TRIBUNTRENDS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap menghadirkan sistem pengawasan digital untuk mendukung transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan program secara lebih terbuka dan mudah diakses.
Akses informasi nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi pemerintah daerah, tetapi juga tenaga pendidik dan para orang tua siswa.
Mereka dapat melihat berbagai informasi penting, mulai dari menu makanan yang disajikan setiap hari hingga identitas dapur penyedia layanan MBG.
Selain itu, nama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas operasional dapur juga akan ditampilkan dalam sistem.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan platform digital itu ditargetkan mulai bisa digunakan masyarakat dalam satu hingga dua pekan mendatang.
Menurutnya, kehadiran sistem ini menjadi langkah untuk memperkuat keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.
Baca juga: Kepala BGN Bersih-bersih, Sudaryono Tutup 883 SPPG & Berhentikan 261 Pegawai, ASN dan PPPK juga Kena
Dengan layanan tersebut, orang tua dapat memastikan makanan yang diterima anaknya di sekolah berasal dari dapur yang terdaftar dalam sistem.
Masyarakat juga akan memperoleh informasi mengenai asal penyedia makanan dan pihak yang bertanggung jawab atas proses penyajiannya.
BGN menilai digitalisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Sistem ini sekaligus membuka ruang pengawasan yang lebih luas bagi masyarakat terhadap kualitas layanan MBG.
Informasi yang tersaji diharapkan dapat diakses dengan mudah melalui sistem yang sedang disiapkan oleh BGN.
"Kami harapkan minggu depan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan Kepala SPPG-nya siapa," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen BGN untuk menghadirkan sistem yang lebih transparan dan mudah dipantau oleh publik.
Dengan langkah ini, pelaksanaan program MBG diharapkan semakin akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Sudaryono bilang, untuk memproteksi kerahasiaan data pribadi siswa, akses pemantauan khusus rincian menu harian dan kandungan gizi anak nantinya mewajibkan pengguna melakukan log masuk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Ini menyangkut data pribadi ya, maka untuk tahu layanan siapa itu kan maka harus ada NIK, maka log masuknya pakai NIK," kata Sudaryono.
Selain orang tua siswa, BGN juga membuka ruang pengawasan bagi kepala sekolah, guru, serta instansi dinas di tingkat daerah seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan guna memastikan akuntabilitas distribusi makanan.
Di samping fitur khusus pemantauan sekolah berbasis NIK, BGN juga sedang merombak tampilan portal web resmi platform BGN agar masyarakat luas dapat mengakses data makro distribusi MBG di seluruh wilayah Indonesia secara aktual.
"Akan kami perbaiki tampilan informasi di layanan website atau di layanan kami bagaimana publik juga bisa tahu berapa jumlah dapur, berapa jumlah dapurnya di kecamatan mana, berapa jumlah dapur di kabupaten mana, berapa penerima manfaat."
"Ini akan kita perbaiki, kasih saya waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki sehingga Bapak/Ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by system bisa kami provide," ungkap Kepala BGN.
Sudaryono menguraikan, langkah migrasi dari sistem manual menuju digital ini menjadi aspek krusial dari komitmen BGN dalam memperbaiki aspek keterbukaan, pengawasan publik, dan pencegahan pelanggaran tata kelola di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Intinya kami berusaha dari yang manual bagaimana kemudian menjadi digital sehingga mudah dan gampang diakses oleh semua orang," pungkasnya.
Baca juga: Sudaryono Tegaskan Tak akan Hentikan MBG, jadi Tender Politic Prabowo: Efek Positif di Perekonomian
Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Rabu (22/7/2026), setelah Nanik S Deyang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Penggantian pucuk pimpinan ini diharapkan menjadi langkah untuk memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program MBG ke depan.
Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama memberikan tiga catatan penting agar program andalan Prabowo-Gibran ini tetap berjalan efektif.
PR pertama, memastikan seluruh makanan dalam program MBG memenuhi prinsip keamanan pangan.
"Prinsip utama adalah makanan harus aman," ujar Prof. Tjandra.
Menurutnya, keamanan pangan merupakan isu global yang harus mendapat perhatian serius. Karena itu, pelaksanaan MBG perlu mengacu pada standar keamanan pangan, bukan hanya dari proses memasak, tetapi sejak awal rantai penyediaan makanan.
Kedua, pentingnya memahami konsep "from farm to plate" atau menjaga kualitas makanan sejak dari sumber bahan pangan hingga sampai dikonsumsi penerima manfaat.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekolah.
Seluruh rantai harus diperhatikan, mulai dari proses produksi pertanian dan peternakan, transportasi, penyimpanan di gudang, proses pengolahan makanan, distribusi ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.
"Semua mata rantai harus terjaga dengan baik," kata direktur pascasarjana di Universitas Yarsi ini.
PR ketiga adalah perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Ia mengusulkan dua bentuk evaluasi, yakni survei kepuasan pengguna dan studi kohort untuk melihat dampak kesehatan program dalam jangka panjang.
"Pendekatan ilmiah ini akan mewujudkan evidence-based public policy atau kebijakan publik yang berdasarkan bukti ilmiah," jelas Prof. Tjandra.
Ia juga menyoroti rencana perluasan penerima manfaat MBG yang tidak hanya mencakup anak sekolah, tetapi juga kelompok lain seperti ibu hamil dan ibu menyusui.
Selain itu, perluasan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kemungkinan penggunaan sarana memasak lain selain SPPG perlu dipastikan kesiapan sistemnya.
Terpisah, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan.
SPPG yang tidak mampu memenuhi standar tersebut akan dibina dan dievaluasi. Namun, apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan.
"Kami akan perbaiki, akan kami tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki ditutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak SPPG di Bogor, Jumat (24/7).
(TribunTrends/Tribunnews/Gilang P)
