Tribunlampung.co.id, LAMPUNG TIMUR – Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menanggapi keluh kesah Kelompok Tani Desa Muara Jaya, Sukadana kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka, terkait kondisi infrastruktur di kawasan tersebut.
Baca juga: Respons Wapres Gibran saat Petani Lampung Mengeluh Harga Singkong Fluktuatif
Bupati Ela Siti Nuryamah memberikan kepastian bahwa perbaikan jalan telah direncanakan dan siap dikerjakan.
"Mengenai infrastruktur jalan yang dikeluhkan, anggarannya sudah resmi kami masukkan ke dalam APBD 2026. Kami memohon maaf atas keterlambatan pengerjaannya karena ada proses administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun kami pastikan program ini berjalan," pungkas Bupati Ela optimis.
Sebelumnya, Joko, perwakilan dari Kelompok Tani Desa Muara Jaya, mengaku bersyukur karena aspirasi mereka didengar langsung oleh Wapres dan beberapa bantuan modal untuk Gapoktan sudah mulai terealisasi. Namun, ia tetap menitipkan harapan besar pada sektor infrastruktur.
"Ada beberapa aspek yang kami ajukan terkait pembangunan jalan, baik jalan penghubung di desa maupun jalan peladangan tempat singkong berada," ungkap Joko.
Dalam dialog itu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi petani singkong di Lampung Timur, mulai dari fluktuasi harga, standar pengukuran kadar aci (rafaksi), hingga kebutuhan irigasi dan alat pertanian
Ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Rabu (15/7/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk berdialog dan meninjau langsung kondisi para petani singkong (ubi kayu) di salah satu lumbung komoditas terbesar di Sumatera tersebut.
Dalam dialog terbuka yang dihadiri oleh ratusan warga dan anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Wapres Gibran menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk fokus menyelesaikan berbagai dinamika komoditas singkong, mulai dari masalah pengairan, ketersediaan pupuk, hingga tata kelola pasca-panen.
"Hari ini saya ke Lampung khusus mengecek singkong. Karena di komoditas ini masih banyak berbagai dinamika dan tantangan," ujar Wapres Gibran di hadapan para petani.
Tingginya Rafaksi
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah stabilitas harga dan tingginya potongan rafaksi (kadar aci).
Wapres menanggapi usulan para petani yang mengeluhkan fluktuasi harga yang sempat menyentuh angka Rp1.800,- per kg.
Menanggapi aspirasi agar harga ideal dijaga pada tingkat Rp2.500,- per kg serta batasan rafaksi di bawah 15 persen, Wapres menyatakan akan segera membawanya ke tingkat pusat.
"Ini Bapak, Ibu sekalian, terkait harga yang masih fluktuatif, tadi Ketua Gapoktan mengusulkan ideal harga di angka Rp2.500,-. Ini nanti coba kami laporkan ke pimpinan dulu ya Bapak, Ibu, agar harganya tidak fluktuatif," lanjut Wapres Gibran.
Selain itu, menyikapi keluhan belum adanya standarisasi alat ukur kadar aci yang kerap merugikan petani di tingkat pabrik, Wapres memastikan kementerian terkait akan turun tangan secara konkret.
"Dari Kemendag (Kementerian Perdagangan) akan menindaklanjuti untuk alat ukur kadar acinya," tegasnya.
Menyambut kehadiran Wakil Presiden, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melindungi para petani dari fluktuasi harga melalui kebijakan regulasi lokal.
"Melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025, kami sudah melakukan intervensi aturan untuk menetapkan batas harga pembelian ubi kayu minimal Rp1.350,- per kilogram.
Ini merupakan langkah awal kami di tingkat daerah untuk memberikan jaminan harga dasar bagi para petani," jelas Wagub Jihan Nurlela dalam kesempatan yang sama.
Tidak hanya fokus pada harga acuan, Wagub Jihan menambahkan bahwa Pemprov Lampung tengah mendorong hilirisasi ubi kayu guna meningkatkan nilai tambah produk pasca-panen.
Salah satunya adalah dengan menambah kemitraan pembeli (off-taker) melalui kerja sama dengan PTPN VII untuk pembebasan lahan, yang nantinya akan dibangun pabrik bioetanol berbahan baku ubi kayu.
"Kami juga memohon dukungan Bapak Wapres agar pembangunan Cassava Center di Provinsi Lampung sebagai pusat riset dan pengembangan ubi kayu dapat segera direalisasikan. Komoditas ini adalah penopang utama ekonomi masyarakat tani kami," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, melaporkan bahwa Lampung Timur merupakan produsen singkong terbesar kedua di Provinsi Lampung dengan total produksi mencapai kurang lebih 1,1 juta ton per tahun.
Wilayah Sukadana menjadi salah satu kontributor terbesar, namun masih dihadapkan pada kendala pengairan yang sangat bergantung pada cuaca.
"Di Sukadana, dari sekitar 14.000-an hektar lahan darat yang ada, irigasi teknisnya baru mencakup 1.600-an hektar. Sisanya, sekitar 11.145 hektar, masih berupa lahan tadah hujan. Karenanya, kami sedang menginisiasi program rekayasa irigasi tersier," papar Bupati Ela.
Merespons kendala kebutuhan air ini, Wapres Gibran berjanji akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengupayakan bantuan sistem pompanisasi dari Sungai Batanghari serta pengadaan traktor roda empat guna mempermudah proses pengolahan ladang para petani.
Untuk solusi jangka pendek, Bupati Ela mengonfirmasi bahwa Pemkab Lampung Timur tengah menyiasati kendala musim kering ini dengan mengoptimalkan bantuan program pompanisasi di titik-titik rawan kekeringan.
( Tribunlampung.co.id / Fajar Ihwanbi Sidiq )
