Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan menggandeng tokoh masyarakat, akademisi, organisasi profesi, hingga komunitas.

Baca juga: Progres Sensus Ekonomi di Pesawaran 48,42 Persen, Marga Punduh Tertinggi

Komitmen tersebut ditandai dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus Pengukuhan Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 (PPSE26) Provinsi Lampung yang digelar di Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Kamis (23/7/2026).

Dalam sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, ditegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada metodologi pendataan, tetapi juga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, tantangan terbesar pelaksanaan sensus saat ini adalah membangun kepercayaan publik, terutama di kalangan pelaku usaha agar bersedia memberikan data secara benar.

"Sensus Ekonomi ini memiliki tantangan sekaligus peluang. Tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan publik di tengah kekhawatiran para pelaku usaha. Kehadiran para tokoh agama, akademisi, pimpinan organisasi, hingga kelompok referensi di desa seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sangat strategis untuk mengedukasi dan meyakinkan masyarakat bahwa data sensus dijamin kerahasiaannya dan diperuntukkan bagi kemajuan pembangunan," ujar Ganjar.

Gubernur juga menilai data ekonomi yang akurat menjadi kebutuhan penting di tengah berkembangnya ekonomi digital, termasuk pertumbuhan e-commerce dan UMKM berbasis teknologi.

Menurutnya, data yang lengkap dan presisi akan menjadi dasar pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran serta mampu melindungi pelaku usaha lokal.

"Sensus ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen vital untuk merancang masa depan ekonomi Lampung agar lebih inklusif dan berdaya saing," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPS Provinsi Lampung dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung yang diwakili Darussalam sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Kepala BPS Provinsi Lampung Nomor 175 Tahun 2026, sebanyak 18 tokoh dan perwakilan lembaga dikukuhkan sebagai Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung.

Kepala BPS Provinsi Lampung Riswan Prasetyo mengatakan, tantangan terbesar petugas sensus saat ini bukan lagi menemukan unit usaha, melainkan membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan informasi secara jujur.

"Kepercayaan sering kali tumbuh dari figur yang dipercaya masyarakat. Ketika tokoh agama, akademisi, dan pimpinan komunitas mengajak jemaah serta anggotanya, pintu kepercayaan akan terbuka lebar. Kami tidak meminta Bapak/Ibu menjadi petugas sensus, tetapi menjadi penyambung harapan dan penggerak kepercayaan publik," kata Riswan. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)