TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – BPJS Kesehatan secara resmi meluncurkan inisiatif strategis bertajuk TASBIH JKN (Transformasi Awareness dan Sinergi Bersama Insan Dakwah JKN) di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Kamis (23/7/2026).
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesehatan nasional yang selaras dengan visi "Asta Cita" Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengungkapkan bahwa melalui program TASBIH JKN, pihaknya menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta para dai dan da’iyah sebagai mitra strategis atau "Garda JKN".
"Kami menyadari bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendirian dalam mengembangkan program ini. Kerja sama dengan MUI dan para pemuka agama sangat penting agar mereka sendiri tetap sehat dan produktif dalam menyampaikan dakwah kebaikan," ujarnya.
Dukungan penuh juga datang dari Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, K.H. Cholil Nafis. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari maqasid asy-syariah, yaitu hifz an-nafs (menjaga jiwa).
MUI menempatkan diri sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan sodiqul hukumah (mitra pemerintah) dalam menyukseskan program kemaslahatan ini.
"Kami mendorong para pendakwah untuk memasukkan tema kesehatan dalam dakwah mereka. Bahkan, terdapat fatwa yang memperbolehkan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membantu membayarkan iuran JKN bagi masyarakat fakir miskin," jelas K.H. Cholil Nafis.
Ia juga menyoroti besarnya potensi pengembangan JKN berbasis syariah di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal memiliki karakter masyarakat religius.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua MUI NTB, TGH Badrun, memberikan apresiasi tinggi dan mengajak seluruh pengasuh majelis taklim di NTB untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan sebagai bentuk ikhtiar dan gotong royong sesuai prinsip khairunnas anfa'uhum lin-nas (sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain).
Baca juga: Sekda NTB Tekankan Layanan Kesehatan Adalah Hak Dasar, Bukan Mekanisme Pasar
