TRIBUNKALTARA.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Sepanjang tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN sukses membukukan realisasi penyerapan anggaran hingga mencapai 95,73 persen.
Capaian tersebut dilaporkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Laporan ini menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
"Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000," ungkap Menteri Nusron di depan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Dalam perjalanannya, pagu anggaran tersebut dinilai optimal berkat adanya kebijakan relaksasi blokir anggaran dalam dua tahapan di tengah efisiensi pemerintah.
Anggaran yang terserap ini dialokasikan secara strategis untuk memperkuat layanan pertanahan dan mendukung kesejahteraan pegawai.
Menteri Nusron merinci, pada tahap pertama, anggaran sebesar Rp766,4 billion digunakan untuk membiayai belanja pegawai non-ASN yang beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Tahap pertama Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap dua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertahanan dan ruang, sarana prasarana, dan dukungan manajemen PNBP," jelas Menteri Nusron.
Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian jadi Prioritas Pemerintah
Sepanjang tahun 2025, kementerian juga tercatat memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp490,2 miliar, serta suntikan dana hibah dalam negeri senilai Rp12,79 miliar dan hibah luar negeri sebesar Rp22,60 miliar.
Merespons capaian tersebut, Komisi II DPR RI mengapresiasi laporan yang disampaikan.
Pihak parlemen juga memberikan catatan agar Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara di masa mendatang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI selaku pimpinan rapat, Zulfikar Arse Sadikin, meminta agar orientasi penggunaan anggaran ke depan harus semakin berdampak nyata bagi masyarakat luas.
"Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme check and balance guna mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, dan kerugian negara. Terutama pada program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegas Zulfikar.
(adv)
