TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Kelurahan Lingkas Ujung menilai keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada cepatnya proses pendataan, tetapi juga pada akurasi data yang dihasilkan.

Untuk itu, pemerintah kelurahan mengusulkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) Tarakan melibatkan Ketua RT saat melakukan Pendataan langsung ke masyarakat. Usulan tersebut  disampaikan Lurah Lingkas Ujung, Safrudin, bersama jajaran dalam rapat koordinasi bersama BPS Tarakan pada akhir Juni 2026 lalu.
 
Menurut Safrudin, Ketua RT merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi sosial maupun ekonomi warganya sehingga dapat membantu menghasilkan data yang lebih valid.

Safrudin mengatakan, Kelurahan Lingkas Ujung sejak awal menyatakan siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sebelum petugas turun ke lapangan, koordinasi dengan pemerintah kelurahan telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan Pendataan.

Baca juga: Cerita Petugas Lapangan Sensus Ekonomi di Tana Tidung, Diisengin hingga Dapat Durian Gratis

"Kalau Lingkas Ujung memang kami sudah menerima informasi terkait Sensus Ekonomi ini. Sebelum mereka turun ke lapangan, memang koordinasi ke kelurahan dulu. Dari kelurahan kami men-support kegiatan BPS dalam pendataan, baik terkait desil, bantuan-bantuan, maupun program pemerintah lainnya," ujar Safrudin didampingi Sekretaris Kelurahan Lingkas Ujung, Edy Warsono.

Ia menjelaskan, komunikasi antara BPS dan pemerintah kelurahan selama ini berjalan baik. Bahkan, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemutakhiran data masyarakat akan kembali dibahas dalam rapat koordinasi tersebut.

"Koordinasi tetap berjalan, bahkan besok ada rapat jam 2 di kantor BPS. Banyak yang akan dibahas, masalah desil dan segala macam, termasuk bantuan," katanya.

Menurut Safrudin, pembaruan data menjadi langkah penting agar seluruh program pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat terus berubah sehingga data lama perlu kembali diverifikasi.

Ia mencontohkan masih ditemukan penerima bantuan yang datanya belum diperbarui. Ada warga yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara ada pula warga yang kondisi ekonominya telah membaik namun masih masuk dalam daftar penerima.

Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 di Tarakan Capai 30 Persen, BPS Sebut Masih Ada Warga Tolak Kedatangan Petugas  

"Karena banyak bantuan ini masih mau di-cross check. Bukan tidak percaya, tapi memang harus dicek lagi ke rumah-rumah. Bantuan sekarang harus tepat sasaran," ucapnya.

"Ada yang sudah almarhum tapi masih mendapatkan bantuan. Atau orang yang dulunya memang kategori susah, sekarang statusnya sudah berubah, sudah mapan. Nah, itu pentingnya pendataan. Kalau memang tidak layak lagi, ya bisa diberikan kepada yang benar-benar layak," sambungnya.

Untuk meminimalkan kekeliruan tersebut, Safrudin berharap petugas sensus dapat bekerja bersama ketua RT saat melakukan pendataan di lapangan. Menurutnya, RT menjadi pihak yang paling memahami kondisi riil masyarakat sehingga dapat membantu memverifikasi data.

"Tapi memang usulan kami begini, kalau bisa nanti pendataan itu berkolaborasi. Yang ujung tombaknya memang BPS, tetapi bagian pendataannya harus koordinasi sama RT. Ayo kita jalan sama-sama," ujarnya.

Ia mengungkapkan, usulan tersebut muncul setelah pemerintah kelurahan menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait ketidaktepatan penerima bantuan sosial. Ada warga yang dinilai layak menerima bantuan namun tidak masuk dalam data, sementara warga yang sudah tergolong mampu justru masih menerima bantuan.

"Itu informasi dari warga. Ada yang bilang, 'Kok dia sudah banyak motornya, saya ini janda, suami tidak ada, tapi kami tidak dapat bantuan'. Nah, kalau saya lihat kuncinya memang di pendataan petugasnya," katanya.

Safrudin menilai, keberadaan RT akan sangat membantu petugas sensus dalam memastikan kondisi setiap keluarga. Meski demikian, ia memahami bahwa para Ketua RT juga memiliki aktivitas masing-masing sehingga diperlukan komunikasi yang baik agar proses pendataan berjalan efektif.

"Yang tahu permasalahan itu sebenarnya RT. Memang RT juga punya pekerjaan, tapi tinggal bagaimana mencari celah waktunya. Tergantung komunikasi lagi," ujarnya.

Selain melibatkan Ketua RT, Safrudin juga mengingatkan agar proses pendataan tidak semata-mata mengejar target waktu. Menurutnya, kualitas data jauh lebih penting karena akan menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.

"Untuk Kelurahan Lingkas Ujung memiliki 18 RT dan 4 RW dengan jumlah 2.306 kepala keluarga atau sekitar 8.331 jiwa saat ini, tapi data juga dinamis," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah