TRIBUNJAMBI.COM – Penataan tempat duduk dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto pada Senin (20/7/2026) sempat menyedot perhatian publik.
Pasalnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk persis di samping Presiden, melainkan berada di barisan sejajar bersama para menteri Kabinet Merah Putih.
Merespons sorotan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan tata letak kursi tersebut murni dirancang untuk mendukung efektivitas penyampaian arahan Presiden Prabowo, mengingat jumlah peserta sidang yang sangat besar.
Qodari menjelaskan format ruangan disesuaikan agar seluruh peserta dapat memandang Presiden Prabowo dengan jelas dari depan, sekaligus memudahkan Kepala Negara menjaga kontak mata saat memaparkan program strategis.
"Posisi duduk pada Sidang Kabinet Paripurna mengikuti format taklimat Presiden kepada seluruh anggota sidang kabinet," ungkap Qodari dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).
"Bukan format rapat yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden berdampingan," ujarnya meluruskan spekulasi yang berkembang.
Ia menjamin pengaturan posisi tersebut sama sekali tidak memengaruhi relasi kepemimpinan maupun tatanan ketatanegaraan.
Dalam skema taklimat tersebut, Wapres hadir mendengarkan pengarahan bersama jajaran menteri lainnya.
Baca juga: Istana Tegur Hotman Paris, Minta Jangan Seret Presiden Prabowo ke Kasus Febrie
Baca juga: Iran Deklarasi Perang Skala Penuh Lawan AS Usai Gencatan Senjata Runtuh
"Pengaturan tempat duduk semata-mata merupakan teknis penyelenggaraan acara, tidak ada perubahan kedudukan ataupun pengurangan peran konstitusional Wakil Presiden," tegas Qodari seperti dilansir Antara.
Penjelasan Qodari tersebut memperkuat keterangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Prasetyo membeberkan bahwa dalam sidang tersebut Presiden Prabowo membutuhkan alat bantu teleprompter untuk memaparkan capaian kerja pemerintah secara mendetail.
"Di situ, karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau saudara-saudara perhatikan, karena banyaknya program itu harus didukung dengan data-data maka beliau menggunakan alat bantu namanya telepromter," ucap Prasetyo dalam konferensi pers, Selasa (21/7/2026).
Prasetyo menegaskan perubahan tata letak tempat duduk tersebut sepenuhnya pertimbangan teknis panggung dan tidak ada hal substantif lain yang perlu dikhawatirkan oleh publik.
"Itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout kalau saudara-saudara kemarin perhatikan Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami, ini hanya masalah kebutuhan teknis semata," imbuhnya.
residen Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada di jalan yang benar dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam upaya menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.
Dalam taklimatnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah bekerja keras untuk menjawab berbagai tantangan bangsa, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Presiden juga menilai capaian pemerintah sejauh ini cukup membanggakan, meskipun masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
“Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai,” ungkap Presiden.
Baca juga: Mendadak Prabowo Panggil Luhut ke Hambalang, Soroti Rupiah dan Situasi Global
Baca juga: Polisi Tanjab Timur Jambi Meninggal di Indekos, Saksi Sebut Jatuh dan Terbentur Tiang Jemuran
Salah satu capaian yang disoroti Presiden adalah keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan. Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, serta mencatat nilai tukar petani tertinggi.
“Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI,” tutur Presiden.
Selain pangan, Presiden juga menyinggung capaian di sektor energi melalui keberhasilan Indonesia menghasilkan B50, yakni solar dengan kandungan 50 persen berbasis kelapa sawit. Menurut Presiden, capaian tersebut memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Presiden mengakui bahwa kebijakan tersebut sempat menghadapi banyak tantangan dan penolakan. Namun, Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus percaya pada kekuatan sendiri dan tidak mudah ditakut-takuti oleh berbagai tekanan.
“Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini, pemimpinnya selalu ditakut-takuti. Supaya kita memimpin dengan ketakutan. Takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan rating agency, takut dengan itu,” ucap Presiden.
Kepala Negara menekankan bahwa arah pembangunan pemerintah bukan didasarkan pada ketakutan, melainkan pada kebutuhan dasar rakyat dan prinsip-prinsip yang diakui dunia. Presiden menyebut agenda pemerintah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang asasi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita, basic menurut pakar-pakar dunia. Basic menurut PBB. Sustainable Development Goals,” ujar Presiden.
Presiden kemudian menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan kelaparan menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan negara. Menurut Presiden, sebagai anggota G20, Indonesia tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kelaparan.
“SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan,” kata Presiden. “Zero hunger. Zero hunger. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa berbagai agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah juga mencakup kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, infrastruktur, serta pengurangan ketimpangan.
“SDG ketiga, good health and well being. Nomor empat, quality education. Lima, gender equality. Enam, clean water. Tujuh, affordable and clean energy. Decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, reduce inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan,” ungkap Presiden.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ragu menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sebaliknya, Presiden menyebut praktik-praktik ilegal seperti illegal mining, perkebunan ilegal, illegal logging, penyelundupan, under-invoicing, dan transfer pricing sebagai hal yang harus diberantas karena merugikan negara.
“Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi. Illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyerundupan, under-invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana,” tegas Presiden.
Baca juga: Daftar 2 Hari Libur Agustus 2026, Tengah dan Akhir Bulan
Baca juga: Semua Komisioner KPU RI Disidang DKPP Soal Kode Etik Terkait Ijazah Jokowi
Baca juga: Profil Singkat 4 Peraih Bintang Adhi Makayasa 2026
