TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pengadaan barang dan jasa pemerintah kini tidak boleh lagi sekadar dipandang sebagai rutinitas administratif demi memenuhi regulasi.
Instrumen ini harus bertransformasi menjadi daya dorong strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik dan pembangunan daerah.
Esensi tersebut menjadi benang merah dalam podcast kolaboratif yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat bersama Tribun Pontianak, Selasa 14 Juli 2026.
Mengusung tema “Beyond Compliance: Pengadaan Berdampak melalui SDM Profesional dan Berintegritas”, dialog interaktif dipandu oleh Host Tribun Pontianak, Jovanka.
Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Suharti, serta Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat Windy Prihastari.
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Suharti, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi memang menjadi syarat mutlak, tetapi orientasi pengadaan tidak boleh berhenti di atas kertas.
Pengadaan barang dan jasa harus didesain sejak awal perencanaan untuk menggerakkan roda ekonomi, mendukung produk dalam negeri, serta membuka lapangan pekerjaan.
Baca juga: ASN Pontianak Dilarang Pakai LPG 3 Kg, Dorong Subsidi Tepat Sasaran
“Pengadaan barang dan jasa memang harus patuh terhadap regulasi. Namun lebih dari itu, pengadaan harus dipandang sebagai instrumen strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu menghasilkan manfaat yang lebih luas,” ujar Suharti.
Ia menyayangkan jika masih ada pihak yang mempersempit makna pengadaan sebatas proses teknis tender atau sekadar belanja via katalog elektronik (e-katalog).
Fokus yang terlalu administratif dinilai membuat esensi besar pengadaan untuk menyejahterakan masyarakat menjadi terabaikan.
“Kalau orientasinya hanya administrasi, kita kehilangan tujuan besarnya. Padahal pengadaan bisa menjadi motor penggerak pembangunan daerah, mendorong UMKM berkembang, membuka lapangan kerja, hingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi,” katanya.
Menghadapi era transformasi digital, Suharti mengingatkan bahwa sektor pengadaan merupakan pionir digitalisasi di lingkungan instansi pemerintah.
Oleh sebab itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkecimpung di bidang ini dituntut memiliki literasi digital yang tinggi, terlebih dengan mulainya pengembangan sistem pengadaan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Pemerintah mulai mengembangkan sistem pengadaan yang memanfaatkan AI. Artinya, dibutuhkan data yang berkualitas dan ASN yang memiliki kemampuan digital, kompetensi manajerial, serta integritas yang kuat,” jelasnya.
Suharti juga mengapresiasi langkah progresif BPSDM Kalbar yang telah mendesain program pengembangan kapasitas ASN secara komprehensif, tidak hanya mencakup kemampuan teknis tetapi juga kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan komunikasi.
Ia pun mengingatkan pentingnya peran kepala daerah untuk memelopori transparansi, salah satunya lewat pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang bisa diakses langsung oleh masyarakat.
“Kepala daerah harus menjadi teladan dalam integritas dan transparansi. Masyarakat juga dapat mengawasi melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sehingga penyedia maupun masyarakat mengetahui rencana pengadaan pemerintah secara terbuka,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menyatakan bahwa peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur merupakan salah satu program prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan.
Sebagai wujud keseriusan tersebut, Kalimantan Barat kini telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
“Pak Gubernur menjadikan pengembangan kompetensi ASN sebagai prioritas. Kalimantan Barat juga siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan PKN II Nasional. Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia aparatur,” tutur Windy.
Windy menjelaskan, BPSDM Kalbar berkomitmen membentuk karakter ASN yang adaptif, inovatif, dan memegang teguh nilai-nilai ASN BerAKHLAK.
ASN diharapkan tidak hanya fokus menyelesaikan tugas rutin, melainkan selalu melahirkan terobosan baru dalam pelayanan publik. Salah satu bukti konkret inovasi yang diinisiasi BPSDM Kalbar adalah lahirnya program 13 Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Kami ingin setiap pekerjaan yang dilakukan ASN selalu disertai inovasi yang mampu menjawab permasalahan. ASN harus bekerja tidak hanya selesai, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Windy. (*)
