TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan bahwa kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah bukan menjadi solusi utama bagi sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.
Sebaliknya, ia meminta seluruh sekolah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan, inovasi pembelajaran, hingga strategi menarik minat masyarakat agar kepercayaan terhadap sekolah negeri semakin meningkat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul masih adanya dua sekolah dasar negeri di Kabupaten Magelang yang mengalami krisis peserta didik, yakni SD Negeri Soka 2 di Desa Ngargosoko, Kecamatan Srumbung, dan SD Negeri Blongkeng 3 di Kecamatan Ngluwar.
Grengseng mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini menjadi beban masyarakat ketika menyekolahkan anak.
"Regrouping bukan menjadi jalan keluar pertama. Yang paling penting adalah bagaimana sekolah melakukan evaluasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat sehingga minat untuk bersekolah kembali meningkat," ujar Grengseng.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang telah meluncurkan sejumlah program untuk mendorong minat masyarakat bersekolah. Salah satunya melalui pemberian bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri.
"Selama ini banyak orang tua sudah terbebani sejak awal karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli seragam sebelum anak masuk sekolah. Sekarang pemerintah hadir melalui program seragam gratis agar beban tersebut berkurang," katanya.
Selain bantuan seragam, Pemkab Magelang juga menyediakan layanan angkutan pelajar gratis di sejumlah wilayah yang telah ditentukan. Biaya transportasi menggunakan angkutan umum tersebut disubsidi oleh pemerintah daerah.
"Kami juga menyiapkan angkutan pelajar yang aman. Pemerintah memberikan subsidi sehingga anak-anak dapat berangkat ke sekolah tanpa menambah beban biaya bagi orang tua," jelasnya.
Grengseng berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah sekaligus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan.
"Harapan kami, orang tua tidak lagi ragu menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan agar akses pendidikan semakin terbuka," ungkapnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, SD Negeri Soka 2 menjadi salah satu sekolah yang paling terdampak penurunan jumlah peserta didik. Saat ini sekolah tersebut hanya memiliki dua siswa aktif, yakni Reyandita Keisha Zahra yang duduk di kelas V dan Rama Dava Saputra di kelas VI.
Guru Kelas V SD Negeri Soka 2, Pranta Susiyanta, mengatakan penurunan jumlah siswa sudah berlangsung cukup lama dan salah satunya dipengaruhi munculnya wacana regrouping sejak 2015.
"Sejak tahun 2015 sebenarnya sudah ada wacana regrouping dari Dinas Pendidikan. Namun saat itu tidak jadi dilaksanakan. Meski demikian, informasi tersebut telanjur berkembang di masyarakat," jelas Pranta.
Menurutnya, sejak munculnya wacana tersebut, banyak orang tua menjadi ragu menyekolahkan anaknya di SD Negeri Soka 2 karena khawatir sekolah akan ditutup.
"Setiap tahun jumlah siswa baru terus menurun. Adanya isu regrouping dan rencana penutupan sekolah membuat masyarakat semakin ragu memilih sekolah ini," katanya.
Ia menambahkan, keberadaan beberapa sekolah lain di sekitar Desa Ngargosoko juga menjadi faktor persaingan dalam penerimaan peserta didik. Di wilayah tersebut terdapat SD Negeri Soka 1, SD Negeri Soka 2, SD Islam Al Umar Ngargosoko, serta MI Ma'arif Gedangan Ngargosoko.
Meski demikian, Pranta berharap sekolah tempatnya mengabdi tetap dapat dipertahankan.
"Kalau dari hati kecil tentu kami ingin SD Negeri Soka 2 tetap bertahan. Tetapi kalau memang nantinya harus diregrouping, kami juga akan mengikuti kebijakan pemerintah. Yang jelas kami menunggu arahan dari Dinas Pendidikan," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Magelang memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik. Evaluasi tersebut tidak hanya mempertimbangkan jumlah siswa, tetapi juga akses pendidikan, kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan agar setiap anak tetap memperoleh hak belajar yang optimal.
