TRIBUNNEWS.COM - Dugaan kelalaian dalam penerapan prosedur pengendalian infeksi di sebuah rumah sakit pemerintah di Karachi, Pakistan, memicu wabah HIV yang menginfeksi sedikitnya 130 orang, mayoritas merupakan anak-anak.
Kasus ini menjadi perhatian setelah hasil penyelidikan pemerintah mengungkap berbagai pelanggaran dalam standar keselamatan pasien, mulai dari ketidakpatuhan terhadap protokol pencegahan infeksi hingga penanganan alat medis yang tidak sesuai prosedur.
Dilansir Al Jazeera, lebih dari 10.500 warga telah menjalani pemeriksaan HIV di sekitar Rumah Sakit Kulsum Bai Valika (KBV), fasilitas kesehatan yang dikelola Sindh Employees' Social Security Institution (SESSI).
Hasil skrining menunjukkan 120 orang dinyatakan positif HIV.
Pemeriksaan lanjutan di fasilitas SESSI lainnya di kawasan Landhi menemukan 10 kasus tambahan, sehingga jumlah pasien yang terkonfirmasi mencapai sedikitnya 130 orang.
Pemerintah Provinsi Sindh kemudian membentuk dua tim penyelidikan internal untuk mengusut penyebab munculnya klaster penularan HIV tersebut.
Hasil investigasi mengungkap adanya dugaan pelanggaran serius dalam penerapan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Kulsum Bai Valika (KBV).
Temuan itu menunjukkan standar keselamatan pasien tidak dijalankan secara optimal.
Sejumlah pelanggaran yang ditemukan antara lain ketidakpatuhan terhadap protokol pencegahan infeksi, penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tidak memadai, serta penanganan jarum suntik sekali pakai yang tidak sesuai prosedur.
Baca juga: DPD RI Desak Kemenkes Segera Percepat Pengadaan Reagen Deteksi HIV pada Bayi
Laporan penyelidikan kedua yang disampaikan kepada ombudsman Provinsi Sindh pada 19 Juni 2026 juga mengonfirmasi 78 kasus infeksi HIV dan enam kematian.
Tim investigasi turut menyoroti adanya kegagalan administrasi dan lemahnya pengawasan internal yang diduga memperparah penyebaran kasus.
Menindaklanjuti temuan tersebut, sebanyak 37 dokter dan tenaga kesehatan telah menerima surat peringatan untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Pemerintah Pakistan menyatakan akan menjatuhkan sanksi administratif hingga membawa kasus ini ke ranah pidana apabila penyelidikan membuktikan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan penularan HIV.
Dokter umum yang bertugas di IGD RS PKU Muhammadiyah Delanggu, dr Ahmad Isa Wijaya turut menyoroti kasus di Pakistan.
Isa menilai wabah HIV di Pakistan tidak semata-mata menunjukkan tingginya penularan HIV, tetapi lebih mencerminkan kegagalan sistem pelayanan kesehatan dalam menerapkan standar pengendalian infeksi.
Menurut Isa, temuan penyelidikan pemerintah mengarah pada persoalan mendasar berupa lemahnya pengawasan terhadap prosedur keselamatan pasien di fasilitas kesehatan.
Ia menilai persoalan utama dalam kasus tersebut bukan sekadar dugaan penggunaan ulang jarum suntik, melainkan lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan kesehatan.
"Kalau di Pakistan, kelalaiannya lebih ke lemahnya sistem pengawasan fasilitas kesehatan pemerintah. Makanya kasus ini kemudian diperiksa kembali oleh lembaga otonom SESSI," ujarnya.
Isa menjelaskan HIV secara umum dapat menular melalui dua jalur utama, yakni penularan klinis dan nonklinis.
Baca juga: RS Pakistan di pusat wabah HIV pada anak tertangkap kamera menggunakan jarum suntik bekas
Penularan klinis terjadi akibat tindakan medis yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti penggunaan alat kesehatan yang tidak steril atau prosedur pengendalian infeksi yang tidak dijalankan dengan baik.
