TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu, Erna Sari Dewi, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadikan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu sebagai salah satu prioritas pemerintah.
Desakan itu disampaikan Erna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada Rabu (15/7/2026).
Dalam video RDP yang diterima Redaksi TribunBengkulu.com, Erna tampak duduk di ruang rapat dengan mengenakan pakaian berwarna cokelat dan jilbab senada.
Di hadapan peserta rapat, Erna berbicara melalui mikrofon di meja.
Ia beberapa kali menggerakkan kedua tangannya saat menyampaikan persoalan Pelabuhan Pulau Baai dan kondisi infrastruktur di Bengkulu.
Erna menilai Pelabuhan Pulau Baai memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang logistik Provinsi Bengkulu.
Pelabuhan tersebut berperan dalam mendukung konektivitas, aktivitas perekonomian, serta kelancaran distribusi barang dan jasa.
Dalam RDP tersebut, Erna juga menyoroti kontribusi pelabuhan-pelabuhan di daerah terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Namun, ia menilai hasil yang diperoleh dari daerah belum kembali secara proporsional kepada daerah.
"Saya ini miris juga, Pak, sebenarnya. Kita tahu bahwa pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia ini, ini kan yang memberikan atau menghasilkan PNBP bagi negara. Tetapi mirisnya, apa yang sudah diambil dari daerah, yang sudah dikerjakan Bapak-Bapak di KSOP ini, tidak kembali secara proporsional ke daerah," kata Erna dalam RDP tersebut.
"Kita menghadapi ketidakadilan fiskal spasial," lanjutnya.
Soroti Kondisi Pelabuhan Pulau Baai
Erna kemudian secara khusus membawa persoalan Pelabuhan Pulau Baai ke dalam RDP tersebut.
Menurutnya, Pelabuhan Pulau Baai merupakan satu-satunya pelabuhan utama yang menjadi penyangga logistik di Bengkulu.
Posisi pelabuhan tersebut dinilai semakin penting karena Bengkulu juga memiliki keterbatasan infrastruktur konektivitas lainnya.
"Apa yang di depan mata saya saja, Pak, pelabuhan saya, dapil saya, Pelabuhan Pulau Baai. Kalau bukan karena ada Inpres, Pak, Nomor 12 Tahun 2025, mungkin Pulau Baai itu enggak dikeruk-keruk lagi, Pak," ujarnya.
"Pelabuhan Pulau Baai ini satu-satunya pelabuhan utama penyangga logistik di Bengkulu. Kita mau bicara tol, Bengkulu enggak punya jalan tol, baru punya secuil doang. Pelabuhan udaranya juga terbatas, Pak. Jalan nasionalnya juga enggak bagus, Pak," lanjut Erna.
Erna berharap percepatan penanganan dan pengembangan Pelabuhan Pulau Baai dapat segera diwujudkan.
Menurutnya, penanganan tersebut diperlukan agar manfaat pelabuhan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu.
Kritik Penanganan Sedimentasi
Dalam RDP itu, Erna juga menyoroti persoalan sedimentasi di alur Pelabuhan Pulau Baai yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Ia mengkritik penanganan yang menurutnya masih dilakukan secara periodik melalui pengerukan.
"Bertahun-tahun enggak terselesaikan masalah sedimentasi di alur Pulau Baai. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut ini hanya dilakukan kegiatan-kegiatan periodik. Sekarang teknologi sudah bagus. Saya pikir, maaf banget, ini kayak proyek-proyekan saja. Setiap sebentar itu dikeruk-keruk, Pak," kata Erna.
Menurut Erna, kondisi alur saat ini berada pada minus 6,5 LWS.
Ia kemudian menjelaskan bahwa setelah memperhitungkan jarak aman antara bagian bawah kapal dan dasar alur atau under keel clearance (UKC), kapal yang dapat masuk masih terbatas pada kapal-kapal dengan sarat lebih kecil.
"Sekarang ini memang sudah posisi alur, breakwater itu, draft-nya itu di minus 6,5 LWS. Nah, kita hitung-hitung nih, Pak, kalau dikurangi UKC itu kan 10–15 persen, maka draft yang normal itu bisa 5,7 atau 5,9. Kalau 5,7 atau 5,9, yang masuk cuma bisa kapal-kapal kecil, Pak," ujarnya.
Erna mendorong agar tahapan pengembangan berikutnya dapat membuat alur Pelabuhan Pulau Baai lebih dalam sehingga kapal-kapal berukuran besar dapat masuk.
Menurutnya, hal tersebut juga dapat mengurangi kebutuhan pemindahan muatan batu bara dari satu kapal ke kapal lain atau transshipment.
"Di dalam Instruksi Presiden itu sebenarnya tahapan selanjutnya itu draft-nya harus minus 12, Pak. Sehingga bisa masuk kapal-kapal besar. Kalau kapal-kapal besar bisa masuk, maka batu bara tidak perlu transshipment," katanya.
"Siapa yang mau ke Bengkulu, Pak, kalau cost-nya mahal?" lanjut Erna.
Minta Bengkulu Tidak Dilupakan
Dalam penyampaiannya, Erna juga membawa sejarah Bengkulu melalui sosok Fatmawati, yang menjahit Sang Saka Merah Putih.
Ia meminta agar Bengkulu tidak dilupakan dalam pembangunan nasional.
"Bengkulu ini jangan dilupakan, Pak. Kalau bukan orang Bengkulu, Pak, Ibu Fatmawati, Ibu Negara, menjahit bendera negara, enggak merdeka negara ini, Pak," ujarnya.
"Jangan bikin orang Bengkulu merdeka enggak merdeka, Pak," lanjut Erna.
Ia kembali meminta agar pelabuhan menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Menurutnya, kontribusi yang dihasilkan dari daerah juga harus kembali secara proporsional kepada daerah.
"Terutama, Pak, pelabuhan-pelabuhan menjadi prioritas, Pak. Hasilnya kan juga diberikan kepada negara. Dan harus kembali secara proporsional ke daerah," tegasnya.
Pendangkalan Sempat Ganggu Akses ke Pulau Enggano
Persoalan sedimentasi di alur Pelabuhan Pulau Baai sebelumnya berdampak terhadap konektivitas menuju Pulau Enggano.
Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di Samudra Hindia dan termasuk wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Perjalanan menggunakan kapal penyeberangan menuju Pulau Enggano membutuhkan waktu setidaknya sekitar 12 jam.
Sejak Maret 2025, pendangkalan alur menyebabkan kapal angkutan tidak dapat berlayar menuju Pulau Enggano maupun sebaliknya ke Bengkulu.
Kondisi tersebut berdampak terhadap perekonomian masyarakat, khususnya petani atau pekebun, nelayan, dan buruh.
Terhentinya aktivitas pengangkutan membuat masyarakat Enggano tidak dapat menjual hasil bumi mereka sehingga kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Pendangkalan juga berimbas terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik ke Pulau Enggano.
Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah pusat yang ikut mendorong percepatan penanganan pendangkalan alur pelayaran di Pulau Baai.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menandatangani instruksi presiden terkait percepatan pembangunan di Pulau Enggano, Bengkulu, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Penandatanganan instruksi presiden tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, akses transportasi, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal secara terintegrasi.
"Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano," kata Presiden Prabowo Subianto saat itu.
Gabung grup Facebook TribunBengkulu.com untuk informasi terkini
