PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan menjadwalkan delapan kali pelaksanaan pasar murah sepanjang tahun ini.

Hal tersebut merupakan salah satu langkah menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mengendalikan inflasi daerah sepanjang 2026.

"Dari total delapan kali pelaksanaan (pasar murah), dua kegiatan dibiayai melalui APBD Kota Pangkalpinang, sedangkan enam kegiatan lainnya mendapat fasilitasi dari Bank Indonesia," kata Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Syafriadi, Kamis (23/7/2026).

Syafriadi menyebutkan, realisasi pelaksanaan pasar murah tersebut telah mencapai 50 persen hingga pertengahan 2026.

Sebanyak empat pasar murah telah digelar di sejumlah titik di Kota Pangkalpinang, sementara empat lainnya dijadwalkan berlangsung pada Agustus, September, November, dan Desember 2026.

Syafriadi menambahkan, seluruh agenda pasar murah yang tersisa merupakan program fasilitasi Bank Indonesia dan akan difokuskan pada periode menjelang akhir tahun ketika permintaan kebutuhan pokok masyarakat umumnya meningkat.

Dalam pelaksanaan pasar murah tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang menggandeng distributor pangan lokal dan Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan stok sekaligus menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.

Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pokok lainnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Program pasar murah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah, terutama menjelang periode akhir tahun yang biasanya diikuti peningkatan permintaan terhadap bahan kebutuhan pokok.

"Jadi bupati, wali kota, memperbanyak pasar murahnya, perhatian ke petani sehingga (pasokan) kita tidak tergantung dengan Pulau Jawa," kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, usai memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 di ruang Pasir Padi, kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Rabu (15/7/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 2,92 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2026.

Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, serta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,34 persen secara tahunan.

Hidayat meminta sejumlah kepala daerah di Kepulauan Bangka Belitung bisa menekan laju inflasi.

Dengan demikian, laju inflasi terkendali dan stabilitas harga terjaga demi kepentingan masyarakat Bangka Belitung.

"Kita pertahankanlah. Semua sektor, dari pertanian, perikanan, dan berkaitan dengan sembilan bahan pokok kita tekan terus," ujar Hidayat. (t2)