TRIBUNLOMBOK.COM - Desain gedung baru Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi disepakati. 

Bangunan pengganti kantor yang terbakar pada Agustus 2025 ini dirancang mengusung arsitektur khas tiga suku besar NTB Sasak, Samawa, dan Mbojo.

Proses lelang gedung dengan luas total mencapai 9.700 meter persegi ditargetkan mulai November 2026.

Dalam kunjungan Komisi V DPR RI, tim menampilkan tiga alternatif desain kepada Komisi V DPR RI. 

Dari ketiganya, desain nomor dua akhirnya dipilih karena dinilai paling representatif memadukan unsur budaya lokal dengan menonjolkan arsitektur lumbung khas Sasak pada bagian tertentu, sementara bangunan inti mengadopsi bentuk atap rumah adat khas Sumbawa.

Baca juga: Desain Gedung Baru DPRD NTB Disepakati, Dilengkapi Ruang Aspirasi untuk Terima Demonstran

Dua Gedung Utama

Berdasarkan proses perencanaan yang telah berjalan, berikut spesifikasi gedung baru DPRD NTB:

• Luas bangunan: 9.700 meter persegi
• Estimasi waktu konstruksi: 11 bulan
• Gedung A: difungsikan untuk kegiatan rapat paripurna
• Gedung B: difungsikan sebagai kantor anggota dewan
• Bangunan pendukung: beberapa fasilitas tambahan lainnya

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengusulkan penambahan ruang aspirasi khusus untuk menerima para pendemo atau kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke gedung dewan.

Kementerian PU Diminta Percepat DED dan Anggaran

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB segera merampungkan detail engineering desain (DED) beserta kebutuhan anggarannya.

"Tadi masterplan sudah ditentukan, bangunan sudah diperlihatkan, desain sedang dibuat, kami pastikan anggaran pasti ada setelah desain selesai kami atensi khusus ini," kata Lasarus di Mataram, Rabu (22/7/2026).

Strategi Lelang Dini agar Proyek Cepat Rampung

Untuk mempercepat proses pembangunan, Lasarus mengungkapkan bahwa proyek ini akan menempuh mekanisme lelang dini sesuai arahan Kementerian PU. 

Dengan skema ini, begitu tahun anggaran baru dimulai, kontrak proyek bisa langsung diteken dan pengerjaan fisik dapat dimulai sejak awal tahun.

Langkah ini diambil mengingat mendesaknya kebutuhan gedung baru, mengingat para wakil rakyat NTB saat ini masih harus menumpang menggelar rapat paripurna di Kantor Gubernur NTB pascakebakaran gedung lama.

"Ini dilelang dini dulu, supaya nanti setelah anggaran ada langsung kontrak langsung on going bangunan bisa cepat selesai, ini bangunan cuma 11 bulan," ujar Lasarus.

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, Dades Prinandes, merinci bahwa lelang diperkirakan berlangsung pada November 2026, setelah dokumen DED selesai disusun.

"DED kita targetkan selesai di bulan September-Oktober, lelang dini itu dilakukan di tahun anggaran sebelumnya, pengerjaan tahun 2027 lelang di tahun 2026 sehingga awal tahun bisa dikerjakan," jelas Dades.

Konstruksi gedung baru DPRD NTB direncanakan mulai berjalan pada awal 2027, dengan target penyelesaian dalam waktu 11 bulan sejak groundbreaking.

(*)