TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali memproyeksikan pembangunan Sport Center di Kabupaten Bangli menjadi pusat olahraga terbesar dan berstandar internasional di Bali. 

Langkah strategis ini disiapkan mendukung target jangka panjang Bali dalam mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) di masa mendatang. 

Bali membidik menjadi tuan rumah ajang multi event empat tahunan ini yaitu PON XXIV/2036.

Ketua Umum KONI Provinsi Bali, Nyoman Giri Prasta mengungkapkan, pengembangan fasilitas olahraga di Bangli merupakan bagian dari arahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. 

Baca juga: Target 5 Besar PON 2028, Ketum KONI Bali Tegaskan Olahraga Bebas Intervensi Politik

“Kalau yang ada di Kabupaten Bangli, arahan dari pada Pak Gubernur Bali adalah itu akan menjadi salah satunya sport center untuk Provinsi Bali,” ujar Giri Prasta saat pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (21/7). 

Pada PON XXII/2028 tuan rumah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan DKI Jakarta sebagai provinsi pendukung. 

Sedangkan Provinsi Lampung dan Banten ditetapkan sebagai tuan rumah bersama PON XXIII/2032.

“Karena kami menginginkan dan berharap sekali, setelah nanti ada PON NTB-NTT ini, sudah pasti akan ada Lampung dan Banten. Dan kami berharap next kemudian kami akan ajukan. Dan kami akan usulkan bahwa PON itu biar pernah ada di Bali,” tegas Giri Prasta yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali.

Giri Prasta mengungkapkan Sport Center di Bangli diprioritaskan menjadi arena olahraga terbesar di Bali. Pembangunan infrastruktur ini dirancang guna memenuhi kelayakan penyelenggaraan ajang olahraga tingkat nasional maupun internasional. 

Giri Prasta menegaskan, pembenahan dan pembangunan berbagai venue olahraga di Bali bermuara pada kesiapan daerah tersebut untuk memfasilitasi PON di masa depan.

Ia menjelaskan komitmen proyek ini telah berjalan sejak ia menjabat sebagai Bupati Badung. Di mana kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung memberikan bantuan dana hingga puluhan miliar rupiah.

“Karena ketika saya menjadi Bupati Badung, kami mendukung penuh sekali Sport Center yang ada di Bangli. Bahkan tidak segan-segan kita dari Kabupaten Badung sampai membantu Rp 30 miliar lebih terkait masalah ini. Semoga rancangan venue-venue yang berstandar internasional ini memang bisa kita laksanakan di Bali,” tambahnya.

Untuk memastikan kualitas sarana pendukung, KONI Bali juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota lain. 

Salah satu contohnya pendampingan pengurus cabang olahraga (Cabor) Akuatik terhadap pembangunan venue renang olimpik di Kabupaten Gianyar agar sesuai standar internasional. 

Selain pembangunan di Bangli, kawasan bersejarah GOR Ngurah Rai di Kota Denpasar juga dipastikan masuk dalam agenda prioritas penataan sebelum tahun 2029.

“Kalau Ngurah Rai ini adalah merupakan ikon sejarah kita. Dan kami pastikan untuk mengusulkan kepada Bapak Gubernur agar dijadikan prioritas dan termasuk penataan wilayah yang ada di Bali, khususnya ada di Kota Denpasar,” kata Giri Prasta.

Giri Prasta memaparkan konsep penataan GOR Ngurah Rai akan mencakup pembaruan fasilitas secara menyeluruh, di antaranya lapangan dengan tatanan standar internasional yang dipagari kawat di area luar, lintasan lari delapan lajur, Pembangunan outlet-outlet UMKM/komersial di sekeliling lintasan untuk kenyamanan masyarakat dan tribun keliling yang dibangun di atas area outlet, beserta penataan area dalam dan luar kawasan.

Menanggapi anggapan mengenai kemiripan konsep penataan tersebut dengan Jakarta International Stadium (JIS), Giri Prasta menegaskan fokus utama pembangunan tersebut. 

“Bukan mirip JIS. Yang penting tempatnya representatif dan bisa dipergunakan sebagai standar internasional,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dukungannya terhadap para atlet yang sedang bersiap tanding pada Porprov 2027 yang akan digelar di Kabupaten Buleleng. 

“Saya minta pembinaan atlet lebih serius dilakukan, baik kesiapan fisik, strategi dan terutama kesehatan. Apabila semua itu sudah dimiliki, maka saya yakin semua atlet akan bertanding dengan fokus, dan berupaya memberikan yang terbaik untuk tanah kelahirannya,” ungkap Koster saat membuka Rakerprov KONI Bali 2026.

