BANGKAPOS.COM, BANGKA - Di tengah dinamika ekonomi global perekonomian Provinsi Bangka Belitung, tetap menunjukkan stabilitas harga yang terjaga, Jumat (24/7/2026).
Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung, Muhamad Mufti Arkan mengatakan, hingga akhir 30 Juni 2026 kondisi fiskal daerah terlihat semakin solid.
"Ini didukung pertumbuhan pendapatan negara yang tinggi serta realisasi belanja yang semakin akseleratif dan proporsional, guna mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Muhamad Mufti Arkan.
Tingkat inflasi gabungan empat kabupaten/kota pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,92 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,32, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen (IHK 111,89).
"Secara bulanan, inflasi tercatat 0,35 persen (month-to-month) dan secara tahun kalender 0,85 persen (year-to-date). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi tahunan dengan andil 4,49 persen," ucapnya.
Untuk pendapatan negara, realisasinya mencapai Rp 2,15 triliun atau 40,56 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp5,29 triliun.
Capaian ini tumbuh tinggi sebesar 24,12 persen, dibanding periode yang sama tahun lalu.
Capaian tersebut didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1,92 triliun, tumbuh 27,79 persen secara tahunan, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp76,81 miliar atau 71,60 persen dari target tahunan dan penerimaan PNBP sebesar Rp152,35 miliar, tumbuh 25,28 persen secara tahunan.
"Belanja negara realisasinya mencapai Rp 4,44 triliun atau 52,54 persen, dari pagu APBN 2026 sebesar Rp 8,46 triliun yang tumbuh 0,24 persen secara tahunan," tuturnya.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1,48 triliun atau 48,05 persen dari pagu, tumbuh 26,09 persen secara tahunan, didorong oleh akselerasi belanja modal yang tumbuh 104,91 persen secara tahunan.
"Sedangkan untuk transfer ke daerah (TKD), realisasi mencapai Rp 2,97 triliun atau 55,09 persen dari target APBN," katanya.
Menurutnya posisi ini mencerminkan peran strategis APBN, sebagai instrumen stabilisasi dan pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
"Hal ini mengingat Bangka Belitung merupakan wilayah dengan aliran neto sumber daya fiskal, dari Pemerintah Pusat yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah," bebernyan
Kanwil DJPb Bangka Belitung juga medorong sektor produktif untuk terus berlanjut melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersalur Rp 838,99 miliar kepada 11.653 debitur atau 50,09 persen dari target Rp 1,67 triliun, serta pembiayaan Ultra Mikro (UMI) sebesar Rp51,62 miliar kepada 9.163 debitur, dengan Kabupaten Bangka sebagai wilayah penyaluran tertinggi untuk kedua skema pembiayaan tersebut.
"Kita akan terus menjaga APBN regional agar tetap sehat, kredibel dan adaptif untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah, menjaga keberlanjutan fiskal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yang inklusif dan berkelanjutan," ungkapnya.(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).
