BANGKAPOS.COM, BANGKA — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengumpulkan para pengusaha atau pengelola SPBU terkait antrean panjang BBM yang terjadi di hampir semua SPBU.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bangka Barat Markus turut mengundang Aparat Penegak Hukum (APH), unsur Forkopimda Bangka Barat, perwakilan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Pertemuan tersebut berlangsung di OR I Kantor Bupati Bangka Barat, Kamis (16/7/2026), untuk menelisik penyebab sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Bupati Bangka Barat Markus mengaku banyak menerima laporan dan keluhan dari masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan maraknya pengerit di SPBU.

"Ini kita enggak tahu sebabnya kenapa. Apakah ada permainan atau ulah oknum, apakah perlu razia atau apa," ujar Markus.

Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi agar tidak lagi terjadi antrean panjang di SPBU.

"Enggak enak juga kita setiap lewat, antreannya panjang," ujarnya.

Padahal, kata dia, General Manager (GM) Pertamina telah menyampaikan dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu bahwa stok BBM dalam kondisi aman dan mencukupi.

"Saya baca-baca di media sosial, dari pihak Pertamina sudah ada pernyataan bahwa stok aman. Jadi, kita harus tahu apa permasalahannya dan bagaimana solusinya," ujarnya.

Senada, Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu menduga adanya indikasi permainan antara petugas nozzle di SPBU dengan para pengerit.

"Tolong dari pihak APH, ini perlu kita sikapi. Bila perlu kita semua turun," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai antrean panjang di SPBU telah mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan.

"Bahkan ada yang sampai menyebabkan kecelakaan," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta pihak SPBU membuka jam operasional secara serempak, terutama bagi SPBU yang berada dalam satu wilayah kecamatan.

"Ini supaya antreannya tidak menumpuk di satu SPBU," ungkapnya.

Badri mengatakan, dugaan adanya permainan oleh petugas nozzle di SPBU sudah menjadi rahasia umum sehingga perlu disikapi secara tegas.

"Ini perlu ada yang ngepam (mengamankan-red), kita atur seperti apa skemanya," imbuhnya.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)