Rakerprov bertujuan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja serta memantapkan program kerja Tahun 2026 serta hal lain yang diperlukan untuk perkembangan prestasi olahraga di Bali. 

Diharapkan Rakerprov dapat menghasilkan gagasan atau ide-ide yang lebih baik untuk program kerja KONI dan cabang olahraga tahun 2026 dan tahun 2027.

Koster juga menitipkan pesan agar seluruh atlet Bali yang berkompetisi dan berlaga di Porprov 2027 dan PON XXII/2028 di NTB-NTT tetap bersemangat dan memberikan yang terbaik untuk Bali. 

Jika sebelumnya menduduki peringkat ke-7 harapannya ke depan semakin meningkat. 

“Khususnya PON mendatang, Bali dapat menduduki posisi ke-5, atau setidaknya tetap bertahan di posisi ke-7,” tegas Koster. 

Gubernur Koster harap mampu melakukan perubahan mulai dari sistem pembinaan, sarana dan prasarana serta pendukung lainnya ke tingkat yang lebih baik. 

“Saya yakin, KONI yang sekarang memiliki komitmen, kerangka berpikir dan cara kerja yang berbeda, sehingga KONI saat ini lebih siap pada tahun ini dan pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya. (sar/ali)

Bebas Intervensi Politik

KONI Provinsi Bali menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 NTB-NTT. 

Meski dihadapkan pada tantangan efisiensi dana dan target berat menembus posisi lima besar, KONI Bali optimistis mampu mencapai prestasi maksimal melalui tata kelola yang terstruktur dan bebas dari kepentingan politik.

Ketua Umum KONI Provinsi Bali, Nyoman Giri Prasta, menyatakan pihaknya tidak ingin menjadikan target tinggi tersebut sebagai beban yang menghambat pergerakan organisasi. 

“Kami tidak akan pernah berpikir tentang beban berat yang kami pikul. Karena kami ini sudah punya prinsip, KONI Provinsi Bali dan KONI kabupaten/kota ini sudah siap untuk melangkah bersama membangun olahraga khususnya di Provinsi Bali,” kata Giri Prasta, Selasa 21 Juli 2026.

Giri Prasta menjelaskan langkah awal difokuskan pada pembenahan tatanan kompetisi di tingkat daerah, seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), agar tidak lagi memunculkan persoalan teknis maupun administrasi. 

Porprov direncanakan menjadi ajang penyaringan atlet berkualitas yang diproyeksikan menuju PON 2028.

Untuk mendukung kelancaran ajang tersebut, KONI Bali akan membentuk tim kecil yang melibatkan pengurus KONI kabupaten/kota. 

Tim ini bertugas memastikan atlet-atlet Bali berskala internasional tetap dapat berlaga dan berkembang melalui mekanisme Porprov. 

Selain itu, Giri Prasta menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas iklim olahraga daerah dari potensi kecurangan maupun intervensi politik. 

“Tatanan ini kami akan tutup celah, tidak ada sama sekali kepentingan politik di dalamnya. Murni adalah insan olahraga,” tegasnya.

Ia mencontohkan, praktik tidak sehat seperti aksi boikot daerah tertentu terhadap cabang olahraga tertentu demi menghindari dominasi atlet unggulan tidak boleh terjadi. 

Pengurus cabang olahraga (cabor) di tingkat kabupaten/kota pun diwajibkan mengambil sikap tegas jika menemukan indikasi semacam itu.

Menghadapi Babak Kualifikasi (BK) PON yang dijadwalkan pada 2027, KONI Bali mewajibkan pelaksanaan Pusat Latihan Daerah (Pelatda) dan Pelatnas secara matang agar kontingen siap sejak dini. 

Terkait kendala dan estimasi besaran anggaran untuk persiapan tahun 2027, Giri Prasta membeberkan usulan nilai nominal baru akan diserahkan kepada Gubernur Bali setelah penyusunan program kerja rinci oleh tim kecil selesai.

“Kalau berbicara masalah usulan, tentunya kami akan menyampaikan dulu program kerja. Berdasarkan program kerja ini, baru kita bisa menyampaikan usulan. Nanti sebelum pembahasan ini, apalagi pada saat pembahasan rancangan APBD ini, kami KONI Bali sudah siap untuk sedetail mungkin sampai ke zero digit,” jelasnya.

Giri Prasta juga menjamin transparansi penuh dalam penggunaan dana hibah olahraga demi menjaga akuntabilitas lembaga. 

“Sekali lagi, kami pengurus KONI Bali ini, Rp 1.000 pun anggaran PON ini akan kami pertanggungjawabkan dengan bagus. Karena kami punya prinsip cara melawan hukum itu gampang, jangan dilanggar,” tandasnya. (sar)