- Direktur Anti Kekerasan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Edison Siahaan, buka suara.

Yaitu terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelompok kritis, termasuk jurnalis, dengan istilah "londo ireng."

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).

Edison mengatakan pihaknya masih mempelajari secara menyeluruh pidato Prabowo tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya (24/7/2026).

Ia menyebut Divisi Anti Kekerasan Wartawan PWI juga akan berdiskusi bersama Dewan Pers terkait pernyataan tersebut.

"Ini sedang kita bahas bahkan di Tim Anti Kekerasan Wartawan di Dewan Pers di mana kita sebagai salah satu anggotanya, sedang kita diskusi kecil-kecilan apakah kita perlu bersikap terhadap pidato (Prabowo) ini. Tentu mungkin kalau ada kesepakatan di antara kita, nanti mungkin ada pernyataan atau imbauan," ujar Edison saat dihubungi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/7/2026).

Edison juga tidak menutup kemungkinan adanya langkah hukum terhadap Prabowo terkait pidato tersebut.

Namun, ia menyebut pihaknya masih perlu mengkaji isi pernyataan itu lebih lanjut, termasuk meminta pendapat ahli bahasa.

Menurut Edison, pihaknya perlu memastikan apakah pernyataan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum atau tidak.

"Kalau cukup bukti ya bisa saja kita laporkan. Tapi saya belum tahu banget pidato dia karena kan cuma sepotong-potong baru saya dengar," kata Edison.

Ia menjelaskan, istilah "londo ireng" yang disampaikan Prabowo perlu dikaji konteksnya karena tidak secara langsung menyebut seluruh jurnalis sebagai kelompok yang dimaksud.

"Kan dia cerita 'londo ireng' tapi kan nggak disebutkan satu kalimat kalau 'londo ireng' adalah wartawan. Nanti mungkin kita minta pakar-pakar bahasa untuk berpendapat," tuturnya.

Edison meminta agar Presiden Prabowo berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan berbagai tafsir di masyarakat.

Menurutnya, seorang presiden perlu menggunakan pernyataan yang lebih jelas agar tidak memicu perdebatan di ruang publik.

"Masak Presiden harus bicara 'londo ireng', nggak boleh lah yang bisa memicu berbagai penafsiran. Coba (pernyataannya) singkat, padat, dan jelas," tegas Edison.

Ia juga menilai Prabowo perlu menjaga budaya kritik dalam negara demokrasi.

Edison menduga sejumlah pernyataan yang muncul terhadap pihak pengkritik terjadi karena belum adanya pengelolaan kritik yang baik.

"Di satu sisi, dia kan siap menerima kritik, oke berbicara dalam berdemokrasi. Tapi di satu sisi, dia juga tidak mampu memelihara kritik itu sehingga membuatnya meledak-ledak," ucap Edison.

"Nah jadinya ini tugasnya orang dekatnya untuk mengingatkan sehingga menimbulkan multitafsir terkait pidatonya," sambungnya.