POS-KUPANG.COM, WAINGAPU  - Kabupaten Sumba Timur akan menjadi salah satu venue penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Kota Waingapu, ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan cabang olahraga tenis meja.

Pelaksanaan cabor tenis meja direncanakan di Gedung MPL Waingapu beralamat di Jalan Prof. Yohanes, Prailiu, Kecamatan Kambera.
Untuk memastikan kesiapan venue itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman melakukan kunjungan kerja ke Sumba Timur pada Minggu (19/7).

Di Sumba Timur, Marciano Norman disambut Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali yang diwakili Sekretaris Daerah Umbu Ngadu Ndamu.

Sekda Umbu Ngadu Ndamu menyambut baik kunjungan Ketua Umum KONI. Ia menilai kunjungan itu merupakan dukungan terhadap Sumba Timur sebagai daerah yang ikut berperan dalam pengembangan olahraga nasional. 

Juga memperkuat kesiapan daerah sebagai tuan rumah ajang olahraga empat tahunan yang diikuti seluruh provinsi di Indonesia.

“Kami berkomitmen terus bersinergi dengan KONI dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan PON 2028 melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga serta kesiapan seluruh sektor pendukung,” katanya dalam keterangan yang dikutip pada Selasa (21/7).

Ketua Umum KONI Marciano Norman mengatakan, penunjukan Sumba Timur sebagai salah satu venue PON merupakan momentum untuk menggerakkan ekonomi daerah dan untuk memperkenalkan potensi pariwisata dan budaya yang ada.

Marciano Norman mengatakan, PON yang diselenggarakan di NTT dan NTB harus sukses dalam pengembangan sport tourism. Ia menyampaikan, penyelenggaraan PON akan memberikan dampak positif bagi pariwisata di sektor akomodasi, konsumsi, UMKM dan sektor pendukung lainnya.

“Selain sukses penyelenggaraan, prestasi, administrasi, PON harus sukses perekonomian yang di dalamnya sukses pariwisata,” katanya.

Ia pun berharap pelaku perhotelan, homestay, UMKM, kuliner, transportasi dan sektor jasa lain segera mempersiapkan diri menyambut kedatangan atlet, ofisial dan tamu dari berbagai daerah.

Terkait venue, Marciano mengatakan Gedung MPL Waingapu sudah layak menjadi lokasi pelaksanaan pertandingan tenis meja. Menurutnya, gedung itu cukup baik, para atlet akan merasa senang.

“Saya akan minta Ketum PB PTMSI untuk meninjau dan memberikan masukan kepada tuan rumah untuk menyempurnakan,” ujarnya. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq yang ditemui secara terpisah mengatakan, DPRD Sumba Timur mendukung penyelenggaraan cabang olahraga (cabor) tenis meja dilaksanakan di Kota Waingapu.

Ali Oemar Fadaq mengatakan, pemerintah kabupaten harus menyukseskan penyelenggaraan ajang yang akan diikuti seluruh provinsi di Indonesia ini.

DPRD, kata Ali Oemar Fadaq, siap mendukung dengan merealisasikan pendanaan untuk event nasional yang digelar empat tahun sekali itu.

“Pemerintah harus sukseskan PON ini. Kami siap proses dalam bentuk dukungan dana,” kata Ali Oemar Fadaq,  saat ditemui di Gedung DPRD Sumba Timur.

Ali Oemar Fadaq berharap, pelaksanaan PON ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, perhotelan dan restoran di Sumba Timur. 

Untuk itu, pemerintah daerah, lanjut Ali Oemar Fadaq, perlu menyiapkan berbagai sarana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan PON.

“Pemerintah harus siap dari sekarang dengan melakukan pembenahan di berbagai sarana dan prasarana,” ujar Ali Oemar Fadaq.

Anggota DPRD Sumba Timur lainnya, Umbu Aryad Tunggu Djama mengaku senang karena salah satu cabor pada PON XXII yakni tenis meja, untuk pertama kalinya dilaksanakan di NTT venuenya di Sumba Timur. 

Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan persiapan secara matang. “Pemerintah harus melakukan persiapan secara matang karena ini adalah pekan olahraga nasional,” katanya.

Ia berharap, ke depan, Sumba Timur juga dipilih sebagai tempat pelaksanaan ajang olahraga nasional lainnya.

Politisi Partai Golkar yang juga Ketua HIPMI Sumba Timur ini mengatakan, untuk menyukseskan PON tersebut, pihaknya tengah mendata pelaku UMKM untuk beri dukungan agar event ini dapat memberikan manfaat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Open Tournament Billiard 

Racel Billiard Club (RBC) menggelar Open Tournament RBC NTT 2026. Kejuaraan yang diikuti ratusan atlet dan pehobi biliar dari sejumlah kabupaten di NTT itu menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial jelang PON XXII 2028, yang berlangsung di Plaza Perizinan, Kabupaten Belu, Selasa (21/7). 

Pembukaan turnamen dihadiri Ketua DPRD Belu yang juga Ketua KONI Kabupaten Belu, Febi Djuang, Asisten I Setda Belu Drs. Nikolaus Umbu K. Birri yang mewakili Bupati Belu, jajaran pengurus POBSI NTT dan POBSI Belu, serta puluhan peserta dari berbagai daerah.

Sekretaris POBSI NTT, Yoseph Pito Atu, mengatakan, penyelenggaraan turnamen merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk mendorong perkembangan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Yoseph Pito Atu, selain menjadi wadah kompetisi, kejuaraan tersebut bertujuan mempererat hubungan antaratlet, meningkatkan kualitas permainan, sekaligus menjaring atlet-atlet muda yang berpotensi mengharumkan nama daerah.

"Melalui turnamen ini kami ingin memberikan ruang bagi para atlet dan pehobi biliar untuk mengasah kemampuan sekaligus memperluas pembinaan olahraga biliar di NTT," ujar Yoseph Pito Atu, yang juga pembina RBC NTT. 

Yoseph Pito Atu menjelaskan, Open Tournament RBC NTT berlangsung pada 21-25 Juli 2026 dan terbuka bagi masyarakat umum, pehobi maupun atlet dari seluruh wilayah NTT. Turnamen mempertandingkan kategori dewasa, ladies, serta kelompok usia di bawah 15 tahun (U-15). Panitia menyiapkan total hadiah sebesar Rp35 juta sebagai bentuk apresiasi bagi para juara.

Yoseph Pito Atu juga mengatakan turnamen ini merupakan penyelenggaraan perdana di Kabupaten Belu yang diikuti peserta dari Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Alor, Kupang hingga Labuan Bajo.

Yoseph Pito Atu berharap kompetisi tersebut mampu melahirkan atlet-atlet baru yang nantinya dapat memperkuat kontingen NTT pada berbagai kejuaraan tingkat nasional. "Belu memiliki banyak atlet biliar berbakat. Kami berharap turnamen ini menjadi momentum untuk menemukan potensi-potensi baru sekaligus meningkatkan prestasi atlet yang sudah ada," kata Yoseph Pito Atu.

Ketua DPRD Belu yang juga Ketua KONI Kabupaten Belu, Febi Juang, menyambut baik pelaksanaan turnamen tersebut. Ia menilai kegiatan seperti ini penting untuk membangun budaya olahraga yang sehat sekaligus meningkatkan prestasi atlet daerah.

"Terima kasih kepada panitia yang telah menghadirkan turnamen ini di Belu. Saya berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan kompetisi ini sebagai ajang meningkatkan kemampuan," ujar Yoseph Pito Atu.

Sementara itu, Asisten I Setda Belu Drs. Nikolaus Umbu K. Birri secara resmi membuka turnamen. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Belu akan terus mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi pembinaan generasi muda.

"Turnamen ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mempererat persaudaraan antaratlet dari berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Belu mendukung penuh kegiatan ini dan berharap dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan," kata Nikolaus Umbu Birri.

Nikolaus Umbu Birri menjelaskan, Open Tournament RBC NTT dijadwalkan berlangsung hingga 25 Juli 2026 dengan mempertandingkan puluhan atlet dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk memperebutkan gelar juara dan total hadiah senilai Rp35 juta.