Sementara itu, penularan nonklinis lebih banyak terjadi melalui hubungan seksual berisiko maupun penggunaan jarum suntik secara bergantian pada pengguna narkotika suntik.
Menurut Isa, kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi di Indonesia.
"Kalau melihat kondisi di Indonesia, peningkatan HIV lebih banyak berasal dari penularan nonklinis. Jadi konteksnya berbeda dengan kasus di Pakistan," katanya.
Dalam praktik sehari-hari, Isa mengaku lebih sering menangani pasien dengan infeksi menular seksual (IMS) seperti gonore dan sifilis dibandingkan HIV.
"Selama jadi dokter, saya lebih sering menangani gonore dan sifilis. HIV memang relatif lebih jarang saya temui secara langsung, tetapi berdasarkan data jumlah penderitanya memang meningkat," ujarnya.
Wabah di Rumah Sakit Kulsum Bai Valika (KBV) bukan menjadi kasus pertama yang mengguncang Provinsi Sindh.
Al Jazeera melaporkan WHO dan UNAIDS sebelumnya telah menempatkan Pakistan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan epidemi HIV tercepat di kawasan Mediterania Timur.
Dalam kurun waktu 15 tahun, infeksi HIV tahunan meningkat sekitar 200 persen, dari sekitar 16.000 kasus pada 2010 menjadi 48.000 kasus pada 2024.
WHO dan UNAIDS juga memperkirakan sekitar 350.000 orang hidup dengan HIV di Pakistan.
Namun, hampir 80 persen di antaranya belum mengetahui status infeksinya sehingga berpotensi memperbesar penularan.
Peningkatan kasus juga terjadi pada kelompok anak.
Jumlah anak usia 0-14 tahun yang hidup dengan HIV terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu perhatian utama otoritas kesehatan setempat.
Baca juga: Wabah HIV: 331 Anak Terinfeksi di Pakistan, Diduga Karena Jarum Suntik Tak Steril di RS Pemerintah
Meski pola penularan HIV di Indonesia berbeda dengan kasus di Pakistan, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan deteksi dini, memperluas akses pengobatan, dan menghapus stigma terhadap orang dengan HIV.
Kementerian Kesehatan RI memperkirakan prevalensi HIV di Indonesia mencapai 0,7 persen atau sekitar 1,96 juta orang.
Namun hingga 2025, baru sekitar 564 ribu orang yang berhasil teridentifikasi sebagai orang dengan HIV (ODHIV).
Dari jumlah tersebut, 385.472 orang telah mengetahui statusnya, 259.719 orang menjalani terapi antiretroviral (ARV), dan 144.747 orang telah mencapai supresi virus.
Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengatakan capaian tersebut masih harus ditingkatkan agar Indonesia dapat memenuhi target Ending AIDS 2030 melalui strategi Triple 95, yakni 95 persen ODHIV mengetahui statusnya, 95 persen menjalani pengobatan, dan 95 persen yang menjalani terapi berhasil mencapai supresi virus.
Baca juga: Layanan HIV Banyak Terhenti, Komunitas Sebut 3 Kelompok Rentan Terdampak
Selain memperluas deteksi dan pengobatan, pemerintah juga berupaya menghapus stigma yang masih menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
"Stigma adalah salah satu disrupsi terbesar dalam penanggulangan HIV. Banyak yang takut datang ke layanan karena khawatir diketahui lingkungan atau tempat kerja. Penanggulangan HIV hanya bisa berhasil bila masyarakat menerima, mendukung, dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal," kata Dante dalam peringatan Hari AIDS Sedunia 2025.
Ke depan, Kementerian Kesehatan berkomitmen memperkuat surveilans, memperluas akses terapi antiretroviral, memastikan ketersediaan obat, serta meningkatkan edukasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mencapai eliminasi HIV pada 2030.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
