TRIBUNMANADO.CO.ID – Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi perhatian publik.

Perry dikabarkan mengundurkan diri secara sukarela dengan alasan pribadi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan surat pengunduran diri Perry diterima Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (26/7/2026). 

Surat tersebut diketahui dibuat sehari sebelumnya.

Menanggapi kabar tersebut, Akademisi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan, menilai pergantian pimpinan di Bank Indonesia tidak akan langsung memengaruhi arah kebijakan moneter.

Menurutnya, sistem kepemimpinan di BI bersifat kolegial sehingga seluruh keputusan strategis diputuskan melalui Rapat Dewan Gubernur.

"Kalaupun ada pengaruh, mungkin hanya dari sisi psikologis masyarakat atau pihak-pihak yang pro maupun kontra terhadap sosok gubernur. Namun kebijakan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh satu orang," kata Robert saat dihubungi melalui telepon, Senin (27/7/2026) sore.

Ia menjelaskan, berbagai kebijakan penting, termasuk penetapan BI Rate, harus mendapat persetujuan Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan para Deputi Gubernur.

Karena itu, pergantian Gubernur BI diyakini tidak akan mengubah arah kebijakan yang sudah berjalan.

"Keputusan itu harus melalui rapat Dewan Gubernur. Tidak bisa diputuskan secara individu," ujar Dosen Ekonomi itu.

Robert juga menilai dampak terhadap kantor perwakilan BI di daerah.

Termasuk Sulawesi Utara, relatif kecil karena kebijakan moneter tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Ia berharap pemerintah segera membangun koordinasi yang baik dengan gubernur baru agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras.

Menurutnya, kolaborasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

"Semoga pejabat yang baru bisa membangun kolaborasi yang baik dengan pemerintah sehingga kebijakan fiskal dan moneter semakin sinkron untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," katanya.

Robert menambahkan, koordinasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta lembaga terkait lainnya.

(TribunManado.co.id/Pet)