TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap konsisten mengembangkan konsep kota ramah pejalan kaki atau walkable city.
Hal itu disampaikan Alfred menyusul insiden dugaan persekusi terhadap seorang satpam yang terjadi di kawasan Pelican Crossing, Jalan MH Thamrin, dekat Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Menurut Alfred, insiden tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk semakin memperkuat perlindungan terhadap pejalan kaki di ruang publik.
Ia berharap kejadian tersebut tidak membuat Pemprov DKI kembali mengubah kebijakan dengan mengutamakan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) sebagai solusi utama bagi pejalan kaki.
"Jakarta sedang berbenah menuju usia lima abad. Jangan sampai insiden seperti ini justru membuat Jakarta terkesan tidak memiliki perlindungan terhadap warganya, khususnya pejalan kaki," kata Alfred saat diwawancarai, Jumat (24/7/2026).
Alfred menilai konsep kota ramah pejalan kaki harus tetap dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Menurutnya, keberadaan pelican crossing dan zebra cross merupakan bagian penting dari sistem transportasi perkotaan yang memberikan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang secara aman dan nyaman.
"Kalau Jakarta ingin menjadi kota global dan berbicara tentang walkable city, bagaimana kita memberikan ruang yang beradab bagi pejalan kaki? Jakarta harus menentukan sikap bahwa kota ini berpihak kepada pejalan kaki," ujarnya.
Alfred mengatakan, pejalan kaki merupakan kelompok yang paling rentan ketika berada di jalan raya.
Karena itu, keselamatan mereka harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur kota.
Ia pun meminta Pemprov DKI tidak menjadikan insiden yang terjadi di Pelican Crossing Bundaran HI sebagai alasan untuk kembali mengedepankan pembangunan JPO.
Alfred justru mendorong agar Pemprov DKI memperkuat fasilitas penyeberangan sebidang, selama fasilitas tersebut dapat dibuat aman dan pengguna jalan mematuhi aturan lalu lintas.
"Kami sebenarnya berharap pernyataan Pak Gubernur soal pelican crossing tidak dicabut. Kalau memang Pemprov bisa membangun pelican crossing dan zebra cross yang aman, ya bangun saja. Tidak harus selalu membangun JPO yang biayanya bisa mencapai miliaran rupiah," jelasnya.
Menurut Alfred, pembangunan JPO juga tidak selalu menjadi jaminan bahwa pejalan kaki akan sepenuhnya menggunakan fasilitas tersebut.
Ia mencontohkan kawasan Tendean, Jakarta Selatan, yang menurutnya memiliki JPO namun tetap terdapat zebra cross di sekitar lokasi.
"Di Tendean, setelah JPO itu bahkan masih ada zebra cross. Jadi, penyeberangan sebidang sebenarnya tetap bisa digunakan selama keselamatan dan keamanannya dijamin," ucap Alfred.
Alfred menegaskan, pembangunan kota yang ramah pejalan kaki bukan hanya persoalan menyediakan fasilitas penyeberangan, tetapi juga memastikan seluruh pengguna jalan menghormati hak pejalan kaki.
Ia berharap siapa pun gubernur yang memimpin Jakarta tetap mempertahankan komitmen untuk memberikan prioritas kepada pejalan kaki.
"Siapa pun gubernurnya, kita harus melihat keberpihakan kota kepada pejalan kaki yang merupakan kelompok paling rentan di jalan raya. Jangan sampai Jakarta mundur dalam membangun kota yang ramah pejalan kaki," pungkas Alfred.
Baca juga: Pramono Minta Forkabi Ikut Redam Tawuran & Premanisme, Perkuat Peran Betawi Bangun Jakarta
Baca juga: DAFTAR 6 Pemain Persija Masuk Timnas Indonesia, John Herdman Bawa Skuad Terbaik Demi Juara AFF 2026
Baca juga: Bro Ron Respons Pidato Pramono yang Dikaitkan dengan Jokowi: Nyindir Pakai Kode Itu Pengecut
