TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Komisi B DPRD Sumatera Utara merespons beberapa langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pertamina Patra Niaga dalam mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah SPBU.
Meski kondisi mulai kembali normal, DPRD meminta Pertamina menjaga stabilitas pasokan dan distribusi agar kejadian serupa tidak terulang.
Beberapa SPBU mulai normal lancar di antaranya di SPBU Amir Hamzah, SPBU Yos Sudarso, SPBU Merak Jingga, Jumat (17/7/2026)
Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Hariyanto, mengatakan seluruh pihak telah bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM beberapa waktu lalu.
"Kami mengapresiasi semua pihak yang telah bergerak cepat mendengar aspirasi masyarakat. Apresiasi juga kepada Pemprov Sumut yang sigap merespons persoalan ini.
Harapannya, kondisi ini terus dipantau sehingga antrean panjang BBM tidak terjadi lagi," ujarnya kepada Tribun-Medan.com, Jumat (17/7/2026).
Menurut Hariyanto, Komisi B DPRD Sumut juga telah memanggil seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan distribusi BBM, mulai dari Hiswana Migas Sumut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Kanwil Sumut, hingga Pertamina Patra Niaga.
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menjadi penyebab antrean sekaligus menyusun langkah mitigasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
"Kami sudah berkoordinasi dan meminta penjelasan terkait kendala yang terjadi agar bisa diantisipasi ke depan," katanya.
Berdasarkan hasil pembahasan, lanjut Hariyanto, antrean BBM dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya gangguan distribusi, operasional mobil tangki, hingga meningkatnya permintaan masyarakat selama musim liburan.
Karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga terus melakukan pembenahan, termasuk mempercepat penyelesaian perbaikan fasilitas di Terminal BBM Belawan serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
"Kalau ada kendala, sampaikan secara cepat dan terbuka agar masyarakat tidak resah. Sekarang antrean sudah mulai terurai, tinggal bagaimana stabilitas pasokan ini terus dijaga," ujarnya.
Hariyanto juga mengingatkan agar Pertamina memastikan kebutuhan BBM di Sumatera Utara selalu terpenuhi sehingga tidak memunculkan spekulasi maupun isu liar di tengah masyarakat.
"Pertamina tentu memiliki perhitungan kebutuhan BBM di Sumut. Pastikan kebutuhan itu tercukupi agar tidak muncul berbagai isu yang meresahkan masyarakat," katanya.
Selain itu, menurutnya, Pertamina telah memiliki data mengenai armada distribusi, jumlah mobil tangki, hingga ketersediaan sopir. Karena itu, setiap potensi gangguan seharusnya dapat diantisipasi sejak dini.
"BBM adalah urat nadi perekonomian. Kalau distribusinya terganggu, aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi juga akan ikut terdampak," tegasnya.
Pertamina menargetkan penyaluran kembali normal mulai Kamis (16/7/2026) pukul 00.00 WIB.
Usai meninjau Fuel Terminal Medan Labuhan, rombongan Pemprov Sumut, Pemko Medan, DPR melanjutkan pemantauan ke SPBU di Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia, untuk memastikan distribusi mulai berjalan normal di tingkat lapangan.
"Pemko Medan menegaskan akan terus mengawal proses normalisasi distribusi BBM melalui koordinasi dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan hingga pasokan benar-benar kembali stabil," kata Wakil Wali Kota, Zakiyuddin.
Baca juga: Awal Mula Kecelakaan di Sibolangit, Penjelasan Dirlantas Polda Sumut, Nasib Sopir Truk dan 12 Korban
(Dyk/Tribun-Medan.com)