BOLASPORT.COM - Setiap kali Piala Presiden bergulir, rasanya seperti ada tanda musim baru sepak bola Indonesia akan segera dimulai. Turnamen ini bukan sekadar ajang pramusim. Ia menjadi ruang temu bagi suporter, klub, sponsor, media, hingga para pedagang kecil yang menggantungkan harapan dari ramainya pertandingan.
Tidak berlebihan jika Piala Presiden menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan publik sepak bola Indonesia. Ada satu hal yang sejak awal membuat publik selalu mengapresiasi Piala Presiden, yakni keberaniannya membangun tata kelola yang transparan.
Di tengah anggapan sebuah turnamen besar identik dengan penggunaan anggaran negara, Piala Presiden justru menunjukkan kompetisi sepak bola bisa berjalan dengan dukungan sponsor swasta. Laporan keuangan disampaikan secara terbuka.
Publik mengetahui dari mana sumber pendanaan berasal dan bagaimana turnamen ini dikelola. Dalam konteks olahraga Indonesia, hal seperti ini layak mendapat apresiasi.
Namun, transparansi seharusnya tidak berhenti pada urusan keuangan. Transparansi juga berarti memberikan ruang bagi publik untuk memahami alasan di balik setiap keputusan yang diambil penyelenggara.
Misalnya soal regulasi peserta yang sudah harus dipatenkan. Sebagai pecinta sepak bola, publik masih bertanya-tanya mengenai dasar penentuan klub yang berhak tampil di Piala Presiden. Mungkin penyelenggara memiliki pertimbangan tersendiri, seperti sekarang yang di mana klub Indonesia diundang karena legendaris.
Padahal kita tahu banyak sekali klub yang lebih legendaris. Sebut saja PSM Makassar, klub tertua di Indonesia. Alasan klub legendaris belum bisa diterima publik.
Persib Bandung oke diundang karena juara Super League tiga kali beruntun. Arema FC berstatus klub yang paling banyak juara di turnamen ini. Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya boleh masuk hitungan karena duduk di posisi ketiga dan keempat klasemen akhir Super League musim lalu.
Tapi coba lihat PSMS Medan. Bukan mengecilkan, tujuan utama PSMS diundang itu karena tim legendaris? Padahal PSMS musim lalu bermain di Championship dan duduk di posisi ketujuh.
Setiap keputusan pasti ada pro dan kontra. Akan tetapi publik dapat memahami setiap keputusan dibuat berdasarkan konsep yang jelas, bukan sekadar pilihan yang sulit dimengerti.
Justru karena Piala Presiden sudah memiliki reputasi yang baik, publik berharap standar transparansinya bisa semakin tinggi.
Hal lain yang dirindukan adalah nuansa hiburan rakyat yang dulu begitu terasa. Coba tengok pertama kali event ini digelar 2015. Jika melihat tren beberapa edisi terakhir, atmosfer di stadion terasa tidak seramai masa-masa awal penyelenggaraan.
Biasanya suporter yang datang ke stadion itu ada ratusan ribu, tetapi pada edisi terakhir hanya sampai puluhan ribu. Situasi ini berbeda dengan jumlah penonton di layar kaca.
Semakin ke sini, jumlah penonton di layar kaca semakin banyak. Poinnya apa? Ya berarti mereka ingin menyaksikan Piala Presiden secara langsung.
Piala Presiden pernah menjadi pesta sepak bola. Banyak klub ambil bagian, suporter dari berbagai daerah menantikan pertandingan, dan atmosfer pramusim terasa hidup. Kini, dengan jumlah peserta yang lebih terbatas, euforia itu terasa sedikit berkurang.
Akan sangat menarik apabila di masa mendatang Piala Presiden menghadirkan lebih banyak klub Indonesia. Tidak harus selalu dengan format yang sama. Justru penyelenggara bisa berani menghadirkan konsep baru. Misalnya mempertemukan klub Super League dan Championship dalam fase grup yang dibagi berdasarkan wilayah.
Piala Presiden tidak harus selalu menjadi turnamen yang berpusat di kota-kota besar. Indonesia terlalu luas untuk hanya merayakan sepak bola di satu atau dua daerah. Ketika pertandingan grup digelar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua, masyarakat akan merasa memiliki turnamen ini.
Turnamen ini benar-benar bisa hadir di tengah masyarakat Indonesia. Ditambah Presiden Prabowo Subianto sudah meresmikan 17 stadion berstandar FIFA di beberapa wilayah. Kenapa itu tidak dimaksimalkan?
Semakin dekat sebuah turnamen dengan masyarakat, semakin besar pula dampak yang dihasilkannya. Bukan hanya bagi sepak bola, tetapi juga bagi ekonomi daerah.
Di setiap pertandingan selalu ada cerita tentang pedagang yang dagangannya habis terjual. Tukang parkir yang mendapat tambahan penghasilan. Hingga pelaku UMKM yang ikut merasakan manfaat dari ramainya stadion. Potensi ini sebenarnya masih bisa dikembangkan.
Coba bayangkan Piala Presiden memiliki kawasan UMKM yang tertata di sekitar stadion. Semua pelaku usaha ditempatkan dalam satu area yang nyaman sehingga mudah dijangkau suporter.
Sebelum memasuki stadion, penonton bisa menikmati kuliner khas daerah, membeli produk lokal, atau sekadar menikmati hiburan musik dari komunitas setempat. Suasananya akan terasa seperti sebuah festival, bukan hanya pertandingan sepak bola.
Dengan konsep seperti itu, orang datang lebih awal, tinggal lebih lama, dan manfaat ekonominya pun menjadi lebih besar.
Pada akhirnya, Piala Presiden bukan hanya soal mencari juara. Turnamen ini sudah membuktikan dirinya sebagai contoh penyelenggaraan sepak bola yang profesional dan transparan. Kini, tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat manfaatnya semakin luas.
Transparansi tetap dijaga. Keterlibatan klub diperluas. Hiburan rakyat semakin terasa. UMKM semakin bertumbuh.
Karena ketika sepak bola mampu menghadirkan kegembiraan di stadion sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat, saat itulah sebuah turnamen benar-benar pantas disebut sebagai milik seluruh rakyat Indonesia.
