TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PBNU KH. Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) memberikan catatan kritis terkait jalannya kampanye dan sosialisasi para figur yang berniat maju sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 di Jombang,
mendatang.

Gus Ulil menilai, meskipun saat ini para kandidat sangat aktif melakukan konsolidasi ke berbagai daerah, gagasan besar serta visi strategis keumatan dan kebangsaan dari masing-masing calon belum nampak secara jelas di ruang publik.

Hal itu disampaikan Gus Ulil saat melakukan wawancara khusus dengan Tribunnews di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Senin (27/7/2026).

"Satu hal yang memang agak kelihatan sekarang ini, walaupun banyak calon, tetapi wacananya kok kurang nampak. Visi-visi yang berupa ide dan gagasan pokok belum nampak. Calon A ini maju itu gagasan pokoknya apa? Ya ada beberapa yang sudah maju dengan gagasan, tetapi gagasannya kurang mencakup banyak hal, terlalu
spesifik," ungkap Gus Ulil.

Gus Ulil mengingatkan bahwa dalam lintasan sejarah organisasi Nahdlatul Ulama, setiap figur yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU selalu dituntut untuk mewariskan pemikiran atau gagasan besar yang mampu menggerakkan arah kemajuan umat dan bangsa, bukan sekadar program kerja yang bersifat teknis atau sektoral.

Ia mencontohkan jejak sejarah kepemimpinan tokoh-tokoh terdahulu yang masing-masing memiliki warisan gagasan besar yang legendaris bagi jamiah.

"Setiap Ketua Umum PBNU itu punya warisan gagasan. Gus Dur dulu punya warisan gagasan yang luar biasa banyak. K.H. Hasyim Muzadi juga punya warisan gagasan, Kiai Said dengan gagasan Islam Nusantara-nya, nah sekarang Gus Yahya dengan gagasan Fiqih Peradaban-nya. Kita harapkan setiap Ketua Umum yang terpilih itu harus punya gagasan besar. Gak boleh hanya gagasan kecil-kecil saja, karena NU ini ormas besar," tegasnya.

Baca juga: Jelang Muktamar PBNU, Guru Besar UGM Ungkap Potensi Tarik Menarik Kekuasaan

Gus Ulil mencontohkan bagaimana gagasan besar seperti "Fiqih Peradaban" yang diusung oleh KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) pada era kepengurusan saat ini terbukti mampu memengaruhi dialektika intelektual di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui pelaksanaan lebih dari 500 Halaqah Fiqih Peradaban di seluruh pesantren di Indonesia, para kiai diajak untuk memahami perubahan besar dunia baru yang menempatkan bentuk negara-bangsa (nation-state) sebagai landasan peradaban modern, menggantikan konsep khilafah masa lalu.

"Gagasan tentang peradaban (hadharah) ini penting. Ini kata kunci yang kemudian menjadi cara kiai melihat dunia sekarang. Kita harapkan dalam Muktamar Jombang nanti, para calon lain juga mampu memunculkan gagasan-gagasan visioner sekelas itu untuk membenahi banyak hal serta berkontribusi memperbaiki negara dan dunia
Islam," pungkas Gus Ulil.