TRIBUNJABAR.ID - Menyusul adanya usulan reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan gratis, khususnya jenjang SMA/SMK negeri.
Usulan reaktivasi SPP ini datang dari Komisi V DPRD Jawa Barat yang menilai bahwa saat ini sekolah kekurangan dana untuk pengelolaan operasional.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai baru menutup 40 persen dari kebutuhan riil di lapangan.
Dedi Mulyadi mengapresiasi usulan yang datang dari Komisi V DPRD Jawa Barat, namun dirinya menegaskan bahwa pendidikan sejatinya harus tetap gratis.
"Terima kasih atas usulan reaktivasi atau menghidupkan kembali SPP yang disampaikan teman-teman di DPRD," ungkap Dedi Mulyadi dalam unggahan terbarunya di media sosial, Kamis (16/7/2026) pagi.
"Tetapi, Pemprov Jabar yang saya pimpin akan berpegang teguh bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan secara paripurna bagi rakyatnya," sambungnya.
Menurut Dedi Mulyadi, sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, khususnya jenjang SMA/SMK negeri.
Baca juga: Di Balik Usulan Bayar SPP Lagi, DPRD Jabar Ungkap BOS dan BOPD Baru Tutup 40 Persen Biaya SMA/SMK
"Kewajiban pemerintah provinsi adalah menyelenggarakan pendidikan gratis, SMA dan SMK negeri," jelas dia.
Bukan hanya menyelenggarakan pendidikan gratis, kata Dedi Mulyadi, sekolah swasta juga harus mendapatkan subsidi.
"Sekolah swasta pun diberikan subsidi. Bagi mereka yang mengambil program subsidi Provinsi Jawa Barat yang masuk ke sekolah swasta," tuturnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu pun mengatakan, pihaknya akan menjaga tata kelola keuangan Provinsi Jawa Barat agar tetap baik di tengah adanya defisit karena penundaan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
"Mari kita bersama-sama menjaga keuangan di Jawa Barat bisa kokoh," tutur Dedi Mulyadi.
"Mudah-mudahan saja pendapatan Provinsi Jawa Barat bisa terus meningkat di tengah defisit yang besar karena penundaan pembayaran DBH dari pemerintah pusat," imuh dia.
Dedi Mulyadi melanjutkan, ia bersedia untuk memangkas dana operasionalnya sebagai gubernur untuk dialokasikan ke pendidikan.
"Saya bersedia dana operasional saya itu dipotong untuk kegiatan pendidikan gratis bagi warga," tutupnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Dedi Mulyadi meminta wacana reaktivasi SPP) di SMA dan SMK negeri, dikaji secara mendalam sebelum benar-benar diterapkan.
Dikatakan Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini lebih memprioritaskan pembenahan pengelolaan dana BOS, agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh setiap sekolah.
"Kami harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi, Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," ujar Dedi, Rabu (15/7/2026).
Berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah sekolah, kata Dedi, pengelolaan dana BOS menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas lingkungan sekolah.
Dedi mencontohkan, kondisi sekolah yang mampu memanfaatkan dana BOS secara efektif, tetap memiliki fasilitas yang tertata dan berkualitas.
"Dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan."
"SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Saya nanya ke kepala sekolah, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' 'Ya kami mengelola ini (dana BOS) dengan baik'," katanya.
Dedi menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana BOS secara maksimal, sebelum membuka sumber pendanaan baru melalui SPP.
Baca juga: Rencana SMA/SMK Bayar SPP Lagi Tuai Protes Orangtua di Tasikmalaya: Jangan Sampai Anak Putus Sekolah
"Jadi tahap pertama sekarang, saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," katanya.
Dedi mengakui, masih terdapat berbagai kebutuhan fasilitas di sekolah yang belum terpenuhi.
Namun, kekurangan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan biaya operasional sekolah tetap dipenuhi melalui dana BOS.
"Nanti ada kekurangan-kekurangan apa. Biasanya kekurangannya fasilitas, sekolahnya kurang toilet, sekolahnya kurang ruang kelas, sekolahnya kurang pendingin ruangan, sekolahnya kurang sarana ibadah, sekolahnya kurang pagar."
"Nah itu kita penuhi oleh provinsi. Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP," ucapnya.
Komisi V DPRD Jawa Barat menyebut anggaran operasional SMA dan SMK negeri yang bersumber dari BOS pemerintah pusat dan BOPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru mampu menutup sekitar 40 persen dari kebutuhan riil setiap sekolah.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan bahwa kekurangan anggaran itu bahkan masih harus dibantu melalui ikhtiar komite sekolah, yang dinilai berada di wilayah abu-abu secara hukum.
Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya usulan reaktivasi SPP di SMA dan SMK negeri dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
"Dan ikhtiar dari Komite Sekolah itu pun masuk ke grey area, sehingga rawan untuk dikriminalkan. Makanya ada Saber Pungli yang relatif menemukan beberapa persoalan tentang pungutan yang dikelola oleh Komite Sekolah," ujar Untung, Rabu (15/7/2026).
Selama ini, kata Untung, operasional tersebut masih bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan anggaran tersebut. Namun, kualitas layanan pendidikannya seadanya.
"Apakah dengan dana yang 40 persen itu jalan? Jalan. Tetapi ada risiko. Risikonya adalah anak-anak mendapatkan layanan seadanya. Simpulannya anak-anak tidak mendapatkan layanan pembelajaran yang berkualitas karena anggarannya ya segitu-gitunya," katanya.
Untung menilai, keterbatasan anggaran tersebut pun akan berdampak langsung terhadap kualitas lulusan. Fasilitas belajar, sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, hingga ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas menjadi tidak optimal.
"Itu yang mengakibatkan proses pembelajarannya, kalau kata bahasa Sunda, 'sahayuna'. Jadi jangan berharap kemudian, kita akan mendapatkan lulusan yang berkualitas," ucapnya.
(Tribunjabar.id/Rheina, Nazmi Abdurrahman)
