TRIBUNGORONTALO.COM – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda melontarkan kritik keras terhadap budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang dinilainya masih belum kompetitif.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Rifqi menyebut sebagian ASN masih menjalankan pola kerja yang hanya berfokus pada rutinitas harian tanpa orientasi terhadap hasil kerja.

"Mentalitas sumber daya manusianya enggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi," ujar Rifqi.

Baca juga: TNI Jadi Sopir Truk Tangki Pertamina, Mensesneg Ungkap Alasan di Balik Langkah Pemerintah

Politikus Partai NasDem itu menilai etos kerja ASN seharusnya bisa mencontoh sektor swasta yang menerapkan persaingan berbasis kinerja.

Menurutnya, birokrasi pemerintahan perlu membangun budaya kerja yang lebih kompetitif agar pelayanan publik semakin optimal.

"Coba kita pikirin deh di swasta orang bisa kompetitif kok pegawai negeri ASN enggak bisa kompetitif," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Salah satu poin yang akan diperkuat ialah penerapan Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja yang lebih terukur bagi seluruh ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kita ke depan mungkin perlu meningkatkan sedikit key performance indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita, apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus," ujar Rifqi.

Ia menambahkan, revisi UU ASN juga diharapkan memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi kepala daerah dalam mengevaluasi hingga memberhentikan ASN yang tidak memenuhi target kinerja.

"Jadi, orang bekerja memang perlu KPI, bagus kita pertahankan, enggak bagus ya out. Ini semua jadi beban kita di daerah. Bupati, gubernur, wali kota mau memberhentikan enggak ada indikatornya," katanya.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan nilai reformasi birokrasi nasional pada 2025 meningkat menjadi 73,37, naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 71,92.

Meski demikian, Rini mengakui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih belum memuaskan.

"SAKIP instansi pemerintah itu memang masih skornya masih tidak terlalu baik," ujarnya.(*)