Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah saat ini kembali menggeliat pascalibur sekolah berakhir.
Dari 192 dapur yang terdaftar, sebanyak 147 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dilaporkan telah beroperasi kembali untuk melayani kebutuhan asupan gizi para siswa di Bumi Tatas Tuhu Trasna.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Tengah, Muhammad Ihsan, mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas telah beroperasi, masih terdapat sejumlah dapur yang saat ini statusnya menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Ihsan menjelaskan bahwa dari total 192 dapur tersebut, ada beberapa yang merupakan dapur baru dan ada pula yang masih dalam status penangguhan (suspend).
“Tercatat ada enam dapur yang saat ini masih menjalani masa suspensi sementara, yang tersebar di beberapa wilayah seperti Kecamatan Jonggat, Praya, dan Kopang,” ucap Ihsan saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2026).
Untuk mengaktifkan kembali dapur-dapur ini, pihak mitra harus mengajukan surat permohonan pencabutan suspen setelah melakukan perbaikan fasilitas sesuai standar yang ditetapkan.
“Harapan kami di lapangan ini, kita ingin melayani penerima manfaat ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Mitra yayasan juga mereka menyiapkan fasilitas yang sesuai dengan standar BGN. Itu yang kami inginkan, sama-sama saling mendukung,” tambah Ihsan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga tengah fokus pada penyelarasan regulasi terkait operasional dapur dan distribusi bahan pangan untuk program ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, mengatakan pihaknya kini menanggapi serius keluhan masyarakat, terutama para pedagang di pasar tradisional. Para pedagang berharap agar dapur-dapur MBG dapat menyerap stok bahan baku dari mereka, bukan langsung dari petani atau peternak berskala besar, guna menggerakkan ekonomi warga sekitar.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Lombok Tengah menegaskan bahwa salah satu esensi program MBG, selain pemenuhan gizi, adalah pemberdayaan ekonomi lokal.
“Diharapkan pemenuhannya itu bisalah warga sekitar. Termasuk pelibatan tenaga kerjanya juga harus. Biar ekonomi ini bergerak,” kata Firman.
Terkait kekhawatiran kenaikan harga pangan di pasar akibat tingginya permintaan dari dapur MBG, Sekda menilai hal tersebut merupakan dinamika pasar antara supply dan demand. Ia berargumen bahwa secara logika tidak ada penambahan volume konsumsi yang signifikan, melainkan hanya pergeseran penyedia saja karena masyarakat tetap makan dua hingga tiga kali sehari.
Mengenai fungsi pengawasan, pemerintah daerah melalui Satgas MBG terus melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan di lapangan, termasuk adanya indikasi dapur yang melakukan markah tanah (markup) hingga pengabaian sertifikat Standar Layak Sehat (SLS).
Satgas berkomitmen untuk terus memperbaiki kekurangan yang ada mengingat program ini masih tergolong baru.
“Ini yang menjadi tugas pemerintah ya, terutama melalui Satgas ini bahwa persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi, persyaratan secara administrasi sudah dipenuhi tapi tidak dijalankan, itu memang tugas kami. Tapi dapat kita pahami bahwa semua ini kan barang baru, pun waktu terus kita perbaiki,” pungkas Firman.
