Lampung Selatan), Kecamatan Bandar Surabaya (Kabupaten Lampung Tengah), dan Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran).

Menurutnya, sejumlah fasilitas di beberapa lokasi telah mulai difungsikan meski operasionalnya belum berjalan secara optimal.

"Empat KNMP tahun 2026 saat ini masih dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah selesai seluruhnya. Beberapa fasilitas bahkan sudah mulai operasional, meskipun memang belum optimal," ujar Bani, Rabu (15/7/2026).

Selain pembangunan baru, empat KNMP yang dibangun pada 2025 mulai menunjukkan manfaat bagi nelayan. Fasilitas penyimpanan ikan (cold storage) di Lampung Timur dan Lampung Selatan telah dimanfaatkan untuk menjaga mutu hasil tangkapan sebelum dipasarkan.

Meski demikian, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut belum sepenuhnya berkembang karena kios kuliner yang disiapkan sebagai bagian dari ekosistem usaha masih dalam proses pengisian oleh pelaku UMKM.

DKP Lampung menegaskan konsep KNMP tidak hanya menyediakan infrastruktur perikanan, tetapi juga membangun pusat ekonomi pesisir yang terintegrasi. 

Kawasan tersebut dilengkapi fasilitas seperti cold storage, pabrik es portabel, kios kuliner berbasis hasil laut, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di lokasi yang memenuhi syarat.

Namun, SPBN tidak dibangun di seluruh kawasan. Keberadaannya disesuaikan dengan jumlah armada nelayan serta kebutuhan distribusi bahan bakar di masing-masing daerah.

Bani menilai keberhasilan program ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan pengelola dalam mengoperasikan seluruh fasilitas secara profesional.

"Kendala terbesar saat ini adalah SDM pengelolanya. Mereka perlu terus diberikan edukasi dan pendampingan agar mampu mengelola kawasan KNMP secara profesional," katanya.

Ia menjelaskan, proses penetapan lokasi KNMP diawali dari usulan pemerintah kabupaten yang diteruskan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Setelah itu, kementerian melakukan verifikasi terhadap kesiapan lahan, kondisi wilayah, serta potensi perikanan sebelum menetapkan lokasi pembangunan.

Lahan yang digunakan merupakan aset milik pemerintah desa yang diproyeksikan menjadi kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

Pemprov Lampung berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat mengubah wajah kawasan pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih produktif, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi biru dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah pesisir Lampung.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )