TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menyerukan agar upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, ditingkatkan menjadi Gerakan Nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Seruan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 DNIKS.
Ketua Umum DNIKS, Effendy Choirie atau Gus Choi, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa, sehingga penyelesaiannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Kemiskinan tidak boleh hanya menjadi urusan Kementerian Sosial atau pemerintah semata. Kemiskinan adalah persoalan bangsa,” kata Gus Choi kepada wartawan, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, BUMN, organisasi sosial, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, media massa, lembaga filantropi, hingga masyarakat luas dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Baca juga: Pertamina Patra Niaga Dukung Program Sosial Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Jakarta
“Karena itu, pemberantasannya harus menjadi Gerakan Nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Bila seluruh kekuatan bangsa bersatu, saya optimis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Sejahtera 2045,” ujar Gus Choi.
DNIKS mencatat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total penduduk.
Meski menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh pemangku kepentingan.
Selain menggunakan indikator kemiskinan dari BPS, DNIKS juga menilai pendekatan kemiskinan multidimensi yang dikembangkan UNDP perlu menjadi perhatian.
Pendekatan tersebut melihat kemiskinan tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, perumahan layak, listrik, air bersih, serta kualitas hidup masyarakat.
Menurut DNIKS, kedua pendekatan tersebut tidak perlu dipertentangkan, melainkan dijadikan dasar evaluasi untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagai bagian dari peringatan HUT ke-59, DNIKS mengajak seluruh komponen bangsa membangun Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan melalui lima agenda utama.
Baca juga: 10.467 Desa Sangat Tertinggal Jadi Tantangan Serius Pengentasan Kemiskinan
Yakni memastikan tidak ada warga yang kelaparan dan terlantar, meningkatkan kualitas pendidikan serta keterampilan keluarga miskin, memperluas lapangan kerja dan peluang usaha produktif, memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, filantropi, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan.
Gus Choi menegaskan optimisme bahwa kemiskinan dapat diatasi melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.
"Dengan gotong royong nasional, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan pengelolaan sumber daya yang adil, Indonesia mampu mewujudkan cita-cita konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum serta menghadirkan sejahtera untuk semua,” tandasnya.