Selama turnament ini juga dilibatkan ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Belu. (gus)

Siapkan 24 Cabor 

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTT menyebut penggunaan skema gotong royong demi mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT Alfons Theodorus mengatakan, arahan Ketua KONI NTT Melki Laka Lena mendorong penyelenggaraan PON XXII dengan kolaborasi, termasuk dari sisi anggaran. 

"APBN ini kan mengalami relaksasi cukup tajam, kita di Provinsi juga, termasuk Kabupaten. Jadi yang bisa diselesaikan adalah skema gotong royong," kata Alfons Theodorus, Selasa (21/7). 
Sehingga, kata Alfons Theodoru , Pemerintah akan membentuk Peraturan Daerah atau Perda yang didalamnya memuat penyelenggaraan PON. Dalam draft yang sudah disusun, pihaknya telah membagi cabang olahraga (cabor) pada 14 daerah di NTT. 

Setiap daerah mendapat kuota berbeda dari masing-masing cabor dirancang. Belasan cabor tersebar di Timor, Flores dan Sumba. Setidaknya ada 24 cabor yang kemungkinan dimainkan di NTT dalam PON mendatang. 

"Cabor ini main di kabupaten mana, terbentuk dalam Perda penyelenggaraan PON di kabupaten. Dasar itu teman-teman menyiapkan uang setara multi years," kata Alfons Theodorus. 

Alfons Theodorus mengaku, itu merupakan maksud skema gotong royong yang diarahkan Ketua KONI sekaligus Gubernur NTT Melki Laka Lena. Ia mengatakan, secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk PON 2028 hampir Rp 1 triliun. "Jangan diinterpretasikan bahwa itu murni semua dari APBD I. Itu salah," kata Alfons Theodorus. 

Selain menyiapkan rencana penggunaan APBD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTT, langkah lain yang ditempuh adalah berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

Di Kemenpora, kata Alfons Theodorus, pihaknya mengajukan proposal dan menjelaskan semua kebutuhan penyelenggaraan PON. Kebutuhan dalam pelaksanaan olahraga nasional itu cukup banyak dari perlengkapan hingga upacara.  

"Perlengkapan, honorarium, konsumsi, akomodasi, bidang keabsahan, hakim, sampai kepada kesehatan, upacara seremoni," kata Alfons Theodorus. 

Namun, Alfons Theodorus mengaku, koordinasi dengan Kemenpora ini perlu dilakukan antisipasi jika kebutuhan yang diajukan tidak semua dipenuhi oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.  

"Itulah yang membuat skema kolaborasi efisiensi efektif ini yang harus kita dorong," kata Alfons Theodorus. (dim/gus/fan) 

Jangan Menjadi Beban Daerah 

DPRD NTT mendorong pembiayaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 dilakukan secara kolaboratif.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo  saat diwawancarai Pos Kupang, Selasa (21/7) mengatakan, PON merupakan agenda nasional sehingga pemerintah pusat harus memberikan dukungan nyata melalui APBN maupun kementerian terkait agar beban APBD daerah tidak terlalu besar.

“Kita mendorong agar pembiayaan PON dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dunia usaha, sponsor, hingga berbagai sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan,” kata Winston Rondo.

Winston Rondo menyebut, penyelenggaraan PON 2028 harus dimaknai sebagai momentum membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur, bukan sekadar mengejar prestasi atau perolehan medali.

Menurut Winston Rondo, keberhasilan PON tidak hanya diukur dari kemeriahan pelaksanaan maupun jumlah medali yang diraih kontingen NTT, tetapi juga dari manfaat jangka panjang yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur olahraga, sistem pembinaan atlet, dan lahirnya budaya olahraga yang kuat.

"PON 2028 harus kita maknai lebih dari sekadar mengejar medali. Ini adalah kesempatan membangun ekosistem olahraga NTT yang sehat, melahirkan generasi muda yang unggul, sekaligus meninggalkan warisan berupa infrastruktur, sistem pembinaan, dan budaya olahraga yang akan dinikmati anak-anak NTT jauh setelah api PON padam," ucap Winston Rondo.

