Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik UGM, Prof.Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si menyebut wacana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak merupakan militerisasi arena sipil.

Menurut dia, pelibatan TNI-Polri dalam pengawasan pajak adalah langkah putus asa untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Bukan pelayanan makin baik, tetapi dengan teror

"Jadi ini saya kira langkah langkah desperate  (putus asa) ya untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi yang dilakukan bukan dengan pelayanan yang makin baik, tetapi dengan teror. Orang kan lalu tidak melihat ini semata-mata soal pajak, tetapi ini militerisasi arena-arena sipil," katanya, Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan masyarakat akan dengan senang hati membayar pajak jika pemerintah dapat bertanggung jawab dan transparan. Di samping itu, pembayaran pajak dipermudah.

Pelayanan publik yang semakin baik, ditambah adanya garansi pemanfaatan pajak untuk program yang tepat otomatis meningkatkan kepatuhan pajak.

Pemanfaatannya tidak jelas

Sebagai wajib pajak yang rasional, masyarakat enggan membayar pajak lantaran pemanfaatannya tidak jelas.

"Dan lebih dari itu, ada garansi bahwa pajak yang dikumpulkan oleh rakyat itu digunakan secara bertanggung jawab ya, tidak misalnya dikorupsi atau digunakan secara semena-mena seperti misalnya dalam wujud program-program bombastis, populis yang tidak jelas juntrungannya seperti MBG atau Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Ia menambahkan kebijakan tersebut tidak hanya mengikis kepercayaan publik kepada pemerintah, kebijakan ini justru menimbulkan ketakutan publik.

"Tidak pernah dalam sejarah republik itu kemudian bahkan Soeharto sekalipun, tentara masuk ke semua arena seperti yang terjadi sekarang ini ya. Ini rezim yang jauh lebih buruk dari rezim Soeharto," pungkasnya. (maw)