TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Setelah beberapa hari diwarnai antrean panjang di sejumlah SPBU, Kabupaten Ketapang akhirnya kembali menerima pasokan bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar.
Sebuah kapal tanker yang mengangkut sekitar 1,93 juta liter BBM bersandar di Terminal Fuel Jobber Ketapang pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 19.48 WIB.
Berdasarkan data muatan yang diterima Tribun Pontianak, kapal tersebut membawa:
901.328 liter Pertalite,
148.101 liter Pertamax, dan
884.276 liter B40.
• Pemkab Ketapang dan PLN Percepat Pemerataan Listrik, Target Seluruh Desa Teraliri pada 2028
Seluruh pasokan tersebut akan segera didistribusikan ke sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kedatangan kapal tanker ini menjadi tambahan pasokan di tengah tingginya permintaan BBM dalam beberapa hari terakhir yang sempat memicu antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Ketua Hiswana Migas Kabupaten Ketapang, Riza, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.
Menurutnya, stok BBM yang baru tiba akan segera disalurkan sehingga masyarakat cukup membeli sesuai kebutuhan.
"Kami mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Kapal pengangkut BBM sudah tiba dan stok akan segera didistribusikan ke SPBU. Silakan membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi berjalan lancar dan semua masyarakat dapat terlayani," ujar Riza, Kamis 16 Juli 2026
Riza menambahkan, Hiswana Migas bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU terus berkoordinasi untuk mempercepat proses penyaluran BBM ke setiap SPBU di Kabupaten Ketapang.
Langkah tersebut dilakukan agar ketersediaan BBM kembali stabil dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan normal.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pertamina, dan pengelola SPBU telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas penanganan antrean BBM sekaligus memastikan distribusi bahan bakar berlangsung optimal.
Dengan tambahan pasokan sekitar 1,93 juta liter BBM tersebut, kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ketapang diharapkan segera terpenuhi. Seiring distribusi yang mulai dilakukan ke sejumlah SPBU, antrean kendaraan yang sempat terjadi diharapkan berangsur normal kembali.
Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena kesulitan memperoleh BBM bersubsidi jenis Pertalite, sementara di sisi lain harga Pertalite yang dijual oleh pedagang eceran mengalami lonjakan cukup signifikan.
Menyikapi situasi tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo turun langsung memimpin langkah penanganan dengan mengumpulkan seluruh pihak terkait guna mencari akar persoalan sekaligus memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal.
Sebagai bentuk respons cepat terhadap keresahan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi pada Senin 13 Juli 2026 di ruang rapat Kantor Bupati Ketapang.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Alexander Wilyo dan turut dihadiri Wakil Bupati Ketapang, Ketua DPRD Ketapang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ketapang.
Alexander Wilyo mengatakan pemerintah daerah sengaja mengundang seluruh pemangku kepentingan agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan. Menurutnya, berbagai informasi perlu dihimpun sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan untuk mengatasi persoalan antrean Pertalite yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan awal, Alex menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh tidak tersedianya stok Pertalite.
Ia menilai, antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat harus menunggu dalam waktu lama untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.
"Hari ini saya bersama Wakil Bupati menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Saya juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang," ujar Alexander Wilyo.
Ia menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui secara pasti penyebab antrean yang terjadi di berbagai SPBU.
Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan seluruh proses distribusi Pertalite berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada hambatan yang merugikan masyarakat.
"Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya," katanya.
Selain menyoroti antrean panjang di SPBU, Alexander Wilyo juga mengaku menerima laporan mengenai kenaikan harga Pertalite yang dijual oleh pedagang eceran.
Informasi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena harga yang diterima masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Alex, apabila nantinya ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam distribusi BBM, termasuk dugaan praktik penimbunan Pertalite ataupun pelanggaran lainnya, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga saya undang dalam rapat ini," tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan distribusi BBM bersubsidi merupakan kebutuhan vital masyarakat sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang melibatkan Forkopimda, aparat penegak hukum, Hiswana Migas, serta pengelola SPBU untuk bersama-sama mencari solusi yang efektif agar distribusi Pertalite kembali normal.
"Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu saya bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini," ungkap Alexander Wilyo.(*)
