TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Peran historis Yogyakarta sebagai 'ibu' yang merawat dan menyelamatkan keberlangsungan Republik Indonesia pada masa krisis 1946–1949 kembali ditegaskan.
Nilai pengorbanan yang melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tersebut kini dituntut untuk ditransformasikan ke dalam karakter generasi muda yang berdaya saing global tanpa mencabut akar budaya lokalnya.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Menelusuri Akar Historis UU No 3 Tahun 1950 dalam Merawat Keistimewaan" di SMKN 7 Yogyakarta, Kamis (23/7/2026). Diskusi tersebut menghadirkan pemangku kebijakan, akademisi, serta perwakilan generasi muda.
Pemerhati Keistimewaan dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Hendro Muhaimin, menjelaskan bahwa konstruksi hukum keistimewaan Yogyakarta telah dirumuskan sejak masa perancangan fondasi negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 15 Juli 1945.
Saat itu, Prof Soepomo menegaskan pentingnya negara mengakui keberadaan Zelfbesturende landschappen (daerah Swapraja) dan Volksgemeenschappen (masyarakat adat) yang telah memiliki tata pemerintahan tersendiri.
Gagasan tersebut kemudian mengejawantah dalam Pasal 18B UUD 1945.
"Status Keistimewaan DIY ini bukan hadiah atau pemberian secara cuma-cuma oleh NKRI, melainkan diakui oleh negara," tegas Hendro.
Hendro memaparkan, pengakuan tersebut didasari kepatuhan hukum dan komitmen kebangsaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat serta Kadipaten Pakualaman yang secara sukarela menyatu dengan Republik.
Pengakuan resmi ini diawali melalui Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945, Amanat 5 September 1945, serta Amanat 30 Oktober 1945.
Ketika Indonesia memasuki masa transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke NKRI pada tahun 1950, pemerintah menerbitkan UU No. 3 Tahun 1950.
Meski naskahnya tergolong singkat, hanya terdiri dari 7 pasal dalam 3 halaman, undang-undang ini memuat pengakuan formal pembentukan DIY setingkat provinsi beserta pelimpahan 13 bidang kewenangan awal.
Kekosongan rincian teknis yang berlangsung selama berdekade-dekade pasca-1950 kemudian dijawab secara komprehensif melalui UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK).
Proses panjang ini dinilai melahirkan model demokrasi asimetris, di mana negara menghargai keragaman sejarah dan asal-usul daerah tanpa mengikis persatuan nasional.
Baca juga: Tiga Kabupaten di DIY Diprediksi Masuk Kategori Awas-Siaga Kekeringan, Ini Sebarannya
Paniradya Pati Kaistimewaan DIY, Kurniawan, menekankan pentingnya masyarakat, khususnya generasi muda, memahami rekam jejak pengorbanan Yogyakarta saat Indonesia menghadapi krisis akibat Agresi Militer Belanda pada periode 1946–1949.
Saat ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta, seluruh operasional pemerintahan, fasilitas, hingga pembiayaan pegawai negara ditanggung oleh Kasultanan dan rakyat Yogyakarta.
"Di sanalah Yogyakarta bertindak sebagai 'ibu' yang merawat dan menyelamatkan cabang bayi NKRI yang baru lahir. Kalau 'bayi NKRI' itu tidak dirawat di Jogja pada masa krisis tersebut, cerita Indonesia hari ini mungkin akan berbeda," ujar Kurniawan.
Kurniawan menambahkan, perbedaan utama Keistimewaan DIY dengan Otonomi Khusus di daerah lain terletak pada fondasi histori pergerakan nasionalnya.
Oleh karena itu, substansi keistimewaan tidak boleh direduksi sebatas peninggalan fisik atau fisik bangunan semata, melainkan harus hidup dalam karakter manusianya.
"Keistimewaan DIY ini milik seluruh masyarakat Yogyakarta. Ada istilah bahwa 'Jogja Istimewa orangnya. Unggulnya manusia Jogja, baik dari sisi intelektual, karakter, maupun adabnya, adalah kunci utama dalam merawat Keistimewaan," kata Kurniawan.
Kepala Bidang DP3AP2 Pemda DIY, Zuli Murpuji Astuti, menyatakan bahwa penguatan karakter berbasis budaya lokal menjadi benteng pertahanan utama bagi generasi muda dalam menghadapi arus modernisasi dan keterbukaan informasi di media sosial.
Menurut Zuli, Pemda DIY memosisikan edukasi sejarah dan budaya sebagai bagian dari pemenuhan hak anak atas informasi yang layak dan edukatif.
"Karakter berbasis budaya lokal dan literasi budaya inilah yang menjadi filter alami bagi mereka agar tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi," tuturnya.
Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan antara pemenuhan hak anak dan penanaman kewajiban moral, seperti rasa hormat kepada orang tua, guru, serta kepedulian terhadap pelestarian budaya.
Upaya tersebut dijalankan dengan memegang prinsip utama "Berdaya Saing Global, Berbudaya Lokal" melalui optimasi ruang aspirasi di berbagai wadah partisipasi, seperti Forum Anak, OSIS, Pramuka, dan Karang Taruna.
Muaranya adalah mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada generasi muda tanpa mengabaikan unggah-ungguh (tata krama) serta adab Jawa.
Ketua Forum Anak DIY, Latifah Nur'aini, mengungkapkan bahwa kesadaran akan akar sejarah UU No. 3/1950 dan UUK 2012 secara otomatis menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) di kalangan remaja.
Penguatan identitas tersebut bahkan tercermin dari penamaan organisasi di daerah ini yang khas, yakni Forum Anak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara eksplisit menegaskan keistimewaan wilayahnya.
"Tanggung jawab kita sebagai generasi muda bukan cuma menikmati fasilitas yang ada, melainkan ikut merawat Keistimewaan Jogja," ujar Latifah.
Guna menjangkau generasi Z, Forum Anak DIY mengadopsi strategi edukasi berbasis konten digital interaktif.
Narasi sejarah dan kebudayaan dikemas melalui video pendek, infografis, serta kegiatan eksplorasi cagar budaya seperti program Jogja Heritage dan kunjungan ke museum.
Melalui sinergi antara regulasi historis, komitmen pemerintah daerah, dan keterlibatan aktif generasi muda, Keistimewaan Yogyakarta diharapkan terus berlanjut sebagai pilar penopang keutuhan NKRI. (*)
