BANGKAPOS.COM - Bursa calon pemimpin baru Korps Bhayangkara belakangan ini merebak dan memperbincangkan beberapa nama perwira tinggi yang dinilai berpotensi menggantikan Listyo Sigit.
Salah satu dari lima sosok perwira yang dipandang potensial tersebut rupanya pernah mengemban tugas di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya pada tingkatan Polres Banjar.
Perbincangan hangat mengenai rotasi pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengemuka kembali di tengah munculnya dinamika internal maupun eksternal lembaga penegak hukum.
Atensi publik terhadap interaksi antara institusi Polri dan Kejaksaan Agung terus menajam seusai bergulirnya rentetan fakta penyidikan kasus yang menyeret mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.
Pengamat politik dan militer Selamat Ginting memandang bahwa fluktuasi hubungan antarlembaga penegak hukum pada dasarnya merupakan fenomena yang lumrah terjadi.
Kendati demikian, Selamat memberikan peringatan agar situasi ini tidak tereskalasi menjadi persepsi persaingan terbuka yang berisiko menggerus tingkat kepercayaan publik.
Menurut pandangan Selamat, situasi yang berkembang ini pada akhirnya memicu timbulnya berbagai dugaan dan asumsi masyarakat, termasuk wacana pergeseran tongkat kepemimpinan di Polri maupun Kejaksaan Agung.
Selamat menghubungkan timbulnya wacana tersebut dengan rekam jejak masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta Jaksa Agung ST Burhanuddin yang sama-sama mulai memimpin sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Selain ketegangan antarlembaga, gelombang penyampaian aspirasi serta kritik terhadap arah kepemimpinan kepolisian turut disuarakan oleh elemen mahasiswa.
Melalui momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7/2026), Aliansi BEM UI menggelar aksi demonstrasi bertajuk #MatinyaReformasiPolri untuk mengkritik secara tajam kepemimpinan internal institusi Polri.
Perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini sama sekali belum ada penetapan ataupun keputusan resmi dari pemerintah terkait proses pergantian posisi Kapolri.
Munculnya nama-nama perwira yang beredar di tengah masyarakat sampai sejauh ini sepenuhnya masih berupa wacana, rumor, dan spekulasi publik tanpa kepastian hukum.
Perlu dicatat pula, di dalam tulisan ini terdapat pernyataan bercanda dari Presiden Prabowo Subianto maupun Listyo Sigit yang hanyalah sebatas seloroh ringan dan tidak berkaitan langsung dengan isu penggantian Kapolri, serta hingga kini tidak terdapat fakta hukum terkini mengenai pergantian jabatan tersebut.
Terlepas dari itu, memangnya kapan Listyo Sigit Prabowo Pensiun?
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan seorang jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1991.
Ia secara resmi diangkat dan dilantik menjadi pimpinan tertinggi Polri pada 27 Januari 2021 untuk menggantikan posisi Jenderal Pol (Purn) Idham Azis.
Puncak karier Listyo Sigit sebagai pimpinan Korps Bhayangkara telah dimulainya sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan regulasi terkini dalam UU Polri, batas usia pensiun bagi seorang perwira kepolisian telah ditetapkan pada umur 60 tahun.
Mengingat Listyo Sigit lahir pada tanggal 5 Mei 1969 dan saat ini telah menginjak usia 57 tahun, secara hitungan regulasi ia masih memiliki masa jabatan sekitar tiga tahun lagi hingga resmi pensiun pada 2029.
Masa pengabdian Listyo Sigit bahkan memiliki peluang untuk diperpanjang lebih lama mengingat regulasi baru UU Polri mengakomodasi perpanjangan masa dinas "sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden (keppres)".
Jika dihitung dari tanggal pelantikannya pada 27 Januari 2021 hingga Selasa (9/9/2026), Listyo Sigit tercatat telah memegang pimpinan tertinggi Polri selama 5 tahun, 4 bulan, 13 hari atau setara 1.959 hari, yang menjadikannya salah satu Kapolri terlama di era reformasi.
Di luar isu suksesi kepemimpinan, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sempat melontarkan kelakar akan ikut turun ke jalan berdemo bersama para buruh apabila pimpinan Polri selanjutnya tidak meneruskan program Desk Ketenagakerjaan yang ia gagas sejak Januari 2025.
Perasaan emosional dan kedekatannya dengan kalangan pekerja membuat Sigit berjanji akan terus mendedikasikan dirinya bagi perjuangan para serikat buruh meski sudah tak menjabat.
Gurun kelakar tersebut diutarakannya kala meresmikan sekretariat bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/7/2026).
"Nanti kalau saya sudah pensiun pun saya akan dedikasikan apa yang bisa saya lakukan untuk perjuangan buruh. Bahkan, mungkin sampai napas saya habis, saya baru berhenti. Selama itu, saya akan terus berada di depan untuk memperjuangkan nasib, hak, dan perjuangan buruh untuk sejahtera," kata Sigit.
"Jadi, hati-hati Desk Ketenagakerjaan, Kapolri-Kapolri berikutnya. Kalau tidak melanjutkan program yang dilaksanakan oleh Desk Ketenagakerjaan, mantan Kapolri yang akan memimpin di depan untuk demo," seru Sigit, yang disambut dengan tepuk tangan.
Di balik nada bercandanya tersebut, Sigit mengekspresikan optimismenya bahwa pimpinan kepolisian di masa mendatang pasti akan tetap mempertahankan kinerja optimal Desk Ketenagakerjaan demi melayani buruh.
Sigit menekankan bahwa kehadiran Desk Ketenagakerjaan dirancang khusus sebagai wadah penegakan hukum sekaligus mediasi formal untuk menyelesaikan berbagai konflik hubungan industrial.
