TRIBUNKALTARA.COM - Pemerintah mulai mematangkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) guna mempermudah akses bagi masyarakat, termasuk di wilayah luar Jawa seperti Kalimantan Utara (Kaltara).
Melalui skema ini, penyaluran bansos akan diintegrasikan melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan memanfaatkan gerai Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang beroperasi di dalamnya.
Dua program bantuan utama yang disiapkan dalam skema baru ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, kedua program tersebut pada dasarnya sudah menggunakan sistem transfer langsung, sehingga sangat memungkinkan untuk disalurkan melalui koperasi desa.
"Yang disalurkan lewat Kementerian Sosial itu kan dua, Bantuan Pangan Non Tunai sama Program Keluarga Harapan. Ini kan sudah cash transfer," ujar Gus Ipul usai rapat terbatas bersama Presiden, Rabu (15/7/2026), melansir Kontan.co.id.
Baca juga: Cair Bertahap, Simak Cara Cek Bansos BPNT dan PKH Pakai KTP Secara Online
Ke depan, pemerintah berkomitmen agar seluruh proses pencairan bansos tersebut bisa diakses langsung oleh masyarakat di tingkat desa melalui unit Kopdes Merah Putih.
Keberadaan gerai perbankan di dalam koperasi dinilai menjadi kunci utama kemudahan ini.
"Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui Kopdes, karena di Kopdes nanti kan ada gerai-gerai. Salah satunya tentu gerai dari Bank Himbara," lanjut Gus Ipul.
Langkah ini diproyeksikan akan sangat membantu masyarakat di daerah dengan tantangan geografis seperti Kaltara.
Selama ini, penerima manfaat di wilayah pelosok atau perbatasan Kaltara sering kali harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kecamatan atau kota terdekat hanya untuk mencairkan bantuan di bank atau kantor pos.
Dengan hadirnya gerai Bank Himbara di Kopdes tingkat desa, masyarakat Kaltara diharapkan bisa menghemat waktu dan biaya transportasi secara signifikan.
Saat ini, pemerintah terus mematangkan koordinasi agar skema baru ini bisa segera diterapkan. Jika seluruh persiapan berjalan mulus, fase uji coba pertama ditargetkan berjalan pada bulan depan.
Gus Ipul menambahkan, apabila infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan sistem pendukung di daerah—termasuk kesiapan jaringan di wilayah Kaltara—telah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan seluruh program bansos lainnya juga akan dialihkan lewat skema satu pintu di koperasi desa ini.
"Kalau memang sudah siap, semua bisa nanti. Yang penting hari ini adalah menerima arahan Presiden bagaimana program strategis ini diperkuat dan dipertajam implementasinya," pungkas Gus Ipul.
Sebagai informasi bagi masyarakat, kedua program bantuan yang akan dialihkan ke Koperasi Desa ini memiliki peran krusial bagi kesejahteraan warga:
Merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria khusus (seperti memiliki anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, atau penyandang disabilitas).
Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup lewat akses kesehatan dan pendidikan, mendorong kemandirian keluarga, serta memperluas inklusi keuangan masyarakat desa.
Merupakan bantuan pangan bulanan dari pemerintah yang disalurkan secara nontunai ke akun elektronik penerima manfaat.
Program ini bertujuan meringankan beban belanja dapur warga dan meningkatkan pemenuhan gizi seimbang.
Lewat sistem ini, masyarakat diberikan kendali penuh untuk memilih sendiri bahan pangan berkualitas secara lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah sesuai kebutuhan keluarga mereka.
(*)
(TribunKaltara.com/Cornel Dimas Satrio K)