Terkait kebutuhan anggaran sebesar Rp823 miliar untuk persiapan PON 2028, Winston Rondo menilai hal tersebut merupakan tantangan mengingat kondisi fiskal Pemerintah Provinsi NTT yang masih terbatas. Kebutuhan anggaran tersebut harus disusun dalam peta jalan pembiayaan yang realistis, bertahap, dan terukur.

Winston Rondo menegaskan agar semangat menjadi tuan rumah PON tidak sampai mengorbankan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur.

"Kami mendukung penuh PON 2028, tetapi dukungan itu harus dibangun di atas perencanaan yang matang dan kemampuan fiskal yang sehat," kata Winston Rondo.

Winston Rondo juga berharap pemerintah segera menyampaikan rincian kebutuhan anggaran kepada DPRD, termasuk pembagian tanggung jawab pendanaan antara Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pelaksanaan, serta sumber pembiayaannya.

Lebih lanjut, Winston Rondo mengatakan, DPRD membutuhkan informasi yang komprehensif mengenai jenis belanja, tahapan pembangunan, prioritas program, hingga skema pembiayaan agar fungsi penganggaran dan pengawasan dapat berjalan secara objektif.

“Dalam aspek pengawasan, DPRD akan mengawal penggunaan anggaran sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah anggaran dibelanjakan. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target kinerja yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutur Winston Rondo.

Selain itu, kata Winston Rondo, pemerintah juga harus menyampaikan laporan berkala mengenai progres fisik maupun keuangan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program. “PON harus menjadi instrumen pembangunan daerah, bukan beban pembangunan daerah," tegas Winston Rondo.

Di sisi lain, Winston Rondo menilai atlet-atlet NTT memiliki semangat dan potensi besar untuk berprestasi pada PON 2028. Namun, ia mengingatkan bahwa prestasi tidak dapat dibangun secara instan menjelang pelaksanaan PON.

“Kami minta agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui penyediaan pelatih berkualitas, fasilitas latihan yang memadai, penerapan sport science, kompetisi rutin, serta peningkatan kesejahteraan atlet,” ucap Winston Rondo.

Winston Rondo juga mengajak seluruh masyarakat memberikan dukungan moral kepada para atlet karena mereka merupakan duta daerah yang membawa nama baik NTT di tingkat nasional.

"Jadikan PON 2028 sebagai panggung untuk membuktikan bahwa putra-putri NTT mampu bersaing di tingkat nasional. Atlet adalah duta daerah. Ketika mereka bertanding, sesungguhnya mereka sedang membawa nama baik seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur," tutup Winston Rondo. (mey)

SBD Inginkan Tiga Cabor 

Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo,  pada, Senin (21/7) mengatakan secara kelembagaan mendukung pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran mensukseskan penyelenggaraan PON NTT-NTB tahun 2028. 

Pihaknya juga telah mengeluarkan rekomendasi mendukung pemerintah Sumba Barat Daya mengusulkan 3 cabang olahraga yakni wushu, angkat besi dan sepak bola putri dapat berlangsung di Sumba Barat Daya.

Rudolf Radu Holo berharap ke depan,  kondisi fiskal daerah ini semakin baik, dengan demikian akan memudahkan pemerintah mengalokasikan anggaran mendukung kelancaran pelaksanaan PON tahun 2028. 

“Sebagai tuan rumah PON 2028, kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik demi mensukseskan PON 2028 ini termasuk kesiapan anggaran,” ujar Rudolf Radu Holo.

Disebutkan Rudolf Radu Holo, saat ini, waktu masih cukup panjang bagi pemerintah untuk mempersiapkan sarana dan prasana mensukseskan pelaksanaan pertandingan tiga cabang olahraga yang diusulkan SBD tersebut. 

Dikatakan Rudolf Radu Holo, persiapan yang baik menjadi salah penilaian tim memutuskan dan nantinya mengambulkan tiga usulan cabang olahraga itu dipertandingkan di Sumba Barat Daya. (pet)