Fasilitas mediasi tersebut diproyeksikan menjadi solusi berimbang bagi pekerja maupun korporasi kala menghadapi perselisihan industrial dan dugaan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan.
Guna memperkuat penjelasannya, Sigit membeberkan bahwa sepanjang rentang tahun 2025 hingga 2026, pihak kepolisian telah menangani kurang lebih 291 perkara yang berkaitan erat dengan sengketa hubungan industrial.
Sebagai bentuk pemulihan kondisi ekonomi-sosial, langkah fasilitasi dari jajaran Polri juga berhasil menyalurkan kembali 4.505 tenaga kerja untuk bekerja sebagai pegawai tetap di berbagai unit perusahaan.
Secara khusus, ia memaparkan keberhasilan proses mediasi pada sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) 134 pekerja PT Amos Indonesia yang berakhir pada kesepakatan kompensasi senilai Rp12,7 miliar.
“Dan saya tentunya terus mendorong agar Desk Ketenagakerjaan terus mengoptimalkan apa yang selama ini rekan-rekan buat,” ujar dia.
“Mohon maaf kalau belum maksimal, Bung Daeng, tapi saya janji kita akan terus kembangkan sehingga kemudian Desk Ketenagakerjaan ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik bagi saudara-saudara buruh sekalian,” tambah dia.
Sementa itu, Presiden RI Prabowo Subianto juga sempat melemparkan gurauan hangat dengan menyebut posisi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat sulit untuk digantikan dari jabatannya.
Sambil berseloroh, Prabowo mengaitkan hal itu dengan adanya kesamaan unsur nama antara dirinya dan kedua pimpinan aparat keamanan tersebut, yakni 'Prabowo' serta 'Subiyanto'.
Kelakar ini disampaikan Presiden saat mengabsen para pejabat Kabinet Merah Putih dalam helatan Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026).
"Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo," ujar Prabowo.
"Panglima TNI ada Subiyanto-nya, Kapolri ada Prabowo-nya. Susah kalau diganti," sambungnya.
Candaan Presiden tersebut disambut tawa spontan dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang duduk berdampingan dengan mantan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.
Sebagai informasi tambahan, Jenderal Agus Subiyanto mengemban amanat sebagai Panglima TNI sejak 22 November 2023, sedangkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo sejak 27 Januari 2021.
Apabila di kemudian hari dinamika rotasi terjadi, sejumlah perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) digadang-gadang mempunyai kans untuk mengisi posisi tertinggi di Korps Bhayangkara.
Berikut adalah jajaran perwira tinggi yang namanya mulai hangat diperbincangkan publik:
Komjen Pol Dedi Prasetyo
Nama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menjadi salah satu kandidat unggulan yang paling kerap disebut dalam bursa calon pimpinan Polri.
Sebagai lulusan Akpol 1990, Dedi mengantongi rekam jejak kepemimpinan yang amat panjang dengan menduduki pelbagai posisi strategis seperti Kadiv Humas Polri, Kapolda Kalteng, hingga Irwasum Polri.
Berdasarkan catatan rekam jejaknya, Dedi tercatat pernah bertugas di wilayah Kalsel saat diangkat menjadi Kapuskodalops Polres Marabahan pada 1999 dan Kapuskodalops Polres Banjar pada tahun 2000.
Dedi Prasetyo yang kini menjadi perwira nomor dua di kepolisian resmi dilantik sebagai Wakapolri guna menggantikan Komjen Ahmad Dofiri.
Komjen Pol Wahyu Widada
Sosok berikutnya yang masuk dalam radar perhitungan adalah Komjen Pol Wahyu Widada yang saat ini dipercaya mengemban amanat sebagai Irwasum Polri.
Alumnus Akpol 1991 berkualifikasi reserse yang kuat ini sebelumnya pernah dipercaya menduduki jabatan krusial seperti Kabareskrim Polri, Kabaintelkam Polri, serta Kapolda Gorontalo.
Komjen Pol Karyoto
Perwira tinggi bintang tiga lainnya yang turut diperhitungkan adalah Komjen Pol Karyoto yang tengah menjabat Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
Mantan Kapolda Metro Jaya yang kaya pengalaman di bidang reserse ini dikenal luas kerap memimpin penanganan berbagai kasus hukum berskala besar.
Komjen Pol Suyudi Ario Seto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) turut mencuat dalam bursa kandidat.
Mantan Kapolda Banten ini memiliki rekam jejak panjang di bidang penyidikan dan reserse kepolisian.
Irjen Pol Asep Edi Suheri
Di luar jajaran bintang tiga, perwira bintang dua Irjen Pol Asep Edi Suheri yang kini menjabat Kapolda Metro Jaya juga sempat disebut-sebut memiliki potensi masuk ke dalam radar pencalonan.
Meskipun demikian, kans perwira bintang dua ini tetap akan bergantung penuh pada dinamika kebutuhan organisasi serta keputusan dari Presiden.
Mekanisme Pergantian Pengisian Jabatan Kapolri
Mencuatnya daftar nama-nama perwira tinggi tersebut tidak serta-merta menandakan proses pergantian Kapolri akan langsung direalisasikan dalam waktu dekat.
Hingga detik ini, belum terdapat surat presiden (surpres) resmi mengenai nama calon Kapolri baru yang dikirimkan oleh pihak Istana kepada DPR RI.
Apabila proses suksesi kepemimpinan benar-benar bergulir, Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif penuh untuk menentukan figur calon Kapolri yang selanjutnya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR RI. (Banjarmasinpost/ Tribun Medan/ Kompas.com di link ini, ini dan ini )
