TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27- 31 Agustus 2026 dan dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Forum tertinggi bagi warga Nahdliyin ini, satu di antaranya, akan berfokus pada agenda utama suksesi kepemimpinan tertinggi organisasi, yaitu pemilihan Rais Aam Pengurus Besar (Syuriyah) dan Ketua Umum PBNU (Tanfidziyah) untuk masa khidmah periode 2026- 2031.
Aktivis muda NU Sleman yang juga merupakan A'wan PCNU Sleman masa khidmat 2026–2031, Mohammad Alfuniam atau akrab disapa Kang Niam menaruh harapan besar pada perhelatan akbar tersebut. Menurutnya, ada lima kriteria kepemimpinan ideal yang sangat diharapkan oleh warga Nahdliyin saat ini.Yaitu sosok yang berakhlakul karimah sebagai landasan moral. Musyawarah sebagai cara mengambil keputusan.Keadilan sebagai prinsip dalam menetapkan kebijakan. Khidmah untuk orientasi kepemimpinan dan maslahah sebagai tujuan akhir dari kepemimpinan.
"Dalam tradisi kepemimpinan NU, akhlak melahirkan keteladanan, musyawarah melahirkan kebijaksanaan, keadilan melahirkan kepercayaan, khidmah melahirkan kedekatan dengan jamaah, dan maslahah melahirkan kebermanfaatan organisasi," kata Kang Niam, Minggu (26/7/2026).
Ia menjelaskan, kepemimpinan berbasis akhlakul karimah adalah kepemimpinan yang menjalankan organisasi dengan amanah, jujur, cakap, rendah hati, dan berorientasi pada khidmah. Sebuah kepemimpinan yang dalam kebijakannya berlandaskan nilai-nilai keaswajaan, keteladanan, kemaslahatan jamiyah dan jamaah. Pelaksanaannya diwujudkan melalui kepemimpinan kolektif-kolegial, sinergi mustasyar, syuriyah dan tanfidziyah, musyawarah, transparansi, serta akuntabilitas. Dengan prinsip tersebut, ia meyakini PBNU akan memiliki muruah, menjaga independensi jam’iyyah dari kepentingan pragmatis, adaptif terhadap perubahan, serta konsisten menjaga persatuan dan marwah Nahdlatul Ulama.
Musyawarah adalah kepemimpinan yang menjadikan dialog, kebijaksanaan kolektif, dan tradisi syura sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini diwujudkan melalui kepemimpinan kolektif-kolegial, partisipasi seluruh unsur jam'iyyah, serta pengambilan keputusan yang transparan, inklusif, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keadilan merupakan kepemimpinan berbasis keadilan ('adalah) adalah kepemimpinan yang menjadikan kejujuran, objektivitas, dan keberpihakan kepada kebenaran sebagai landasan dalam setiap kebijakan. Berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah, prinsip ini diwujudkan melalui tata kelola yang transparan, kaderisasi yang meritokratis, pelayanan yang berkeadilan, serta penegakan aturan organisasi secara konsisten.
Sementara itu, kepemimpinan berbasis khidmah adalah kepemimpinan yang menempatkan pengabdian sebagai orientasi utama (khodimul-ummah), bukan kekuasaan, kedudukan, atau kepentingan pribadi (sayyidul-ummah). Pemimpin hadir untuk melayani, mengayomi, dan memberdayakan jamaah dengan sikap amanah, ikhlas, rendah hati, adil, serta mengutamakan keteladanan dalam tindakan.Kepemimpinan berbasis khidmah ini diwujudkan melalui kerja kolektif-kolegial, musyawarah, kedekatan dengan warga nahdliyin, serta pengelolaan organisasi yang profesional dan akuntabel. Setiap kebijakan diarahkan untuk menjaga marwah jam’iyah, memperkuat persatuan, dan menghadirkan kemaslahatan nyata bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Terakhir, kepemimpinan berbasis maslahah adalah kepemimpinan yang menempatkan kemanfaatan bersama, perlindungan kepentingan jam’iyyah dan jamaah, dan mencegah kemudaratan sebagai dasar setiap kebijakan. Pemimpin harus amanah, adil, berintegritas, serta mampu mempertimbangkan dampak keputusan secara bijaksana, bukan sekadar memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Kepemimpinan berbasis maslahah diwujudkan berorientasi pada keberpihakan kepada kebutuhan jam’iyyah, nahdliyin dan masyarakat luas.
Mantan Wakil Ketua PCNU Sleman (2021–2026) ini menilai, kepemimpinan PBNU ke depan harus mampu mengembalikan muruah organisasi serta keluar dari berbagai dinamika dan konflik internal yang terjadi dalam kurun waktu hampir dua tahun terakhir. Oleh karena itu, bagi dia lima prinsip ini merupakan kerangka mutlak dalam menjalankan roda organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaannya terbesar di Indonesia.
"Kelima prinsip ini selaras dengan visi-misi mewujudkan Nahdlatul Ulama yang ta'aluf, berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat," katanya.
Melihat kondisi internal jam'iyyah yang kerap diwarnai dinamika dan ketegangan dalam dua tahun terakhir, Kang Niam mendorong adanya figur poros tengah dalam kontestasi kepemimpinan di PBNU dengan mendukung figur Gus Rozin atau H. Abdul Ghaffar Rozin, M.Ed, yang merupakan Ketua PWNU Tanfidziyah Jawa Tengah. Ia menilai track record kepemimpinan yang disebutkan di atas ada pada sosok Gus Rozin.
"Jalan atau poros tengah menjadi sebuah keniscayaan," kata dia.
Gus Rozin merupakan buah hati dari pasangan KH. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Nyai Hj. Nafisah Sahal, yang dibesarkan dalam lingkungan Pesantren Kajen, Pati, Jawa Tengah. Beliau tumbuh di bawah didikan langsung Kiai Sahal Mahfudh yang membentuk karakter keilmuan, kesederhanaan, dan semangat pengabdian tinggi kepada umat.
Secara silsilah keilmuan dan kekeluargaan, Gus Rozin juga memiliki akar kuat di berbagai pesantren besar di Indonesia.
Selain berasal dari keluarga besar Pesantren Maslakul Huda Kajen, beliau juga merupakan bagian dari keluarga besar Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sekaligus menantu dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Perjalanan hidup ini membuatnya sangat memahami denyut kehidupan pesantren, tradisi keilmuan, serta dinamika Nahdlatul Ulama dari berbagai kalangan dan generasi.
Menurut Kang Niam saat ini cabang-cabang NU dan jam’iyyah sudah lelah. Hampir dua tahun terakhir disuguhi konflik terbuka yang terjadi karena kepemimpinan saat ini dinilai kurang memenuhi kriteria-kriteria ideal tersebut.Oleh karena itu, berbagai gelombang dan gerakan jamaah, baik melalui Musyawarah Besar (Mubes), halaqa, hingga seminar-seminar, sangat berharap lahirnya kepemimpinan baru yang lebih sejuk, mengayomi, minim drama, serta lebih membumi dalam menyelesaikan persoalan riil warga Nahdliyin.
"Makanya saat ini banyak bermunculan figur-figur muda yang tampil. Meskipun hal ini tidak lazim dalam tradisi NU sebelumnya, situasi dan keadaan menuntut mereka untuk mengambil posisi demi mencari solusi atas situasi saat ini," ujar dia.(*)
