TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabinet Bayangan menyoroti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak berani mengejar kebocoran pajak dari kelompok orang-orang super kaya atau High Net Worth Individual (HNWI).
Untuk diketahui, kelompok akademisi, pegiat masyarakat sipil, dan warga negara berinisiatif membentuk Kabinet Bayangan sebagai respons atas kondisi checks and balances yang dinilai hilang terhadap eksekutif.
Pembentukan Kabinet Bayangan bukan kabinet tandingan untuk berebut kekuasaan, melainkan sebagai sarana pengawasan dan penyusun alternatif kebijakan berbasis bukti, bekerja pro-bono, dan bersifat non-partisan.
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan alih-alih mengejar kebocoran pajak ke kalangan HNWI, Purbaya dinilai lebih melakukan hal tersebut ke kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Selama ini pajaknya cenderung tidak berani mengejar kebocoran-kebocoran terutama pada kelompok yang disebut sebagai orang-orang super kaya, high net worth individuals. Padahal potensi pajak besar itu ada di sana, bukan pada UMKM," ucap Bhima, dalam konferensi pers Kabinet Bayangan, di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia berharap arah kebijakan Purbaya dalam mengejar kebocoran pajak bisa berubah, bukan ke kalangan UMKM dan karyawan, tapi juga golongan HNWI.
Lebih lanjut, menurutnya, pemerintah bisa fokus untuk mengejar kebocoran pajak ke perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif sumber daya alam.
"Sebaiknya fokusnya adalah untuk mengejar orang-orang yang super kaya, mengejar kebocoran-kebocoran perusahaan di sektor ekstraktif sumber daya alam," kata Bhima.
Adapun Bhima menekankan, kunci dari peningkatan rasio pajak adalah birokrasi yang sehat dan bersih.
Meski demikian, ia menilai, jajaran birokrasi Kementerian Keuangan saat ini diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya.
Baca juga: Kabinet Bayangan dan Ilusi Akuntabilitas
"Sekarang di dalam Lapangan Banteng (Kantor Kemenkeu), birokrasinya terutama level dirjen, selain tidak diisi oleh orang yang punya kompetensi, tapi juga punya indikasi mereka terkait dengan berbagai kasus korupsi, terutama Dirjen Bea Cukai," ungkap Bhima.
