TRIBUNSTYLE.COM - Untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata berakhir, langit Iran benar-benar sunyi. Minggu malam berlalu tanpa dentuman bom dan tanpa serangan udara dari Amerika Serikat. Setelah dua pekan dihantam gelombang pemboman hampir setiap malam, keheningan mendadak itu justru memunculkan tanda tanya besar.
Banyak pihak mulai berspekulasi bahwa Washington tengah menghadapi persoalan serius: stok amunisi pertahanan udara yang kian menipis.
Kondisi itu disebut-sebut memaksa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerem langkah militernya dan menunda eskalasi perang yang sebelumnya terus digencarkan.
Situasi tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai ancaman Trump yang sebelumnya sesumbar bahwa Iran akan "membayar berkali-kali lipat" atas tewasnya tentara Amerika Serikat dalam pertempuran akhir pekan lalu.
Hingga kini, ancaman itu belum juga diwujudkan. Trump tampak jauh lebih berhati-hati dibandingkan pada fase-fase awal konflik.
Padahal, berdasarkan laporan Axios, Pentagon telah menyiapkan seluruh skenario untuk melancarkan gelombang serangan malam ke-14 terhadap target-target di Iran.
Rencana operasi militer disebut sudah matang dan hanya menunggu lampu hijau dari Gedung Putih.
Namun, keputusan yang diambil justru di luar dugaan. Trump memilih tidak memberikan persetujuan dan mengarahkan pemerintahannya kembali membuka jalur negosiasi diplomatik dengan Teheran.
Laporan The New York Times dan CNN mengungkap alasan di balik keputusan tersebut. Kekhawatiran terbesar datang dari menyusutnya cadangan rudal pencegat Patriot dan berbagai amunisi pertahanan udara milik Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM).
Jika perang terus berlanjut dengan intensitas tinggi, kemampuan pertahanan AS dikhawatirkan ikut tergerus.
Dalam rapat tertutup di Gedung Putih pada Jumat lalu, Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine bersama Wakil Presiden JD Vance disebut memberikan peringatan langsung kepada Trump.
Mereka menilai operasi militer lanjutan memang masih bisa dijalankan, tetapi konsekuensinya sangat mahal karena akan menguras stok rudal pertahanan hingga ke level yang mengkhawatirkan.
Di tengah situasi tersebut, Trump mengisyaratkan bahwa jalur diplomasi kembali menjadi pilihan utama.
"Kami sedang berbicara dengan mereka (Iran) saat ini. Saya pikir mereka menjadi semakin serius," ujar Trump kepada wartawan.
Meski demikian, ia tetap melontarkan peringatan bahwa Iran harus memilih antara mencapai kesepakatan damai atau menghadapi serangan balasan dengan skala yang jauh lebih besar.
Keputusan Trump menahan serangan ternyata bukan semata persoalan amunisi. Ancaman perang regional yang semakin meluas juga menjadi pertimbangan besar di Gedung Putih.
Konflik yang semula diperkirakan hanya berlangsung empat hingga lima pekan kini telah memasuki bulan kelima.
Perang berkepanjangan itu mulai menimbulkan tekanan politik di dalam negeri Amerika Serikat dan disebut ikut menggerus elektabilitas Partai Republik menjelang pemilu sela (midterm) pada November mendatang.
Para penasihat senior Gedung Putih juga menilai strategi pemboman besar-besaran justru tidak menghasilkan efek yang diharapkan.
Bukannya memaksa Teheran kembali ke meja perundingan, serangan udara Amerika malah dinilai memperkuat solidaritas internal Iran dan menyatukan dukungan publik terhadap pemerintahnya dalam menghadapi ancaman dari luar.
Sementara itu, konflik terus melebar ke berbagai front baru di kawasan Timur Tengah.
Milisi Houthi yang didukung Iran mengklaim telah menyerang fasilitas minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, hanya sehari setelah Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap posisi Houthi.
Di saat yang sama, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran dilaporkan semakin memperketat pengawasan di Selat Hormuz dengan mencegat empat kapal dalam waktu 24 jam, meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran internasional.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran tidak dapat disalahkan atas eskalasi konflik yang terjadi.
Ia bahkan menawarkan diri untuk memfasilitasi dialog antara Houthi dan Arab Saudi, sembari menegaskan bahwa "tidak ada solusi militer" untuk mengakhiri krisis yang terus membara di kawasan tersebut. (*)
